Oligarki, Akar Masalah Sosial-Struktural Negeri Ini
Posted by @Redaksi on 26th October 2016
| 1040 views

airlangga-pribadiPermasalahan demi permasalahan terus melanda bangsa ini. Dari isu-isu intoleransi, ketimpangan sosial-ekonomi, hingga ketidakadilan sosial-struktural tak henti membuat resah Ibu Pertiwi. Apa sebenarnya akar masalah dari semua ini? Dan bagaimana cara kita menyikapi dan mencari solusinya?

Berikut wawancara kami dengan seorang intelektual muda yang sangat konsen dengan isu keadilan sosial-struktural, Airlangga Pribadi, dosen Departemen FISIP Universitas Airlangga.

Masalah demi masalah menerjang bangsa ini, menurut Anda apa sebenarnya akar masalahnya?  

“Dalam melihat permasalahan bangsa ini, kita harus memahami bahwa ada interkoneksi tak terpisahkan antara ekonomi dan politik. Dalam proses ekonomi tak bebas dari pertarungan politik. Dalam pertarungan politik juga ada pertarungan pencarian kemakmuran ekonomi di dalamnya.”

“Ketika kita melihat perubahan politik dalam konteks setelah jatuhnya Soeharto, kekuatan-kekuatan politik ternyata masih tidak berubah banyak dari era sebelumnya. Warisan Orba sebagai corak ekonomi politik masih membelengu politik demokrasi indonesia sekarang. Masih kita lihat relasi kekuasaan oligarki, di mana pencarian kemakmuran dan otoritas dan pertahanan kepentingan kelompok kecil kelompok elit, the ruling class masih sangat kuat.”

“Oligarki di Indonesia ini bercorak oligarki sultanik. Itu adalah corak di mana upaya mengakumulasi kemakmuran dan kekayaan itu terhubung dengan akses terhadap otoritas publik, sumber daya publik, terhadap praktek-praktek koloni dan praktek-praktek kroni. Sehingga terjadi pemusatan kekayaan, wealth concentrated yang membuat ketimpangan sosial makin menganga.”

Bisa lebih dijelaskan bagaimana terjadi proses konsentrai kekayaan ini dan apa efeknya? 

“Ya, corak kondisi struktural politik sepeti ini berimplikasi terhadap terhadap masalah-masalah yang Indonesia hadapi sekarang. Tantangan kekuasaan yang berpusat pada oligarki ini bertumpu pada konsentrasi kekayaan dan otoritas kekuasaan pada segelintir kelompok elit melalui akses terhadap sumber daya publik, yang mestinya milik publik.”

“Kita lihat pada laporan World Bank, itu menunjukkan bahwa 10% dari orang tekaya di Indonesia kuasai 77% sumber daya. Sementara 1% kuasai sekitar 50% kekayaan. Sisanya itu yang kita perebutkan.”

“Implikasinya apa? Yang kita lihat bahwa ini juga merupakan gejala global, daya beli masyarakat Indonesia turun. Daya beli turun karena terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang, yang menyebabkan banyak masyarakat tidak bisa membeli barang produksi. Daya beli turun ikut mendorong demand yang turun. Dalam hukum ekonomi demand itu penting. Ketika demand turun itu akan mempengaruhi roda ekonomi. Akhirnya apa? Dalam jangka panjang kondisi oligarki ini akan melemahkan, bahkan meruntuhkan ekonomi kita.”

Bisakah kita mengatasinya dengan mengadakan perubahan struktur lembaga pemerintahan? 

“Lingkar oligarki ini tak bisa diselesaikan dengan samata-mata melakukan perubahan kelembagaan yang ada. Karena aktor-aktor kekuatan bisnis itu kemudian menjadi kelompok-kelompok politik. Birokrasi pebisnis juga menjadi embedded, jadi bagian oligarki dalam politik indonesia.”

“Dengan jatuhnya Soeharto, elit-elit lama yang sebelumnya mendapatkan perlindungan ekonomi-politik dari Suharto tidak jatuh dengan adanya perubahan rezim politik. Yang terjadi justru mereka mampu beradapsi dengan sistem lembaga yang baru. Di mana pertarungan-pertaruangan ekopol pada tahun itu sejak tahun 97-98 telah membuat kelompok kekuatan bisnis menjadi pemenang. Yang kemudian kekuatan ini ini menjadi kekuatan utama dalam instrumen politik di indonesia saat ini.”

“Nah, corak oligarki seperti ini kemudian menjadi kelompok utama yang membajak, yang mendominasi kelompok politik di indonesia, sehingga kemudian, kondisi seperti ini tak bisa ditanggulangi atau diantisipasi dalam proses perubahan politik di Indonesia. Karena tidak hadirnya kekuatan gerakan sosial politik, baik yang memiliki ideologi liberal atau sosial demokrasi yang bisa jadi penopang, yang bisa mempengarui jalannya politik.”

“Problem politik oligarki ini bisa mengintervensi inisatif-inisiatif reformasi, mengintervensi inisatif-inisiatif kebijakan pro rakyat. Kita melihat bahwa sebetulnya problem pemerintah sekarang bukan pada problem anti kemiskinan. Bukan problem pada lemahnya inisiatif Jokowi. Ini adalah problem sejarah problem relasi antara interest dan kekuasaan.”

Bisa Anda beri contoh?

“Beberapa inisatif-inisiatif pemerintahan Jokowi bagi saya on the track. Inisiatif-inisiatif yang didorong itu benar. Misalnya, reforma agraria, yang mendorong adalah soal misalnya bagaimana desa agar jadi tulang punggung pembangunan. Agenda yang diusung adalah bagaimana mendorong ini. agenda tersebut secara permukaan itu baik. Tapi coba kita lihat, kita kupas secara singkat.”

“Problem reformasi agraia adalah, problem tanah itu muncul ketika segelintir orang, 0,02% dari orang kaya kuasai lebih dari 35% lahan di indonesia. Artinya apa? Dalam penguasaan seperti itu, ada inisiatif-inisiatif reforma agraria mau tak mau harus ditopang dorongan dan konsolidasi kekuatan politik dari bawah. Namun kemudian yang jadi masalah adalah pilihan yang diambil lebih pada kebijakan teknokratik menghindarkan diri dari pemahaman atas problem penguasaan tanah sebagai problem konsentrasi kekuasaan.”

“Padahal yang muncul di persoalan agraria adalah probelm-problem penguasaan tanah oleh orang yang dekat dengan kekuasaan. Nah, itu kini akan melahirkan problem setelahnya, problem membangun. Bagaimana kita membangun desa padahal masalah di bawah adalah isu penguasaan dan akses tanah? Kalau mau bangun kampung, mana bisa tanpa akses dan penguasaan tanah? Artinya apa? Ini persoalan tanah harus diselesaikam kalau mau dukung petani. Itu yang harus didorong jika pemerintah serius mau selesaikan agenda struktural.”

Menurut Anda bisakah kita memperbaikinya? Masihkah ada harapan untuk itu?

“Harapan itu masih ada. Meski mungkin agak terlambat. Masalah dari Jokowi kalau mau dibuat pendek itu adalah presiden terlalu percaya bahwa kompromi politik yang dibangun adalah kompromi politik dengan elit. Dan meninggalkan kekuatan-kekuatan sipil dari relawan dan dari masyarak sipil yang percaya bahwa ‘Jokowi adalah kita’, bagian dari kekuatan-kekuatan yang membawa perubahan. Bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Momentum ini jangan lepas. Kalau kita bicara tentang perubahan atau transformasi sosial dinegara manapun membutuhkan hadirnya dukungan politik kekuatan rakyat.” (Muhammad)

Facebook Comments

Baca Juga:

Partai Konservatif Theresa May Kalah dalam Pemilu ... Aktualpress.com--Hasil final dari pemilu Inggris memperlihatkan Partai Konservatif pendukung Perdana Menteri Inggris saat ini, Theresa May, gagal mera...
Luncurkan Rudal Lagi, AS akan Keluarkan Sanksi Leb... Aktualpress.com—Presiden AS Donald Trump telah meminta pemberian sanksi lebih keras terhadap Korea Utara setelah negara pimpinan Kim Jong-un itu melun...
Pada 2017, Pemerintah Targetkan KUR Sektor Produks... AktualPress.com—Pada tahun 2017 ini, Pemerintah menargetkan porsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di sektor produksi, yakni pertanian, perikanan,...
Jokowi Resmikan Rumah Cicilan Rendah rumah MBR (sumber: nusabali.com) AktualPress.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Vi...
Nelayan Kecil Tak Dianggap dan Makin Terpinggirkan Aktualpress.com - Meski digadang-gadang sebagai Negara Maritim, ironisnya nasib nelayan-nelayan kecil di Indonesia kian terpinggirkan. Nelayan kecil...
Nenek Moyang Kita Pelaut Bukanlah Mitos, Berikut K... AktualPress.com— Nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut-pelaut yang berani dan tangguh mengarungi samudera luas. Mereka memiliki peng...
SHARE THIS: