Tata Kelola Sawit Sangat Buruk
Posted by @Redaksi on 2nd June 2017
| 184 views

kelapa sawitAktualpress.com – Perkebunan dan industri kelapa sawit saat ini menjadi salah satu andalan sumber ekonomi negara. Namun di sisi lain tata kelola sawit dinilai masih sangat buruk dan berdampak pada kerusakan ekologi serta tersingkirnya masyarakat adat. Hal ini merupakan salah satu tantangan besar bagi Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Imam B. Prasodjo saat membuka acara diskusi Green Ramadhan dengan tema ‘Quo Vadis Industri Sawit Indonesia’ di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu 31 Mei 2017. “Industri sawit kelihatanya akan diganti jadi sumber ekonomi. Tapi di sisi lain juga ada peotensi kerusakan ekologis,” ujar Imam.

Menanggapi hal ini, Prof. Dr. Hariadi Kartodiharjo, akademisi tata kelola sawit menyatakan bahwa tata kelola industri sawit di Indonesia saat ini sangat buruk. Menurut Hariadi, penyebab utamanya adalah pada soal politik ekonomi dan kepentingan sekelompok elit.

“Tata kelola sawit sangat buruk karena dipengaruhi oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompok orang itu,” ujar Prof. Hariadi.

Hal ini, paparnya, membuat ide masyarakat untuk kepentingan publik tidak diterima karena yang diutamakan adalah kepentingan kelompok. Ini membuat kebijakan untuk kepentingan publik tak dieksekusi karena da tekanan kelompok elit. Hal ini mengakibatkan tak adanya partisipasi dan keterbukaan dalam penetapan kebijakan. “Bahkan kewenangan lembaga publik pun digunakan untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.

Produksi dan Ekspor Meningkat, Pajak Menurun

Prof. Hariadi juga menyoroti dari total luasan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2015 seluas 15,7 juta Has,  perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan swasta seluas 10,7 juta Ha (68%); BUMN seluas 493,7 ribu Ha (3%) dan perkebunan rakyat seluas 4,4 juta Ha (29%).

“Produksi dan ekspornya meningkat, tapi tidak elastic dengan peningkatan penerimaan paja,” ujar Prof. Hariadi. “Hanya sepertiga yang bayar pajak dari jumlah itu. Di Riau sendiri hanya 40% yang bayar pajak. Trennya jusru menurun jumlah wajib pajaknya, korporasi dan perorangan.”

Dalam review pada 574 perusahaan sawit di Riau, baik yang menggunakan HGU, IUP, IUPHHK, Prof. Hariadi mencatat ada 1,8 juta ha daerah Perusahaan Tanpa Izin (HL, HPT, SM, HPK, Tahura. Dan hanya ada 105 yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Indikasi kerugian negara mencapai  Rp 34 Triliun per tahun vs Rp 9 T per tahun yang dapat diperoleh,” ujar Prof. Hariadi.

Sawit dan Kemiskinan

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Prof. Dr. Ir. San Afri, Awang, Msc menyebutkan, soal kelapa sawit memang menjadi kapling-kapling segelintir elit tertentu. “Ini memang negeri kapling. Padahal dalam konstitusi tak ada jalan negara ini jadi negara konglomerasi,” ujar Prof. San Afri.

Prof. Sann Afri juga menyebutkan bahwa dalam berbagai riset, tak ada satu pun yang mengatakan petani sawit itu hidupnya sejahtera. Metode plasma sistem justru memiskinkan warga. “Mereka itu kan agunkan ke bank, dan semua dimanfaatkan pengusaha. Siapa yang mencicil, ya kebun-kebun mereka juga. Tapi mereka tak menikmatinya,” tutur Prof. San Afri.

petani-sawit-1Menurut Prof. San Afri, di Indonesia, di mana pun konsentrasi sawit, di situ pula ada konsentrasi kemiskinan berada. Tak ada yang terkecuali. “Pulau jawa 64% hutan, dan warga di tepi hutan semua miskin. Padahal Ssharusnya rakyat itu yang jadi target dinaikkan derajat kehidupannya sesuai UUD. Kan tak pernah UUD perintahkan sejahterakan segelintir orang saja,” kritik Prof. San Afri.

Lembaga Transformasi untuk Keadilan (Tuk) Indonesia, melalui wakilnya Norman Jiwan juga mengingatkan industri sawit di Indonesia telah mengubah bentang alam terutama hutan, lahan, badan air, danau dan sungai. Sehingga  menutup, membatasi dan mengurangi kemampuan dan akses masyarakat adat, perdesaan dan petani dalam meneruskan dan memelihara anugerah alam yang selama ini menjadi alat dan faktor yang menjadi sumber mata pencharian, pangan dan papan mereka.

Perubahan bentang alam ini, tuturnya, juga sangat berpengaruh besar terhadap kondisi dan kehidupan sosial masyarakat akibat penguasaan dan persaingan yang semakin mengurangi dan merubah secara paksa jati-diri, kebiasaan dan kearifan masyarakat seperti berkurang atau tertutupnya hak dan akses, mata pencaharian, nilai budaya dan agama, mobilisasi tenaga kerja dari luar dengan hadirnya perkebunan dan pabrik kelapa sawit.

Penguasaan dan pemilikan skala besar oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit ini menyebabkan ketimpangan, ketidak-adilan dan hilangnya hak, akses, kepemilikan, pemanfaatan, dan distribusi sumber-sumber agraria yang ada dalam masyarakat sehingga terjadi benturan dan sengketa yang mengorbankan harta benda dan bahkan nyawa.

Ironisnya, menurut Prof. San Afri, ada 2,2 juta hekate lahan yang belum tersentuh dan dikuasai secara ilegal. Lahan ini menjadi ATM para oknum yang memperkaya dirinya, bukannya masuk ke negara. “Mereka bayar bukan pada negara, tapi pada backing-backing yang mampu mengamankan kepentingan mereka,” tuturnya.

Wanita Menjadi Korban

TuK mencatat, kesemua hal ini celakanya paling bedampak pada kaum wanita. Meningkatnya curahan waktu perempuan terhadap beban pekerjaan rumah tangga dengan hilangnya sumber air bersih, kebutuhan energi dan kesehatan yang makin mahal.  Hilangnya lahan pekarangan dan pangan akibat hilangnya lahan produktif, serta hilangnya kearifan lokal sebagai bagian dari sistem sosial budaya kehidupan Masyarakat membuat permpuan dan anak rentan terhadap kekerasan.

“Muncul penyakit sosial masyarakat yang berdampak maraknya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu riset dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan,” tutur Norman.

Norman berharap, pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan pemberian izin baru kelapa sawit dalam bentuk Peraturan Presiden dan melakukan perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia disertai dengan rencana aksi dan indikator capaian yang terukur agar bisa menyelesaikan permasalahan-permasalah ini. (Joko)

SHARE THIS: