Kelindan Isu Identitas & Marginalisasi Masyarakat Miskin
Posted by @Redaksi on 30th April 2017
| 258 views

MiskinAktualpress.com – Tak hanya menghadapi ancaman isu-isu identitas dan SARA, bangsa Indonesia juga menghadapi masalah ketimpangan ekonomi-infrastruktur yang tak kalah parahnya. Kelompok-kelompok minoritas banyak dipersekusi karena berbeda pandangan, dan di saat yang sama juga celakanya hak-hak ekonomi-sosial mereka juga diberangus. Masyarakat kecil dan warga lokal banyak tertindas dan tersingkirkan.

Untuk lebih memahami kelindan kedua masalah ini, Aktualpress.com mewawancarai peneliti senior Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Rikwanto Tirto Sudarmo.

Ada dua masalah besar mendera bangsa kita saat ini, yaitu isu SARA di satu sisi, dan isu ketidakadilan sosial-struktural di sisi lain. Apa yang sebenarnya yang terjadi? 

“Ini sebenanrya tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Di Amerika juga dengan orang Indian, di Australia dengan orang Aborigin, juga di berbagai tempat ada penduduk-penduduk asli yang tertindas. Kalau di Indonesia juga ada dengan kelompok agama lokal, kellmpok lokal, yang diidentifikasi sebgai kelompok identitas. Saya melihatnya, seharusnya kita tidak berangkat dari sana, soal keadilan kita harus melihat dari persoalan warga negara. Bahwa ada persolan yang berkaitan dengn kelompok itu iya, tapi jangan dari, o karena dia orang Permalim, karena dia orang Sedulur Singkep, Kristen, Ahmadiyah atau apa. Tapi lebih pada proses sosial politik yang terjadi yang sebenarnya ada warga negara yang termarginalisasi.”

Jadi terpaku soal identitas kelompok itu mesti dihindari? 

“Iya. Kalau begitu kan kita sibuk berkelahi soal politik identitas. Kayak kemarin Pilkada di Jakarta kan? Saya kira kita harus keluar dari situ. Seperti soal penggusuran misalnya, kan kita tidak melihat umat Islam atau apa, tapi dia korban dari penggusuran karena ada proses marginalisasi. Jadi bukan persoalan identitasnya itu siapa. Jadi melihat warga negara sebagai warga negara yang setara.”

“Jangan kita terjebak pada polarisasi semacam itu. Kita lupa bahwa terlepas dari agamanya mereka, misalnya yang tergusur adalah orang-orang yang terpinggirkan, kan? Jadi kalau kita berangkat dari agamanya kan kita bilang itu bukan seagama dengan saya dan sebagainya. Menurut saya harus dilepaskand dari itu, jadi kita harus keluar dari polarisasi yang terjadi kemarin menurut pendapat saya. Kalau kita mau adil, kita harus keluar dari polarisasi sipol dan ekosob, kalau menurut saya.”

Tapi bukankah soal identitas itu tak bisa dihindarkan? 

“Ya, bahwa ada sekelompok masyarakat yang secara sosial kita identifikasi sebagai kelompok tertentu iya, tapi jangan itu dijadikan sebagai titik berangkat. Tapi fokuskan pada proses yang terjadi, kenapa misalnya, Permalim begitu, itu tidak terjadi hanya pada Permalim kan? Mungkin juga pada petani, yang tak punya identitas keagamaan juga mengalami marginalisasi seperti itu juga.”

“Jadi pikiran saya mencoba keluar dari situ. Makanya saya pakai konsep masyarkat pinggiran. Kalau kita menggunakan konsep pinggiran, artinya ada orang-orang yang terpinggirkan. Di situ bisa saja ada orang Permalim, ada orang Sedulur Singkep, tapi juga ada petani, ada nelayan, yang tak punya identitas apa-apa kita bela. Jadi masyarakt pinggiran misalnya. Konsep masyarakat pinggiran yang kita tawarkan sebetulnya kita coba merangkum dan keluar dari jebakan identitas itu.”

Menurut Bapak isu identitas itu bisa menjebak?

“Ya, itu bisa menjebak. Karena kita nanti akan bergerak berdasarkan identifikasi-identifikasi itu yang bisa keliru. Itu poin saya. Seolah-olah seluruh masyarakat Permalim adalah masyarakat marginal, tapi kita tidak tahu ada eksploitasi di dalam masyarakat Permalim sendiri. Dari elitnya dan yang di bawah. Saya tidak mengatakan itu terjadi, tapi kan kita nanti terjebak pada oh, orang Permalim semuanya terpinggirkan. Kita lihat prosesnya dalam masyarkat Permalim seperti apa? Ada ketidakadilan dalam penjualan tanah, hanya elitnya saja yang untung, misalnya. Seperti itu kan? “

Lalu bagaimana menurut Bapak sikap yang tepat dalam menghadapi isu identitas dan SARA yang terjadi?

“Saya sebtulnya mau mengatakan bahwa untuk jangka pendek, advokasi berdasarkan identitas oke. tapi untuk jangka panjang saya kira kita harus keluar dari situ. Karena kalau tidak nanti akan ada soal eksklusif, padahal kita maunya inklusif. Tapi kalau Anda berangkat dari identitas, misalnya contoh lain lagi di Sulteng itu kan ada kelompok etnis tertentu, tapi di sana juga ada migran yang datang. Kalau kemudian tanah itu menjadi hak orang yang mengaku sebagai hak tanah wilayah nenek moyang sana, sementara di situ juga mungkin ada datang dari Sulawesi Selatan, dari Jawa dan sebagainya yang juga miskin, apakah mereka tidak punya hak atas tanah itu?”

“Jadi keadilan jadi problem kan kalau itu? Karena hanya soal identitas itu persoalannya saja. Jadi untuk jangka pendek, saya merasa itu harus diadvokasi, tapi untuk jangka panjang kita harus keluar dari situ. Karena kalau enggak, itu tadi kita akan terjebak dalam eksklusifme itu. Sementara kita tak mungkin bisa menemukan masyarakat Indonesia yang terisolasi, semua kan sudah campur baur, kawin mengawin. Itu loh. Ke pelosok mana pun Anda akan menemukan seperti itu masyarakat yang campuran. Jadi mengklaim bahwa ini tanah air milik saya bisa menjadi masalah.”

Isu Ketidakadilan dan identitas ini selalu berkelindan. Bagaimana Bapak melihatnya?

“Jadi ketidakadilan itu kan tejradi karena akses yang tidak merata. Ada segelintir orang yang tidak punya akses pada ekonomi dan politik yang besar-besaran, sementara mayoritas tidak punya akses. Itu kan persoalannya di sana. Jadi akses terhadap sumber daya yang tidak merata. Jadi kalau itu dibiarkan marginalisasi itu tejradi maka yang kaya akan semakin kaya, apakah itu BUMN atau kapitalis atau apa. Sementara kebanyakan orang kan hampir semakin kecil kepemilikan lahannya. Jadi marginalisasi itu terjadi itu terjadi dalam proses sosial politik semacam itu.”

“Nah ini yang saya kira harus kita lihat, misalnya Sedulur Singkep, mereka menentang pabrik semen karena apa? Karena mereka konsen terhadap sumber daya air yang akan semakin berkurang. Dan kalau itu didirikan pabrik semen, pasti akan terjadi marginalisasi, karena apa? Karena petani makin tidak produktif, kemudian barangkali sebagian besar orang akan bekerja melayani pabrik semen ititu. Jadi ada stratrafikasi sosial yang terjadi karena introduksi pabrik semen itu.”

“Saya ikut menentang pendirian pabrik semen itu karena menurut saya yang akan terjadi adalah proses marginalisasi itu. Petani akan kehilangan tanahnya, akan kehilangan airnya, kemudian mereka akan menjadi buruh dan sebagainya. Mereka juga kemudian akan kehilangan akar budayanya, identitas lokalnya. Itu yang menurut saya harus kita tentang, karena menurut saya itu proses marginalisasi. Dan yang melakukannya BUMN Negara, jadi agen magrinalisasi tak hanya kapitalis, tapi juga aparat negara juga. Jadi proses marginalissai ini yang menurut saya harus kita lihat secara kritis. Jadi tekanan saya pada proses.”

Jadi keduanya tak bisa dipisahkan menurut Bapak?

“Betul. Menjadi persoalan karena orang yagn punya identitas tertentu mengalami proses ketidakadilan. Jadi itu yang saya coba buka lagi keangkat ke depan, prosesnya seperti apa? Dalam konteks proses yang terjadi pada orang Permalim contohnya, yang menjadi kelompok yang termarginalkan itu. Jadi tak bisa dipisahkan antara identitas dan keadilan dalam kasus Permalim. Juga dalam kasus lain, Kendeng, Dayak, Suku Anak Dalam, dan sebagainya.

“Kita harus lihat prosesnya seperti apa? Proses marginalisasinya seperti apa? Dan itu peran dari agama-agama besar juga menentukan menurut saya.”

Sering orang yang memperjuangkan hal itu dituduh anti pembangunan, tidak nasionalis dan semacamnya. Apa pendapat Anda? 

“Ya itu memang dilematis, tetapi kalau Anda tanya saya, saya memihak pada masyarakat itu. Jadi ndak apa saya dibilang anti pembangunan atau apa? Tapi pembangunan seperti apa? Versi apa? Kita bisa berdebat soal pembangunan itu.”

“Jadi orang mengatakan anti pembangunan anti nasionalisme dan sebagainya, tapi seperti apa definisinya seperti itu? Kalau menurut saya pembangunan yang harus berkeadilan, harus pro lingkungan, dan sebagainya. Itu yang kalau membangun sesuatu yang jelas merugikan lingkungan, memiskinkan masyarkat di situ, ya harus kita tentang dong. Atas nama apa? ya atas nama keadilan.”

“Boleh saja orang menganggap saya anti pembangunan tapi ya pembangunan menruut siapa? Iya kan? Jadi kita harus seperti itu.” (Joko)

SHARE THIS: