Meredakan Ketegangan Usai Pilkada
Posted by @Redaksi on 7th May 2017
| 276 views
Prof JimlyAktualpress.com – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah 2017 di seluruh daerah di Indonesia berhasil memilih putra-putra terbaiknya untuk memimpin daerahnya. Namun, perebutan Kepala Daerah ini juga meninggalkan luka politik, sosial, dan juga identitas yang terkoyak dalam duel Pilkada. Terutama di Ibukota DKI Jakarta, di mana polarisasi dua pasangan calon sangat lebar. Dan ini mengancam ikatan kebangsaan dan kebhinekaan kita.

Menghadapi ancaman polarisasi dan perpecahan di masyarakat ini apa yang seharusnya kita lakukan? Berikut wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu, Prof. Jimly Asshiddiqie saat berada di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.

Bagaimana Prof. Jimly melihat fenomena polarisasi masyarakat usai Pilkada 2017 ini? 

“Ini sebenarnya persaingan politik. Jadi setan yang mempengaruhi orang dalam kompetesi politik itu gede-gede setannya. Nah, maka emosi manusia pun lebih tinggi, ya kan? Maka semua ini terkait dengan perseteruan dan lain-lainnya karena persaingan kekuasaan karena Pilkada kemarin. Nah sekarang Pilkada sudah selesai, saatnya kita meredakan ketegangan. Sekarang, kalau tidak diambil langkah sengaja, ini masing-masing sudah ada keluarga yang sudah cerai gara-gara Pilkada, ada pertemanan jadi musuhan gara-gara Pilkada.”

“Nah sekarang setelah pilkada selesai, sayangnya jadwalnya masih terlalu lama untuk pelantikan. Maka, sebagian orang masih memelihara ketegangan itu. Jadi saya berharap semua tokoh, semua pemenang dan yang kalah, masing-masing meredakan. Dan saya kira yang dilakukan Ahok dan Djarot itu sudah baik, dia langsung mengucapkan selamat dan sebagainya. Nah itu tanda menghargai proses. Di pihak lain, Anies-Sandi jangan merasa sudah selesai masalah. Ia juga harus mengambil tanggungjawab dengan sengaja untuk meredakan ketegangan. Bayangkan 40% pemilih Ahok-Djarot itu adalah penduduk yang harus dilayani Anies-Sandi juga. Maka saatnya dia mengadakan pendekatan. Untuk meredakan ketegangan.”

“Dan ini berlaku pada semua Kepala Daerah yang menang. Menang tanpa harus ngasorake, itu kan budaya politik kita. Kita jangan menambah ketengangan itu. Polisi pun harus bijaksana, mengambil langskah-langkah jangan kontraproduktif. Untuk upaya meredakan paska pilkada ini butuh waktu sampai Oktober. Jadi masih ada nih orang berfikir, jadi ndak ini dilantik? Masih manas-manasin. Jangan sampai, ketegangan ini itu dipelihara sampai pilpress 2019. Tahun 2018 ada 171 Pilkada lagi, dan itu penting-penting semua. Jateng, Jabar, Jatim, Sulsel, Sumut, NTT, itu kan penting semua. Itu daerah-daerah sangat strategis, dan itu bahkan lebih strategis dari DKI untuk persiapan Pilpres. Jadi kita selesaikan dulu bab pilkada 2017, dan bab terakhirnya itu DKI.” PIlkada damai

Dalam Pilkada, terutama di Pilkada DKI Jakarta, kental digunakan politik identitas, politik SARA untuk mendulang suara. Bagaimana Prof. melihatnya?

“Di Amerika saja waktu pilpres Obama pertama, itu Obama dipakaikan kafiyeh, lalu fotonya diedarkan di seluruh Amerika untuk membangun kesan bahwa Obama itu dekat dengan orang Islam karena dia orang Menteng. Jadi kampanye black campaign itu identitas. Itu Amerika serikat, walau pun Obama juga, konon katanya Obama jarang ke Gereja. Gara-gara ia diisukan dekat dengan orang Palestina, dengan orang Islam, dia rajin ke Gereja. dan dia menang. Artinya di Amerika saja seperti itu di abad 21, dua setengah abad sejarah Amerika. Apalagi republik Indonesia yang baru seumur jagung.”

“Jadi memang tidak realistis kita membayangkan tidak ada isu SARA. Tinggal bagaimana kita merespon, ndak usah emosi, sudah biasa aja. Apalagi sekarang kita syukuri Pilkada sudah selesai. Tugas kita sekarang bagaimana meredakan ketegangan. Jadi saya amat berharap, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Ahok, itu Anies-Sandi harus berbuat sesuatu untuk meredakan ketegangan. Caranya Anies-Sandi harus mendekati 40% yang mendukung ahok itu, sebelum pelantikan. nah itu, harus ada langkah untuk itu. Karena dia harus memimpin semua warga Jakarta, bukan yang mendukung saja.”

“Memang DKI ini secara simbolik  menandai culture divide yang besar, kesenjangan antar golongan itu besar sekali. Maka kita segera harus melumerkan ketegangan. Ini soal serius sekali. Jadi kita harus rekonsiliasi. Ini kan urusan, misalnya, yang paling emosi itu bukan calonnya, tapi tim sukses. Padahal kalau calonnya udah sukses, emangnya dapat apa sih dia? Kan tidak ada kabinet? Jangan-jangan kepala daerahnya sudah lupa juga ama tim sukses juga. Begitu juga timses yang tidak berhasil. Jadi kita ini kadang-kadang lebih emosi dari tokohnya, jadi saya rasa sudahlah, mari kita akhiri ketegangan ini. Harapan saya Anies-Sandi segera berbaur dengan kelompok yang tidak memilih dia. Jangan bersyukur hanya berbaur dengan para pemilihnya saja.”

“Misal, ada orang rame-rame kirim karangan bunga, nah boleh jadi ada yang nakal, tapi itu riil banyak sekali. Artinya ada sekelompok orang yang masih memelihara pandangan politiknya. Belum move on. Tadi saya lihat di Mabes Polri juga banyak sekali. Saya baca di internet, ternyata ada satu perusahaan lebih dari 100, ya bisa aja itu. Tapi ini kan ribuan, jadi ini kelompok yang belum move on. Ini harus dilayani oleh Anies-Sandi, sebelum pelantikan. Ini penting. Makanya harus ada timbal balik, satu segi harus didekati oleh Anies – Sandi, satu segi Ahok-Djarot jangan lepas tangan. Itu bukan sekedar selesai dengan ucapan selamat saja.”

Bagaimana dengan masih adanya demo-demo yang menuntut Ahok dipenjara dan sebagainya itu, Prof? bukankah itu juga sama belum move on?

“Betul, belum move on ke Ahok, dan mereka tidak percaya nanti hakimnya bener. Ini terjadi karena proses hukum dari kepolisian sampai ke pengadilan sekarang ini terkesan seolah-olah pesanan. Makanya kita harus selamatkan image penegakan hukum kita. Jangan seolah-olah terperangkap dalam image politisasi. Maka harus evaluasi semua itu, status-status tersangka dari tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pilkada ini. Menurut saya harus evaluasi. Jadi polisi harus punya kearifan.”

“Demo-demo seperti ini adalah satu fenomena yang harus dibaca ada kekhawatiran mengenai kinerja proses hukum. seolah-olah proses hukum kita ini mulai dari kepolisian dan kpengadilan itu berdasarkan pesanan oligarki politik dan bisnis. Maka, ini bahaya kalau memang ini dipercaya oleh masyarakat luas. Maka juga pihak penegak hukum harus lebih memperlihatkan kearifan sesudah Pilkada selesai kali ini.”

“Sebaliknya semua yang tadi dijadikan tersangka segala macem itu kan ini juga muncul persepsi ini politisasi penegakan hukum? Ini kan bahaya juga. Coba dicari misalnya nggak usah diterusin. Itu kan bahaya. Saya rasa kalau kita mau berfikir prosedural, nanti dibuktikan di pengadilan. Tapi ini menambah masalah, Karena justru misalkan kasus Habib Rizieq dengan Firza itu, sumber video itu beredar dari kepolisian, Nanti bisa backlash, bisa polisi yang kena. Nah, jadi ini saya rasa termasuk hal-hal yang harus dievaluasi, ndak perlu diterusin yang seperti itu. Ini kan imbas dari ketegangan kemarin, udah selesai pilkadanya, kan?”

Jika begitu, peran aparat berarti berada dalam dilema, satu sisi harus menjaga marwahnya menegakkan hukum, sisi lain mesti memperhitungkan kondisi sosial di masyarakat. Bagaimana ini Prof? 

“Jadi memang, ini memerlukan cara pandang baru waktu kemarin masih tegang, dan sesudah Pilkada selesai, ini harus dievaluasi. Misal, apa iya, semua yang jadi tersangka kemarin itu perlu diteruskan? Sama saja misalnya ada yang ditangkap-tangkap termasuk Kivlan Zein, termasuk siapa lagi kan dilepas. Ini kan dilema. Kalau polisi tidak berbuat apa-apa, orang persoalkan juga, polisi di mana ini? Kok tidak hadir? Tapi kalau dia melakukan fungsinya, lalu ada orang curiga lagi, dituduh politisasi lagi.”

“Jadi harus menurut saya harus ada perubahan sikap sesudah Pilkada ini selesai untuk menurunkan segera ketegangan. Walau pun belum pelantikan, tapi ini kan sudah harus jadi bahan meredakan ketegangan. Maka fungsi hukum pun harus bersolusi pada peredaan ketegangan.”

Para pendemo ini dulunya menuntut melalui proses hukum, sekarang mereka justru meragukan proses hukum. Bagaimana ini Prof?

“Nah itu dia, saya sejak awal sudah mengatakan selesaikan Pilkada dulu. Emosi yang ada di balik persaingan kekuasaan itu besar, mempengaruhi ke mana-mana. Dan waktu itu mestinya tidak ada persangkaan pada paslon. Itu idealnya. Tapi desakan publik begitu kuat sehingga polisi mengalah. Sehingga kebijakan internal mereka (untuk tidak mentersangkakan paslon saat pemilu) diubah. Padahal kebijakan itu resmi untuk apa? Untuk menyelamatkan citra demokrasi kita, jangan belepotan dengan kasus hukum. Di mana dalam 10 tahun terakhir itu proses hukum seluruh daerah, gak hanya di Jakarta itu dijadikan permainan politik semua.”

“Misalnya ada pasangan calon, ijazah SD-nya dipersoalkan, lalu dijadikan tersangka. Ada paslon yang nempeleng tetangganya, langsung dibawa ke pengadilan. Jadi semua ini diproses dengan keadaan normal padahal statusnya paslon. Dan semua calon-calon yang lain dalam persaingan itu ngerjain lawannya, dilaporin ke KPK, dilaporin ke Polisi. Jadi integritas penyelenggaraan, integritas antar calon itu jelek sekali, saling jegal-menjegal. itu harus kita selesaikan. Dengan cara apa? Jangan dulu ada pentersangkaan, sampai Pilkada selesai. Kan pilkada cuma beberapa bulan. Tapi itu diterobos oleh polisi karena ada demo.”

“Nah saya kira masyarakat harus belajar. Jadi saya sudah jelaskan, tapi banyak orang yang marah juga sama saya. Iya kan? Kenapa marah? Ini mantan ketua MK kok giti-gitu dan seterusnya. Padahal itu adalah kebijakan resmi, maksudnya untuk nunda dulu, jangan emosi. Karena dalam perebutan jabatan, dalam pemilu, emosi ktia ini tinggi sekali. Dan maka, dia pasti menganggu proses peradilan yang rasional.”

“Jadi bangsa kita, masih ringkih ketegangannya. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Ditambahin nanti dengan emosi macam-macam. emosi etnisitas, emosi agama, emosi keadilan, dan sebagainya yang tidak seha. Tapi ya udahlah, udah kadung ini jalan terus. Sekarang Pilkada sudah selesai, sudah ada hasilnya, mari kita sama-sama redakan ketegangan.” (Joko)

SHARE THIS: