Tak Terima Digusur, Warga Pasar Ikan Ajukan ‘Class Action’
Posted by @Editor on 3rd October 2016
| 531 views
Pemggusuran warga Pasar Ikan (foto: Kontan.co.id)
Pemggusuran warga Pasar Ikan (foto: Kontan.co.id)

Aktualpress.com– Tak terima dengan aksi penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, warga Pasar Ikan, Jakarta Utara tak menyerah dan terus melawan.

Didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan aktivis perempuan, Ratna Sarumpaet, warga yang merasa Pemprov DKI Jakarta telah melakukan ketidakadilan, hari ini mengajukan gugatan kelompok atau class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Kuasa hukum warga Pasar Ikan dari LBH Jakarta, Matthew Michele Lenggu menjelaskan bahwa gugatan ini merupakan luapan kekecewaan warga pada Pemprov DKI Jakarta.

“Enam bulan lamanya sejak Pemprov DKI menggusur Pasar Ikan, dan semenjak itu pula warga harus tidur di atas puing reruntuhan rumah mereka. Kini akhirnya warga mengajukan gugatan,” ujar Matthew.

“Penggusuran yang dilakukan tanpa ada musyawarah yang tulus adalah bentuk penggusuran paksa,” tambah Matthew.

Sebagaimana diketahui, penggusuran di Pasar Ikan memang mendadak, seorang warga bahkan saking terkejutnya mendapat surat SP3 hingga meninggal dunia. Penggusuran ini memakan korban sebanyak 694 KK dengan total jumlah warga 4.929 orang.

Pemprov DKI sendiri saat menggusur rumah-rumah warga Pasar Ikan April lalu beralasan penggusuran ini dilakukan untuk merevitalisasi kawasan Sunda Kelapa. Pemprov DKI juga beralasan warga yang digusur dipindah ke rusunawa.

Namun pada kenyataannya, tidak semua warga dipindahkan ke rusunawa. Dan janji bahwa di Rusunawa bisa dihuni seumur hidup ternyata juga berubah. Selain warga ternyata diharuskan membayar uang sewa, belum memenuhi sendiri listrik dan airnya, juga ada batas waktu 2 tahun untuk tinggal di rumah susun. Bahkan saat ini banyak warga yang terusir di rusun karena tak mampu membayar biaya sewa.

Selain warga Pasar Ikan, warga Bukit Duri yang digusur juga telah melakukan class action pada Pemprov DKI. Namun Pemprov DKI sama sekali tidak menghiraukan proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menggusur warga di Bukit Duri. (Shodik)

SHARE THIS: