Dana Terbatas, Sejumlah RS Tolak Layani Pengguna Kartu Papua Sehat
Posted by @Editor on 3rd October 2016
| 475 views

kartupapuasehatAktualPress.com— Minimnya alokasi dana pemerintah untuk Kartu Papua Sehat berdampak pada penolakan pelayanan pasien. Hal ini antara lain terjadi di RSUD Kabupaten Yapen, Papua. Tenaga medis menolak melayani pasien yang hendak berobat dengan menggunakan KPS.

Penolakan tersebut dilatarbelakangi jasa pelayanan Kartu Sehat Papua di Kabupaten Yapen yang belum dibayarkan pihak pemerintah setempat.

“Kami mendapat laporan dari perawat dan petugas kesehatan di RSUD Yapen pada 16 April 2016 pukul 13.00 WIT bahwa mereka mengadu kalau tidak melayani pasien pengguna Kartu Papua Sehat (KPS),” kata Kepala Bidang Respons Emergency Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), Darwin Rumbiak, Minggu (8/5/2016).

Rumah Sakit Bhayangkara di Jayapura merupakan salah satu rumah sakit yang menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk melayani orang asli Papua yang menggunakan Kartu Papua Sehat (KPS).

“Hingga kini kami melayani pasien orang asli Papua yang datang ke RS Bhayangkara dengan menggunakan KPS,” kata dr Hen Budiono, dari RS Bayangkara, Jum’at (30/9/2016).

Layanan kesehatan tidak hanya diberikan RS kepada pemilik KPS, tapi juga setiap penduduk setempat yang tidak mempunyai KPS.

“Kami juga diminta oleh Pemerintah Papua untuk mengklaim setiap pasien asli Papua yang datang tanpa membawa KPS,” ujar Hen.

Pengklaiman pasien yang menggunakan KPS telah berlangsung sejak pertengahan 2014. Namun, sebagian klaim belum dibayar oleh Pemerintah Papua lantaran dana otonomi khusus untuk membiayai pasien pengguna KPS sudah habis.

Baca: Kartu Papua Sehat, Antara Cita-Cita dan Kenyataan

“Kami diminta klaim dengan menggunakan KPS bagi pasien orang asli Papua, walaupun ia tidak mengantongi kartu sehat tersebut, kami sudah lakukan tapi sampai sekarang belum dibayar,” kata Hen.

Lebih lanjut, Hen mengatakan tagihan pada tahun lalu mencapai Rp.400 juta.

“Kami harus nombok Rp.400 juta pada 2015 lalu, di tahun 2016 ini kami tidak mau terjadi lagi,” ujar Hen.

RS Bayangkara mendapat alokasi dana KPS dari Pemerintah Papua pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1,5 miliar. Tetapi, dana itu tidak cukup untuk melayani kesehatan masyarakat Papua hingga akhir tahun.

Setelah mendapatkan adanya laporan penolakan pasien pengguna Kartu Papua Sehat, Kepala Bidang Respons Emergency UP2KP, Darwin Rumbiak mengatakan pihaknya akan segera turun tangan untuk segera mengatasi masalah yang terjadi terkait penggunaan KPS tersebut. (Zainab)

SHARE THIS: