Kartu Papua Sehat, Antara Cita-Cita dan Kenyataan
Posted by @Editor on 3rd October 2016
| 1226 views

rs-di-papuaAktualPress.com— Program Kartu Papua Sehat merupakan program pemerintahyang bertujuan memberikan layanan kesehatan penuh kepada masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, layanan KPS telah menjangkau 3,9 juta warga Papua. Namun sayangnya, beberapa waktu terakhir dana tersendat karena masih banyak pejabat yang tidak paham cara pengelolaan dana KPS.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giyai mengatakan, pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar Rp 800 miliar untuk pelaksanaan Program Kartu Papua Sehat (KPS) sejak tahun 2014.

“Pada tahun ini kami menyediakan anggaran untuk KPS sebesar Rp 300 miliar. Warga telah terdaftar sebagai pengguna KPS mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit milik pemerintah dan empat rumah sakit swasta yang bermitra dengan kami,” kata Aloysius ketika ditemui di Jayapura, Selasa (6/9/2016).

“Dalam KPS, tak ada penetapan plafon untuk pemberian bantuan bagi pasien. Warga Papua mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan tanpa batas melalui KPS,” tambah mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura ini.

Mengapa Masih Ada Penolakan Layanan KPS?

Kepala Bidang Respons Emergency Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), Darwin Rumbiak, menyatakan telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait RS yang menolak memberi layanan medis.

Menurut Darwin, alasan para dokter dan tenaga medis enggan melayani pasien pengguna KPS, karena mereka belum menerima pembayaran jasa pelayanan kartu sehat.

“Mereka tidak melayani pasien KPS karena tidak menerima jasa pelayanan kesehatan sakti itu. Jasa pelayanan kesehatannya belum dibayarkan,” ujar Darwin.

Akhirnya, proses pelayanan kesehatan di rumah sakit setempat sedikit terganggu.

Namun, Darwin mengungkapkan, setelah UP2KP melakukan konfirmasi terkait dengan pembayaran upah dokter dan para perawat dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Papua, Silvanus Sumule, ternyata masalahnya ada pada pemerintah kabupaten.

Ini lantaran Kabupaten Kepulauan Yapen belum memberikan Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2015, kepada Dinas Kesehatan Papua selaku pembina buat pembayaran jasa tahun ini.

“Dengan demikian, maka anggaran pembayaran jasa pelayanan pasien KPS masih tertahan pada Pemerintah Provinsi,” ucap Darwin.

Dinas Kesehatan ‘Kepala Batu’

Menurut Direktur UP2KP, Agustinus Raprap, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR Papua, salah satu penyebab macetnya layanan KPS adalah Dinas Kesehatan di kabupaten/kota kadang ‘kepala batu’ untuk menjalankan program dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

“Kita turun di wilayah Saireri akhir Mei lalu, masih banyak pejabat yang belum paham tentang pengelolaan dana ini,” kata Agustinus lebih lanjut.

Sekretaris Komisi III DPR Papua, Khristina R.I. Luluporo, S.IP.M.AP, mengatakan, “Saya minta, UP2KP harus banyak sosialisasi tentang peran dirinya dalam mengawal kesehatan, sekaligus juga bersama Dinas Kesehatan tingkatkan sosialisasi tentang penggunaan Kartu Papua Sehat. Banyak yang belum begitu mengerti bagaimana cara mendapatkan KPS ini.” (Zainab)

SHARE THIS: