Pasal Penodaan Agama, Mencegah Atau Memperbesar Konflik?
Posted by @Redaksi on 27th May 2017
| 66 views

664xauto-polri-tni-gelar-pertemuan-tertutup-bahas-pengamanan-demo-212-161129rAktualpress.com – Undang-Undang Penodaan Agama awalnya dibuat untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Namun dalam perkembangannnya, ironisnya pasal ini justru menjadi penyebab dan memperbesar konflik di masyarakat. Seperti kasus teranyar yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama, ketika tuduhan penodaan agama menderanya, kegaduhan demi kegaduhan, bahkan hingga Basuki ditahan, terus mendera masyarakat, membelah masyarakat dalam dua polarisasi kubu.

Hal ini menimbulkan pertanyaan yang serius. Benarkah pasal ini bisa mencegah konflik, atau justru memperbesar konflik di masyarakat? Berikut wawancara Aktualpress.com dengan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Tobias Basuki terkait hal ini.

Bagaimana pandangan Anda tentang pasal Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama (PNPS) ini?

“Jadi pertama, PNPS itu kan, negara dan aparat hukum awalnya mengatakan perlu undang-undang seperti PNPS unTuk mencegah konflik horizontal. Jadi kalau ada kelompok yang terhina agamanya, terhina nabinya, perlu undang-undang supaya masyarakat tidak masuk ke dalam konflik karena ada sarana hukum yang bisa dilalui. Itu kan logika pemerintah untuk mempertahankan itu. Tapi dalam studi kami kami mepertanyakan, apakah PNPS ini benar bisa mencegah konflik aplikasinya, atau justru menciptakan konflik?”

“Dalam data yang kami punya ada dua yang kita lihat, kami kumpulkan semua kasus hukum yang masuk PNPS dari Mahkamah Agung, yang kedua kami juga punya database National Violence Monitoring Syistem Conflict dari program kerjasama dengan World Bank. Kami ambil data khusus dari kekerasan agama,dalam 15 tahun terakhir, dan ini memang ada peningkatan. Era 1998 PNPS ini jarang sekali dipakai, baru reformasi banyak dipakai. Sementara konflik agama juga dalam 2000 seterusnya ada peningkatan skala kecil dan seterusnya.”

“Jadi petanyaannya sekarang adalah, apakah karena ada PNPS masuk di sistem pengadilan, apakah konflik itu hilang atau nggak? Dari case per case, dari waktu ke waktu. Jadi waktu ada kasus penistaan agama, waktu masuk ke pengadilan bisa hilang nggak? Kami temukan kebanyakan terbalik. Malah justru ketika ada kasus penistaan, walau pun mungkin ketika ada yang menggerakkan menista itu benar-benar menista atau ada kepentingan politik itu lain hal, ya? Tapi kemudian ketika itu benar-benar masuk itu justru membuat konflik. Justru kkonfliknya menjadi besar ketika masuk hukum. Jadi temuan awal yang kami dapatkan adalah logika, argumen, alasan yang baik PNPS untuk menghindari konflik itu sebenernya tidak terbukti.”

Apa dan bagaimana polanya sehingga justru terjadi konflik ketika dibawa ke pengadilan?

“Secara umum kita lihat pattern-nya seperti itu. Lebih dari 50% pertumbuhannya. Kalau anekdot yang paling clear misalnya Ahok, di luar dia menista atau tidak menista, waktu dia ngomong di Pulau Seribu, orang di sana tidak marah. Kedua tidak jadi konflik. Tapi begitu ada orang lain menggugat, masuk ke hukum walau tidak ada konflik besar, tapi itu yang membuat  akhirnya kemarahan membesar, terserah itu kemarahan dimobilisasi atau tidak. Kalau tidak adan PNPS, dan tak ada alasan untuk mempolisikan yang tadinya tak ada masalah, ceramah di Pulau Seribu akan dilupakan begitu saja. Itu paling kongkritnya. Ini bukan juga Cuma soal kasus Ahok, yang lain pun juga sama, dengan masuk proses hukum justru jadi viral, jadi membesar. Karena berbagai kepentingan yang lebih banyak lagi.”

Apa sebenarnya problem hukum kasus pasal penodaan ini sebenarnya, sehingga justru memperbesar konflik?

Case per case juga, ya. Tapi intinya kembali khususnya ke PNPS, jadi salah satu definisi, begitu ada interpretasi atau cara memandang yang berbeda dari agama utamanya, itu dianggap menista. Sekarang yang jadi problem sangat luas adalah agama utamanya apa? Sekarang yang dianggap Islam, Kristen,seterusnya. Tapi misalnya contoh Al-Maidah 51, cara pandanga Al-Maidah 51 pun berbeda-beda dalam Islam sendiri. NU agak berbeda loh dari bahkan FPI. Yang mana yang dianggap menista nih? Itu kan pertanyaan, jadi sulit dikatakan mana yang menista.”

“Problem kedua adalah, begitu ada orang misalnya PNPS dengan logika tersebut mengadukan seseorang karena mempunyai interpretasi lain, apakah itu Ahmadiyah, apakah itu Syiah, apakah yang lain, dia yang dianggap menjadi sumber penyebab masalah. Contoh yang kita lihat misalkan kasus di Sampang, Syiah, walau pun dalam banyak laporan itu kasus utamanya adalah kasus ekonomi, tapi begitu ada tuduhan penodaan agama, mereka diserang. Akhirnya pemimpinnya, Tajul Muluk dianggap menista agama. Karena interpretasi yang berbeda, mereka diserang, perkampungnya dibakar dan dia dianggap menjadi penyebab rusuh. Kenapa? Kembali lagi kepada PNPS, bukan pada UU KUHP, kriminalitas.”

“Sama juga dengan Ahmadiyah, bahwa memang secara umum banyak menganggap Ahmadiyah bukan Islam. Itu saya kira sahih saja dalam konteks agama, tapi begitu ada kelompoknya diserang di Cikeusik, yang membunuh cuma dapat penjara 3-6 bulan. Sementara yang akhirnya teman-teman mati, pemimpinnya kalau tidak salah tangannya buntung, karena PNPS ini, dianggap mencetus konflik, akhirnya dia yang dipenjara lebih lama. Jadi PNPS ini logikanya adalah kalau ada kerusuhan, ada kemarahan, karena mayoritas atau satu kelompok agama dihina, yang salah itu yang menginterpretasi, nah itu problem hukumnya.”

Jika itu masalahnya, apa solusinya?

“Solusi sebenarnya beberapa hal ya, kalau jangka pendek pemerintah bener-bener kaji ulang regulasi UU PNPS. Dengan data-data dari lembaga penelitian, universitas, yang mereka anggap UU ini mencegah konflik ini benera-benar mencegah konflik tidak? Nah kalau mereka bisa melihat sendiri data-datanya dan melihat sendiri ternyata bukan seperti itu kenyataannya, konflik malah akan makin membesar, mereka kan harus pikir ulang untuk mebuat regulasi baru. Itu langkah pertama. Meski memang tapi problemmnya sulit. Karena ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal politik.”

“Untuk jangka panjang, masyarakat sipil, media mungkin perlu mengangkat isu-isu ini secara luas. Jadi misalnya tentang agama resmi itu merevisi apakah perlu landasan hukum pasal ini atau tidak? Kemudian pemerintah juga membuat interaksi sosial dari kelompok yang berbeda, masyarakat juga perlu membuat inisiatif. Kelompok gereja Tionghoa juga misalnya harus tidak eksklusif, harus membuka diri, sama juga dengan semua kelompok yang lain. Perlu juga dari yang lain lebih inisiatif mencari, keluar dari comfort zone.”

Dalam berbagai perdebatan, konflik SARA seperti disebutkan tak bisa dipisahkan dengan isu ketimpangan ekonomi sosial, seperti contoh yang terjadi di Jakarta, bagaimana pendapat Anda?

“Itu memang benar. Saya pikir justru dalam Pilkada ini istilahnya semua yang tercerai berai, yang sering disebut conspiracyy theory itu jadi dikonvergensi, dicampur semua, jadi dirujak ulek campur jadi satu. Nah, poinnya sebenarya adalah memilah lagi seberapa valid argumen itu tadi. Misalnya kasus pembentangan konsep Tionghoa dan Pribumi. Pertama konsep pribumi itu tidak jelas, sebenarnya sebagai orang Tionghoa misalnya, saya lebih terhina kalau temen orang bilang pribumi. Karena pribumi itu konsep Belanda, yang anak tanah. Ya secara harfiah memang ini, tapi siapa yang anak tanah? Orang Papua ini istilahnya lebih pribumi daripada yang lain yang lebih banyak bermigrasi misalnya. Kedua pribumi ini definisinya apa? Contoh ada Ahok yang Tionghoa ada Anies yang Arab, keduanya bukan pribumi dalam artian etnis yang punya tanah leluhur. Ndak ada di sini, dua-duanya bukan pribumi kan?”

“Intinya bahwa Anies juga keturunan Arab, dan dia bukan pribumi dalam definisi tadi. Tapi orang-orang lupa, kan? Orang falasi kalau pribumi-Islam. Ini juga tidak jelas. Kemudian pribumi disimpulkan secara logikanya tidak koheren, seperti pribumi harus Islam, kemudian dianggap pribumi miskin, Tionghoa kaya. Itu pun perlu dicek. Data yang kita punya belum ada studi detail, tapi yang banyak justru kalau mau dicek berapa persen orang di Indonesia yang Tionghoa?”

“Forbes memang merilish beberapa orang terkaya di Indonesia itu komunitas Tionghoa, tapi apakah setiap orang kaya Tionghoa itu menguasai ekonomi Indonesia? Ndak juga. Ndaknya itu sudah pasti. Dari 2 persen etnis Tionghoa di Indonesia, sekitar 7 juta lebih berapa prosentasenya yang menengah ke atas itu juga perlu distudi lebih lanjut. Tapi saya kira tidak lebih dari 50 persen. Jadi itu ada dua mitos, yang sebetulnya ekonom dan lainnya harus studi. Kalau mitos Tionghoa menguasai ekonomi Indonesia itu jelas sesuatu yang salah. Di era Soeharto dikatakan 3,5 persen Tionghoa menguasai ekonomi, yang waktu itu simplistik. Konglomerasi besar di situ, era 90-an bekerjasama dengan Soehartao. Jadi yang menguasai ekonomi Indonesia keluarga Soeharto, walau pun ada partnernya. Perlu dipilah-pilah, akhirnya politisi, pejabat negara mestinya lihat studi, bukan mitos.

Jika kesalahpahaman dan mitos-mitos ini tidak diluruskan, apa yang akan terjadi?

“Ya berbahaya, ya. Dan sangat disayangkan kalau misalkan politik primordial berdasarkan etnis dilanjutkan, Indonesia yang sebenarnya jadi contoh dunia untuk jadi masyarakat pluralis, masyarakat Islam yang sangat pluralis, terbuka, walau pun religious, itu sebenernya yang Indonesia punya. Tapi kalau ini terus dibiarkan pemerintah, mau pun kelompok-kelompok agama utama, NU, on the defence terus, tenunan itu bisa terkoyak. Harus offense, bukan dalam bentuk kekerasan tentu, tapi dalam arti Islam Indonesia ini Islam Indonesia jalan tengah, seperti yang disebut Prof. Azra, harus menuju offense.” (Joko)

Facebook Comments

Baca Juga:

NASA: Manusia Sengaja Ciptakan Sabuk Pelindung Bum... AktualPress.com – Tulisan ini bukanlah pertanda bencana, namun pertanda baik bagi Bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya jika benar bahwa manus...
Ketimpangan Hidup di Raja Ampat, Mempertanyakan Pe... Potret kemiskinan rakyat di Raja Ampat AktualPress.com— Di balik gemerlap objek wisata, terdapat rakyat miskin yang merana. Kita tak bisa menggene...
Oligarki Masih Cengkeram Negeri Ini  AktualPress, Jakarta - Dua tahun sudah Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo menjabat menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencoba menakar has...
Fahrenheit 9/11 AktualPress.com--Film dimulai dengan situasi pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2000 di mana Bush dan Al Gore bersaing keras. Ketika semua ...
Restorasi Lahan Gambut, BUMDesa Akan Dibentuk di J... AktualPress.com— Pada November 2016 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mencanangkan program restorasi lahan gambut. Ini merupakan salah satu ...
Harga Gula dan Minyak Belum Stabil Sumber: RadarPena AktualPress.com—Harga gula dan minyak eceran di pasar saat ini masih belum stabil. Harga acuan yang telah ditentukan oleh pemeri...
SHARE THIS: