Ironi: Perayaan 5 Juni Vs Lingkungan Katastropik
Posted by Lestari on 11th June 2017
| 165 views

Anak-anak-Gane-WALHI-Maluku-UtaraAktualPress.com – 5 Juni adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap 5 Juni, seluruh negara terlebih Indonesia merayakan dan memperingati hari lingkungan hidup dengan berbagai tema dan urutan acara. Perayaan begitu meriah dengan berbagai aneka lomba, seminar, atau kebijakan-kebijakan baru. Antusiasme pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat menampakkan sebuah idealisme ekologis, namun mengapa semua upaya seolah tak berdampak.

Gangguan-gangguan ekologi telah menarik Indonesia ke titik katastropik yang kian tinggi. Baru-baru ini dilaporkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-2 tertinggi dalam memproduksi sampah plastik di lautan, sehingga kian tampak mikroplastik-mikroplastik di sejumlah pesisir pantai di Bali. Tentu hal ini sangat membahayakan ekosistem hayati, dan bahkan membahayakan kesehatan manusia, karena mikroplastik akan termakan oleh ikan dan berbagai binatang laut yang kemudian dikonsumsi oleh manusia.

Menurut data penelitian dari Universitas Udayana Bali, ada sekitar 24.000 sampah plastik yang mengalir ke lautan setiap harinya, sehingga pembentukan pegunungan sampah bukan hal yang tak mungkin lagi.

Sungguh ironis! Seolah perayaan dan peringatan hari lingkungan hidup setiap tahun itu gagal, tidak mampu mempengaruhi paradigma masyarakat untuk menjadi sang pecinta alam, bahkan tidak mampu memberi efek statis dan konsisten pada kebijakan pemerintah sendiri. Mudahnya, upaya dan kebijakan pemerintah yang menggebu-gebu dan “top” itu hanya mungkin berjalan 1-2 bulan saja, selanjutnya “mangkrak” dan kembali lagi.

Selain persoalan sampah, Indonesia yang terjangkit paradigma pembangunan yang berpegang teguh pada sistem ekonomi neoliberal ini pun telah menggiring banyak kebijakan ekologi yang tetap menguntungkan para kapitalis, bukan alam, apalagi rakyat. Meski banyak disodorkan solusi ekologis berkemasan hijau dan slogan “sustainability“, itu hanya solusi palsu, untuk menutupi para investor kapitalis yang rakus. Industri tambang, air mineral, semen, perkebunan sawit terus-menerus melakukan privatisasi untuk semakin mengekspansi alam demi menimbun kekayaan mereka sendiri.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), Nur Hidayati, menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan semakin berat karena dominasi kekuasaan ekonomi dan politik. Tampaknya bangsa ini belum serius untuk merumuskan hukum pengadilan lingkungan hidup bagi pelanggar dan perusak kehidupan generasi saat ini dan yang akan datang.

Ia juga memperingatkan kepada masyarakat untuk terjun aktif mengkritisi kebijakan yang tidak murni pro lingkungan dan rakyat. Dengan keaktifan dan kekritisan masyarakat, akan menjadi tekanan politik bagi pemerintah dan investor untuk menjalankan kewajiban konstitusinya. (AL)

SHARE THIS: