Ironi Batubara di Bengkulu
Posted by Lestari on 8th June 2017
| 200 views

Limbah BatubaraAktualPress.com – Ribuan warga di Bengkulu Tengah telah bekerja selama 21 tahun sebagai pengumpul limbah batubara di pinggir Sungai. Hasilnya mereka jual ke para pengusaha, pabrik-pabrik di daerah Palembang, Lampung, Tangerang, Bandung, Cirebon, Purwokerto, dan daerah-daerah lain. Demikian laporan yang dilansir Mongabay pada Kamis (8/6).

Mereka mengumpulkan limbah batubara di pinggir sungai Kemumu, di sepanjang aliran DAS Air Bengkulu Desa Kota Niur, Desa Kembang Seri Benkulu Tengah, Kelurahan Tanjung Jaya, Desa Pondok Kelapa, Pekik Nyaring, dan Kelurahan Pasar Bengkulu.

Pada 2010 silam, warga yang berprofesi sebagai pengumpul tersebut nyaris melakukan demonstrasi ke pemerintah daerah karena dinilai ilegal dan mencemari air sungai.

“Sempat akan dilarang pemerintah (daerah). Dianggap ilegal karena tidak memiliki izin,” kata Buyung, salah satu warga pengumpul.

“Pekerjaan kami dianggap merusak lingkungan hidup, sedangkan perusahaan batubara tidak,” jelasnya.

Selain Buyung, salah satu warga pengumpul di Hulu DAS Air Bengkulu yang bernama Aheri pun menyatakan bahwa beberapa tahun lalu Satpol PP sering datang untuk melarang melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka dianggap merusak lingkungan hidup, padahal tujuan mereka adalah untuk membantu mengatasi pendangkalan sungai akibat limbah batubara yang terus bertambah.

Penilaian dan anggapan itu mereka dapatkan dari ucapan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu Tengah, Fera Asantaria Pulungan.

“Kalau disetop, kasihan, menyangkut hajat hidup orang banyak. Mereka mencari uang di sana. Kalau dibilang tidak boleh, sebenarnya juga belum ada aturan larangan untuk mengambil batubara di sungai. Namun bila disebut tambang liar, memang benar, karena tidak ada izin,” ucapnya pada Kamis (27/4) kepada kantor berita Mongabay.

Menurutnya, warga tidak berhak mengumpulkan dan menjual batubara karena bukan hak mereka. Aktivitas mereka pun mencemari sungai karena air sungai menjadi keruh. Di sisi lain, Dosen Pengajar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Edra Satmaidi, menanggapi bahwa pemerintah daerah perlu melegalkan aktivitas yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Mereka hanya mengambil dan mengumpulkan, sudah ada barangnya. Mereka tidak menggali dan tidak menambang di wilayah pihak tertentu. Jika mereka menambang di wilayah pihak tertentu, itu baru ilegal. Ini kan daerah sungai milik umum.

Aktivitas pertambangan batubara di Bengkulu sudah kian meresahkan. Limbah selalu bertambah, mencemari sungai. Sudah saatnya pemerintah daerah merangkul warga, bukan malah merangkul perusahaan yang di dalamnya bergabung kaum elit kapitalis yang hanya mementingkan kekayaan dan kejayaannya, tanpa pandang lingkungan ataupun warga sekitar yang membutuhkan. Sungguh sebuah ironi jika aktivitas warga yang mengumpulkan limbah batubara di sungai dianggap ilegal, sedangkan perusahaan-perusahaan kapitalis yang terus-menerus memproduksi limbah – tentu saja mencemari lingkungan – dianggap legal. (AL/Mongabay)

SHARE THIS: