WALHI: Pembangunan Jangan Ugal-Ugalan & Gadaikan Kelestarian Alam!
Posted by @Redaksi on 23rd March 2017
| 174 views

yaya21AktualPress.com – Presiden Joko Widodo di masa kekuasaanya dikenal sangat menggenjot pembangunan infrastruktur. Dengan jargon ‘Percepatan Pembangunan’, pemerintah melakukan banyak proyek-proyek besar demi pembangunan. Namun, kontroversi demi kontroversi celakanya mengikuti proyek-proyek pembangunan ini.

Banyak pihak justru mempertanyakan apakah pembangunan tersebut memikirkan kelestarian alam dan keberlanjutan masyarakatnya sendiri? Proyek-proyek besar seperti reklamasi pantai seperti reklamasi Teluk Jakarta dan juga penambangan seperti pabrik semen di Rembang misalnya, saat ini menjadi perhatian publik karena penuh masalah.

Berikut wawancara AktualPress dengan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Yaya Nur Hidayati terkait hal ini.

Bagaimana Ibu melihat proyek-proyek pembangunan hari ini dan akibatnya terhadap lingkungan?

“Di tahun 2016, berdasarkan data-data dari Dinas Nasional Penanggulangan Bencana, bencana lingkungan yang terbesar itu terjadi di tahun 2016. Dari tahun sebelumnya, tahun 2016 menunujukkan meningkatnya kejadian2 bencana, yang sebagian besar itu akibat kerusakan lingkungan. Ini sebenarnya kan merupakan peringatan. Peringatan bahwa selama ini proses pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia ini tidak memperhatikan perlindungan lingkungan.”

“Ini seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintahan kita saat ini, bahwa cara-cara yang dilakukan untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia itu harus diubah, tak bisa lagi kita melakukan proses pembangunan dengan bussines as usual. Ini kan pemerintahan yang baru, pemerintahan yang ketika masa kampanye itu akan memperhatikan hak-hak rakyat, akan lebih memperhatikan asas-asas kehadilan. Keadilan itu bukan hanya untuk sekarang saja, tapi juga untuk generasi yanan akan datang. Bagaimana kita sebagai generasi saat ini kemudian jangan meninggalkan berbagai masalah buat anak cucu kita nanti. Utu yang harus dipikirkan oleh para pempimpin bangsa ini.”

Proyek-proyek pembangunan yang sedang ramai dibicarakan publik seperti reklamasi dan pabrik semen di Rembang, menurut Ibu bagaimana?

“Nah, model-model pemberian izin-izin untuk proyek pembangunan yang dilakukan saat ini yang dilakukan sebagian besar itu memang cenderung ugal-ugalan. Ada peraturan yang dengan sengaja tidak diperhatikan, dengan sengaja dilanggar. Baik pabrik semen dan reklamasi, itu kan secara prosedural itu dilanggar semua. Konsultasi publik yang sejak tahun 1997 di dalam UU mengenai lingkungan hidup kita itu diterabas, konsultasi publik yang baik tak pernah diselenggarakan.”

“Ini yang sebenarnya seharusnya tidak terjadi dalam pemerintahan di era yang terbuka, era reformasi seperti saat ini. Saat ini adalah masa di mana pembangunan harus dilakukan secara inklusif. Artinya tidak boleh ada satu kelompok pun yang ditinggalkan, atau pun dikorbankan demi yang namanya pembangunan. Ini yang namanya saya pikir, perlu ada yang namanya leadershidp dari Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi untuk menertibkan jajaran di bawahnya untuk tidak lagi melaksanakan pembangunan secara sembrono dan ugal-ugalan seperti saat ini.”

Ketika ketat memberlakukan syarat-syarat izin lingkungan, ada yang berpendapat bahwa itu bisa membuat investor tidak mau investasi dan menghambat pembangunan, apa pendapat Ibu?

“Begini, yang sekarang harus kita perhatikan adalah, apakah ketika kita memperhatikan lingkungan hidup, memperhatikan investasi masyarakat, apakah investasi akan berkurang? Tidak. kita lihat contohnya di negara-negara yang sudah maju saat ini. di negara-negara tersebut, seluruh izin lingkungan hidup jauh lebih ketat dari Indonesia. Seluruh prosesnya itu lebih ketat dan konsultasi semua dilaksanakan melibatkan seluruh masyarakat, apakah investasi mereka berkurang? Kan enggak.”

“Jadi sebenarnya ini adalah mitos. Bahwa kemudian ketika kita memperhatikan lingkungan hidup akan merugikan investasi, itu sama sekali tidak benar. Itu sudah terbukti di banyak negara maju yang justru lebih memperhatikan lingkungan, secara hukum diproses secara benar, itu semua tidak ada masalah itu investasi dan lainnya. Justru ketika proses itu dilakukan secara benar, maka kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Masyarakat itu tidak terputus mata pencaharianya, dia bisa tetap bisa melakukan aktifitas ekonominya, dan bisa mencapai kesejahteraan.”

“Kalau misalnya saat ini banyak sekali masyarakat itu diusir secara paksa, dipaksa harus kehilangan tempat tinggal, dipaksa harus meninggalkan mata pencaharian, dan ini semua kan justru mengakibatkan kemiskinan? Sebenarnya ini justru bertolak belakang dengan tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri. Jadi ini sudah saatnya tidak bisa lagi kita mempertahankan cara-cara bussines as usual, yang perosesnya manipulatif, yang dilakukan tanpa aspirasi masyarakat dan kepentingan lingkungan hidup.”

Di negara-negara maju, izin lingkungan memang cenderung ketat, sementara di negara berkembang seperti di Indonesia sebaliknya, apa penyebabnya menurut Ibu?

“Ini tak bisa kita lepaskan dari misalnya dengan proyek reklamasi, ditemukan ada kasus korupsi menyertai proyek reklamasi ini. Sebetulnya memang tidak jauh dari itu, ada kepentingan-kepentingan yang ingin mendahulukan keuntungan lebih besar daripada kepenitngan lainnya. Sudah bukan rahasia lagi, proses-proses perizinan itu menjadi lahan basah untuk terjadinya korupsi, penyuapan terhadap pejabat negara, dll. Ini juga yang menajdi akar proses perizinan yang ada di Indonesia. Korupsi itu hampir selalu ada di dalam setiap proses perizinan yang ada di Indonesia. Ini yang kemudian memang menjadi penting bagi KPK untuk bisa menelisik seluruh proses perizinan terkait proyek-proyek yang ada di Indonesia.

“Cara pandang dan mindset dari birokrat kita yang tidak berubah sejak zaman dulu sampai sekarang, lebih mementingkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Bukan juga keuntungan bagi negara, tapi keuntungan bagi dirinya sendiri, dia bisa mendapatkan uang hasil dari korupsi, dll. Itu mentalitas yang harus diubah. Ini juga yang makin mengancam kelestarian alam kita.”

Di masyarakat sendiri dalam proyek-proyek seperti ini ada pro dan kontra, bagaimana pendapat Ibu?

“Yang pertama harus kita pikirkan tentunya mengenai masyarakat yang langsung terdampak proyek yang ada. Seperti apa potensi dampak-dampak negatif yang akan mereka alami. Dan apakah mereka mendapatkan informasi lengkap terkait dampak-dampak yang akan mereka terima dengan adanya proyek tersebut. Ini sebenarnya yang kemudian, perdebatan mestinya dikemukakan di muka. Ketika ada satu proyek yang kita tahu ada proyek yang kita tahu kontroversial, itu seharusnya perdebatan dibuka seluas mungkin sebelum diambil keputusan. Karena keputusan menyangkut proyek kontroversial, itu dampaknya besar.”

“Nah, ini kan enggak. Ini semua cenderung keputusan itu cenderung diambil fetakompli. Artinya diambil dulu, nanti bagaimana mengenai dampak, perdebatan, itu bagaimana nanti deh. Makanya nggak heran, banyaknya proyek di Indonesia itu menjadi proyek ‘terlanjur’. Karena tak bisa dipertimbangkan secara matang, melalui perdebatan yang baik dan benar. dan tidak melibatkan aspirasi dari seluruh masyarakat yang terdampak. Kita tahu banyak sekali proyek mangkrak di Indonesia, kan? Itu semua akibat dilakukan dengan cara sembrono, hanya ingin mendapatkan keuntungan sesaat, terutama pejabat dan birokratnya, karena korupsi dan lain-lain. Akibatnya proyek itu mangkrak dan menimbulkan kerugina yang jauh lebih besar.”

Berkembang berpendapat di masyarakat, bahwa ‘Keterlanjuran’ ini, solusinya dengan mencari ‘Jalan Tengah’, bagaimana menurut Ibu?

“Dasarnya apa? Ya nggak bisa? semua ini kan harus ada dasar yang benar, yang dilakukan melalui proses yang benar juga. Nggak bisa hanya karena sudah terlanjur lalu dicari ‘jalan tengah’. Jalan tengahnya itu juga menurut siapa? Apakah menurut kelompok kepentingan yang lebih dominan, atau jalan tengah menurut versi nelayan atau petani misalnya? Apakah, setiap pihak ini, memiliki ruang dan akses untuk kepentingan yang sama, untuk menyampaikan aspirasinya? Kan enggak. Jadi nggak bisa, itu hanya kemudian melaksanakan suatu proyek berdasarkan perasaan atau opini. Nggak bisa seperti itu di Indonesia. Kalau kayak gitu yang dilakukan, makan ini semua akan rusak di Indonesia!”

“Seperti contoh kita gugat 4 pulau reklamasi, semua itu cacat hukum, cacat prosedur, cacat substansi, dan itu melaui dokumen yang sangat rigid dalam pengadilan. Harusnya ini jadi bahan refleksi dari para pembuat kebijakan. Bukannya kemudian ini malah putusan dari pengadilan malah dikangkangi, malah kemduian dia keputusan itu tidak ada, apa pun yang terjadi harus jalan. Ini kan tidak bener, harusnya ketika kita melihat ada 4 yang digagalkan izinnya, refleksi besar-besaran di pemerintah, kenapa? apa yang salah? apa prosedur-prosedur yang tidak mereka lakukan?”

“Demikian juga di proyek-proyek yang lainnya.” (Joko)

SHARE THIS: