Peneliti: Persoalan Identitas dan Keadilan Tak Bisa Dipisahkan
Posted by @Redaksi on 30th April 2017
| 324 views

HUtan-AdatAktualpreas.com – Dua masalah besar yang dihadapi bangsa kita saat ini adalah masalah identitas dan ketidakadilan sosial. Dalam persoalan identitas, komunitas seperti penghayat kepercayaan leluhur atau agama lokal kerap diperlakukan diskriminatif karena negara belum memberi pengakuan identitas keagamaan kepada mereka. Ironi, mengingat agama lokal tak terpisahkan dari keberagaman suku bangsa di Tanah Air.

Sementara masalah kedua adalah masalah jurang ketimpangan sosial-struktural yang juga makim hari makin melebar. Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin

Kedua permasalahan ini celakanya cenderung disuarakan secara terpisah dan bahkan dipertentangkan. Peneliti Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS), Syamsul Maarif mengingatkan agar masyarakat tidak memisahkannya.

“Tak bisa dipisahkan antara persoalan identitas dan keadilan sosial,” ingat Syamsul pada Diskusi Publik ‘Agama Lokal dan Demokrasi Kita, Persoalan Identitas vs Keadilan?’ di LBH Jakarta, Kamis 27 April.

“Saat ini masih ada kesenjangan antara isu rekognisi dan isu keadilan. Pengakuan identitas keagamaan penting karena tanpa itu pemenuhan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi mereka pun bisa terhambat. Namun isu keadilan sosial juga tak kalah pentingnya,” tambahnya Syamsul.

Menurut Syamsul, ketika ada kelompok minoritas seperti masyarakat adat dan agama lokal tidak diakui identitasnya, maka hak-hak lainnya seperti hak atas tanah, hak mendapat kehidupan yang layak dan seterusnya juga bisa tercerabut. Dan ini tak boleh dibiarkan.

Hak Atas Tanah

Pembicara lainnya, Direktur Sayogyo Institute Eko Cahyono juga mengamini hal ini. Ia menyebutkan bahwa kelompok masyarakat adat tak hanya butuh pengakuan identitas, namun juga pengakuan hak atas tanah dan ruang.

“Masyarakat adat tak hanya butuh pengakuan identitas tapi juga hak atas tanah, pengakuan atas teritori,” ujar Eko

Menurut Eko, hal ini penting karena justru di persoalan teritori inilah titik utama keberlangsungan hidup suatu kepercayaan lokal terjamin.

“Karena tak ada keyakinan atau kepercayaan adat bisa hidup kalau tidak ada ruangnya,” terang Eko.

Eko mencontohkan bagaimana Kasepuhan di Banten Kidul punya upacara Seren Taun yang merupakan pesta paska panen.

“Bisa dibayangkan kalau sawahnya rusak gara-gara dimasuki tambang di sana, apa masih ada Seren Taun? Kan nggak ada,” tandasnya.

Sementara Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Rikwanto Tirto Sudarmo mencontohkan bagaimana perjuangan masyarakat Samin dan Sedulur Sikep yang tak hanya identitasnya, sumber kehidupan mereka pun terancam oleh pabrik semen.

“Misalnya Sedulur Singkep, mereka menentang pabrik semen karena apa? Karena mereka konsen terhadap sumber daya air yang akan semakin berkurang. Dan kalau itu didirikan pabrik semen, pasti akan terjadi marginalisasi, karena apa? Karena petani makin tidak produktif, kemudian barangkali sebagian besar orang akan bekerja melayani pabrik semen ititu. Jadi ada stratrafikasi sosial yang terjadi karena introduksi pabrik semen itu,” terang Rikwanto.

Kedua permasalahan ini, menurut Rikwanto harus diakui dan disikapi dengan tepat oleh negara. Timpangnya satu hak, akan mengakibatkan timpang juga hak lainnya.

Akar Masalah dan Solusi

Menurut Rikwanto, kunci untuk menghadapi dua permasalahan ini adalah jangan hanya fokus pada soal identitas, namun lebih pada persoalan hak dasar warga negara.

“Saya melihatnya, seharusnya kita tidak berangkat dari soal identitas semata, soal keadilan kita harus melihat dari persoalan warga negara. Bahwa ada persoalan yang berkaitan dengan kelompok tertentu itu iya, tapi jangan hanya karena identitas saja,” ujar Rikwanto.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menggarisbawahi hal ini. Menurutnya untuk melindungi hak-hak kelompok marginal seperti masyarakat adat, Pemerintah tidak boleh melakukan penyeragaman.

Selain itu, kata Asfin, Pemerintah ketika mengangkat tema pluralitas tak hanya mengangkat identitas adat atau kesukuan, tapi mengedepankan hak-hak masyarakat adat.

“Bagaimana mengakui hak masyarakat adat? Ya, dengan tidak melakukan penyeragaman identitas dan juga mengusung isu-isu pluralitas dengan mengedepankan hak masyarakat adat bukan dengan identitasnya,” kata Asfinawati.

Menurut Asfinawati, pada penyeragaman inilah bertemu antara persoalan identitas dan keadilan.

Selama masih terjebak dalam isu identitas dna mengabaikan korelasinya dengan keadilan sosial-struktural, maka keduanya tidak bisa diselesaikan. Karena keduanya saling berhubungan, tak bisa dipisahkan. (Joko)

SHARE THIS: