Ini Dia Dampak Hilangnya Daerah Resapan Air
Posted by @Editor on 14th December 2016
| 4522 views
Banjir di Bandung
Banjir di Bandung (foto:AFP)

AktualPress.com–Daerah resapan air merujuk pada daerah-daerah yang mampu mengalirkan dan atau menampung air seperti sungai, gorong-gorong, waduk, situ, dan rawa. Daerah resapan air merupakan kunci utama dalam penanggulangan dan pencegahan banjir. Namun daerah ini juga bisa menjadi pemicu banjir tergantung bagaimana pengelolaannya.

Mari kita lihat bagaimana daerah resapan air berakibat buruk ketika dilakukan alih fungsi. Dalam kasus banjir Garut (20/09/2016) lalu, yang menjadi kunci masalah adalah Daerah Resapan Air Sungai Cimanuk. Sebenarnya terdapat kawasan resapan air seperti di Bayombong, Cikajang dan Pasirwangi. Namun, kawasan itu tekah beralih fungsi jadi pemukiman. Ditambah pula dengan maraknya penebangan hutan di wilayah Gunung Guntur, Papandayan, Darajat dan Cikuray. Kondisi tersebut memicu peningkatan lahan kritis mencapai 50 ribu hektar.

Saat terjadi hujan, hanya 2-3 jam kemudian Sungai Cimanuk pun meluap di Tarogong Kidul karena tidak ada tahanan air di daerah hulu sungai.

Seandainya daerah hulu sungai dan daerah resapan air tetap ada dan terjaga, air dari gunung akan memakan waktu lama untuk sampai ke sungai. Namun kenyataannya, berdasarkan citra satelit, terlihat kawasan Gunung Cikurai, Guntur dan Darajat berwarna merah atau sudah berkurang drastis luasan kawasan hutan lindung.

Sementara itu, kota Jakarta yang dibangun oleh pemerintah Belanda sejak awal sudah disiapkan daerah resapan airnya karena lokasi Jakarta yang rendah dan diapit oleh wilayah-wilayah yang lebih tinggi. Di Kota Lama Jakarta terdapat gorong-gorong dengan ukuran besar berada di bawah jalan yang kemudian dialirkan ke kali-kali besar seperti kali Ciliwung.

Beberapa infrastruktur Belanda mampu menahan banjir sehingga ketika musim penghujan datang banjir yang melanda tidak terlalu besar karena setiap daerah resapan air berfungsi dengan maksimal.

Namun setelah Indonesia merdeka dan Belanda pergi, infrastruktur buatan Belanda ini terbengkalai. Sistem Tata Kota yang dipegang oleh pemerintah sendiri kurang mampu meneruskan bahkan untuk mempertahankan saja tidak bisa.

Pada akhirnya kondisi daerah resapan air dan infrastruktur pendukung kondisinya semakin menurun sehingga setiap tahun banjir yang melanda Jakarta semakin parah.

Kota Bandung juga terancam banjir karena kurangnya daerah resapan air. Bandung berada di cekungan menyerupai mangkok raksasa. Luas cekungan itu mencapai 350 ribu hektare dan idealnya 250 ribu hektare di antaranya adalah kawasan lindung untuk menahan limpasan air dari hulu Sungai Citarum. Dari jumlah itu, kawasan lindung di Cekungan Bandung tersisa 19 persen.

Seperti diberitakan BBC, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan KBU, yang kemudian direvisi dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016, berupaya melindungi KBU dengan mengharuskan pembangunan fisik hanya 20% dari luas lahan dan sisanya untuk ruang terbuka hijau serta resapan air.

“Luas KBU berdasarkan perda yang ada adalah sekitar 38 ribu hektare. 38 ribu hektare itu seluruhnya adalah kawasan lindung tapi 80 persennya sudah diintervensi oleh pemukiman, hotel, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa tahu bahwa sebetulnya Kota Bandung itu terancam sebagai risiko kerusakan lingkungan di atasnya,” papar Supardiyono kepada wartawan di Bandung, Julia Alazka.

Tergerusnya kawasan lindung di cekungan Bandung dan Kawasan Bandung Utara dinilai Supardiyono sebagai akibat pemberian izin pembangunan kepada pemodal-pemodal besar.

Oleh karena itu, pemerintah di setiap kota hendaknya memperhatikan dengan seksama keberadaan daerah resapan air ini demi mencegah banjir yang sangat merugikan masyarakat.

SHARE THIS: