Nelayan Kecil Tak Dianggap dan Makin Terpinggirkan
Posted by @Redaksi on 25th April 2017
| 109 views
imagesAktualpress.com – Meski digadang-gadang sebagai Negara Maritim, ironisnya nasib nelayan-nelayan kecil di Indonesia kian terpinggirkan. Nelayan kecil kerap menjadi korban kebijakan pembangunan yang justru makin mempersulit kehidupan mereka.
Keterpinggiran nelayan kecil ini diungkapkan oleh Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadhiwinata dalam wawancara dengan Aktualpress.com.
Bagaimana Anda melihat kondisi nelayan di Indonesia?

“Secara umum nelayan memang dipinggirkan, dan itu terjadi di seluruh dunia. Bagaimana nelayan, lelaki dan perempuan, begitu terpinggirkan. Mereka sering dianggap sebagai kelompok yang miskin yang paling miskin, the poorest of the poor. Ironisnya, mereka pada akhirnya tak pernah dianggap dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, seperti bangunan proyek reklamasi.”

 

“Pendapat pun tak dimintai, apalagi persetujuan. Mereka tidak pernah dimintai seperti itu karena mereka tak pernah dianggap sebagai warga yang bisa menentukan keputusan terkait kebutuhan mereka.”
Contohnya? 
“Contohnya bagaimana keputusan mengenai reklamasi seperti si Teluk Jakarta itu tidak pernah melibatkan mereka. Kita tahu sendiri proyek reklamasi sudah berlangsung lama sejak 1995, tapi masalahnya adalah pada era itu mereka tak pernah dianggap dari dulu sampai sekarang. kalau pun mereka tahu ada kebijakan tersebut, mereka pasti menolak kebijakan itu. Hingga hari ini kebijakan ini terus dilanggengkan. Pemprov DKI Jakarta, atau siapa pun itu melanjutkan proyek itu.”
“Padahal sangat jelas menurut saya penuh dengan korupsi. Siapa yang bisa menentukan peruntukan lahan itu adalah milik konsesi perusahaan-perusahaan tersebut? Kita tahu sendiri eranya Orba adalah era korup. Bagaimana konsensi-konsensi Sumber Daya Alam itu diberikan pada kepentingan segelintir orang, seperti reklamasi.”
“Proses terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah persisir itu, mereka juga tak pernah mendapatkan konsultasi publik terkait kebijakan pemda. Juga ternyata ada korupsi di Raperda tersebut, si pihak pengembang ingin DPRD, mengesahkan supaya mereka ada dasar hukum untuk melaksanakna pembangunan.”
Apakah tidak ada Undang-Undang yang berpihak pada Nelayan?
 
“Nelayan itu sendiri memang sudah terpinggir dan ditambah pinggir karena kebijakan yang tak bisa melindungi mereka. Ada harapan baru sebenarnya, UU no. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Indonesia. Di situ membuka peluang bahwa mereka harus dilindungi ruang hidup mereka terhadap ases sumber daya. Baik itu wilayah perikanan maupun tempat tinggal. Nah ini yang harusnya diperhatikan pemerintah hari ini, namun itu tidak diperhatikan.”
Mengenai reklamasi, bagaimana Anda melihat dampaknya pada nelayan?
“Pertama, soal wilayah. Kita bisa bilang bahwa luat itu seperti meja kerja mereka. Atau sawah mereka untuk panen, panen ikan. Wilayah di bawah 12 mil ini sebenarnya wilayah yang kaya nutrisi untuk perikanan. Ini percampuran antara air asin dan air sungai.”
“Sebenarnya ketika perairannya bagus, dia akan menghasilkan wilayah yang subur untuk bahan makan ikan, plankton. Wilayah pesisir ini, kalau ditambah mangrove, akan sangat subur. Dan Jakarta ini sebenarnya wilayah delta, di alur 13 sungai. Dulu laut itu bahkan ada di Cibinong, karena sedimentasi, jadilah daratan. Di ujung-ujung Jakata ini ada hutan mangrove, dari sekitar 1000-hektar tersisa hanya 25 hektar, dan itu ada di Pantai Indah Kapuk sana. Yang tersisa 25 hektar itu pun cukup baik untuk pertumbuhan ikan. Artinya masih banyak nelayan. dan ini dibuktikan oleh riset Kementrian Kekalutan dan Perikanan, bahwa ada sekumpulan ikan-ikan yang mereka tangkap. Terakhir ini ada berita tentang ikan hiu tutul, sama ada lumba-lumba. Maksud saya itu bukan ngarang-ngarang saja bahwa laut di Jakarta masih banyak ikannya. Itu wilayah subur ikan. Dan nelayan memanfaatkan itu.”
Jadi sebenarnya kondisi laut masih bagus? Namun kemudian tetap diuruk lautnya?
“Jadi kalau menurut ahli pakar kami, memang kondisi Teluk Jakarta ini sudah kritis, dalam konteks pencemaran akibat 13 sungai tersebut. Kami tidak mengingkari ada pencemaran, bertumpuk-tumpuk meningkat sedimentasi dan pencemaran di sana. Tapi masalahnya pemerintah ini tidak ada upaya serius untuk mengatasi pencemaran di Jakarta. Yang saya lihat malah mereka itu sengaja membiarkan itu terjadi.”
“Dan pada akhirnya mereka mengambil solusi reklamasi, padahal reklamasi sendiri bukan jawaban tersebut. Mestinya mereka melakukan pendekatan yang hulu-hilir, karena 13 sungai ini kan berhulu di Bogor, dan itu harus ditata-kelola,diatur ualng baagimana penataan sungainya. Nah itu yang tidak ada. Termasuk juga menyelesaikan pencemaran di ujungnya.”
Memang bisa diatasi pencemaran di Teluk Jakarta? Karena banyak yang mengatakan bahwa pencemaran tersebut sudah tak bisa dikendalikan?
“Kalau kita mau sungguh-sungguh, sebenarnya ada contoh di Amerika, Chesapeake Bay, Maryland. Nah itu di Chesapeake Bay ini lebih dahsyat lagi kerusakannya, sungainya lebih dari 13, ada puluhan sungai, dan multi use juga, lebih besar. Ada pelayaran, ada pariwisata juga. Tapi mereka berupaya dan mereka menunjukkan hasil yang postif; tingkat pencemaran berkurang, kegiatan perikanan melonjak naik. Mereka berhasil melakukan itu.”
“Mereka melakukan pembatasan terhadap masukan pencemaran, dijaga ketat. Mereka bekerja sama antara masyarakat, akademisi dan pemerintah sehingga berhasil. Bekerja 3 aspek ini penting. Nelayan sendiri yang menjaga. Nelayan kan pasti menjaga, tak ada nelayan yang tak menjaga lautnya karena itu tempatnya mencari penghidupan. Kalau memang mereka benar-benar nelayan, mereka pasti akan menolak kerusakan lingkungannya. Kalau itu bukan nelayan, mereka akan biarkan itu rusak. Saya tidak yakin mereka nelayan tapi biarkan itu rusak.”
Ada yang mengatakan reklamasi adalah solusi atas masalah ini? Bagaimana pendapat Anda?
“Reklamasi bukan solusi, itu solusi yang salah. Jadi kalau itu dibilang reklamasi itu solusi itu salah besar. Reklamas itu menambah beban pencemaran di sana, karena sedimentasi, dan seterusnya. Dan mereka membiarkan itu. Parah deh.”
“Ketika laut rusak dan tercemar, yang terdampak bukan hanya lelaki, tapi juga bahkan lebih ke perempuan. Karena begini, mereka akan menanggung beban keluarga. Kalau nelayan di akan melaut lebih jauh, membutuhkan solar yang lebih ekstra. Tapi hasil yang didapatkan mungkin gak sama dengan hasil yang diharapkkan. Hasilnya turun, lebih rendah keuntungannya. Akhirnya kan mereka nggak impas, bahkan merugi setiap melaut itu. Pada akhirnya nanti keluarga mereka, istri mereka, akhirnya mereka menanggung beban keluarga, biaya pendiikan, kesehatan, yang itu tidak dengan mudah mereka dapatkan.”
Sebagai penutup, bagaimana menurut Anda mestinya sikap pemerintah terhadap nasib nelayan ini?
“Pembangunan tidak boleh meninggalkan setiap orang. Kami tidak menolak pembangunan, tapi di sisi lain pembangunan yang adil adan berkelanjutan adalah yang seharusnya dilakukan. Saat ini reklamasi bukan pembangunan yang adil, karena siapa yang menikmati reklamasi? Yang jelas bukan kelompok nelayan.”
“Yang kedua ia tidak berkelanjutan, karena ia akan menambah beban tekanan terhadap ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir ini sebenarnya ekosistem yang sangat rapuh, rapuh karena mereka sangat tidak dilindungi. Beda dengan hutan yang aturannya banyak. Ekosistem pesisir ini tak terlindungi dengan kuat peraturannya. Pemerintah mestinya serius melindungi ekosistem pesisir ini. Juga melindungi hak hidup nelayan.” (Joko)
Facebook Comments

Baca Juga:

Leonardo di Caprio Bantu Suku Pribumi di Amazon AktualPress.com—Aktor Hollywood terkenal, Leonardo DiCaprio diberitakan telah menyumbang sebesar 15 juta Dollar untuk proyek-proyek lingkungan. “Ke...
PNS Tak Boleh Ambil Cuti Tambahan Lebaran Sumber: Garudanews.id AktualPress.com˗˗ Pemerintah telah menetapkan cuti bersama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai  27-30 Juni 2017. Untuk it...
Rizal Ramli: Ada Unsur Korupsi di Dalam Pembelian ... Rizal Ramli (sumber: okezone.com) AktualPress.com—Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, mengatakan terdapat unsur korupsi dalam pem...
Derita Nakbah Palestina, Jumlah Pengungsi Meningka... AktualPress.com – Tragedi Nakbah pada tanggal 15 Mei 1948 menyisakan tangis dari seluruh penduduk tak bersalah di Palestina. Hak tinggal di negara mer...
Rusia Akan Menyuplai Pangan Organik Kepada Dunia AktualPress.com—Perlawanan terhadap pangan hasil rekayasa semakin menguat di berbagai negara Eropa. Presiden Rusia, Vladimir Putin telah menetapkan ta...
Kemendag Minta Harga Bawang Putih Maksimal Rp 38.0... Sumber: Kompas AktualPress.com—Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta para pedagang pasar agar tidak menjual bawang putih melebihi Rp 38.000 p...
SHARE THIS: