Korupsi Impor Garam, Negara Rugi 3,5 Milyar, Petani Garam Lokal Makin Tersingkir
Posted by @Redaksi on 13th June 2017
| 141 views

bareskrim

AktualPress.com – Meski memiliki garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia ironisnya masih saja menjadi negara pengimpor garam. Hal ini tentu saja makin membuat petani garam lokal terpinggirkan di tanahnya sendiri. Yang lebih menyedihkan, impor garam yang sudah menghimpit ruang usaha petambak lokal pun ternyata dikorupsi. Milyaran uang negara amblas masuk ke kantong pribadi koruptor.

Hal ini diungkapkan oleh Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Agus Setya dalam siaran pers di Mabes Polri, Jakarta, Minggu 11 Juni saat menggelar siaran pers penangkapan Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono di Divisi Humas Markas Besar Polisi Indonesia.

“Negara dirugikan setidaknya 3,5 Miliar rupiah karena PT Garam tidak membayar bea 10 persen yang mestinya dikenakan pada garam konsumsi,” ujar Agus dalam rilis tersebut.

Namun, tambah Agus, kerugian negara ini dipastikan bisa jauh lebih besar lagi. Harga garam konsumsi yang dijual oleh PT garam seharga Rp 1.200, sementara PT Garam membelinya dari impor berupa garam industri hanya senilai Rp 400 per kilo, di mana garam industri tersebut diolah menjadi garam konsumsi. Artinya ada keuntungan sekitar Rp 800,- per kilonya yang diambil oleh PT Garam. Hingga saat ini Badan Pemeriksa Keuangan masih memeriksanya. “Masih diaudit,” tambah Agus.

PT Garam (persero) sendiri merupakan satu-satunya PT yang diizinkan pemerintahuntuk mengimpor garam untuk kebutuhan 2017 sebesar 226 ribu ton. Namun oleh Dirut PT Garam, Achmad Boediono, izin impor ini dalam realisasinya disalahgunakan dengan cara mengubah rencana impor garam konsumsi menjadi garam industri. Awalnya PT Garam minta impor garam konsumsi 75 ribu ton di surat nomor 42 dan 43, tapi tidak direalisasi. Baru pada surat nomor 45 direalisasi, namun dalam bentuk impor garam industri.

Penggerebekan oleh polisi di salah satu gudang di Gresik sendiri menemukan ada 1000 ton garam yang masih belum tersebar. Sementara 75 ribu ton lainnya sudah diubah kemasannya dari garam industri menjadi garam konsumsi dan diberikan ke 53 perusahaan garam lainnya.

Tak hanya menangkap Boediono, polisi juga memeriksa setidaknya delapan staf perusahaan dari bagian gudang hingga bagian pemasaran. Modus korupsi dan penyalahgunaan wewenang mengimpor garam dari luar negeri ini, ditengarai tak hanya dilakukan pada tahun 2017 yang tertangkap tangan ini, namun juga ditahun-tahun sebelumnya dengan nilai yang masih belum bisa diaudit.

Namun saat ditanya apakah modus seperti ini juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, Agus menyatakan Bareskrim masih fokus pada kasus tahun 2017 ini. “Masih fokus memeriksa kasus tahun ini. Untuk tahun sebelumnya kita masih belum,” ujar Agus.

Nasib Petani Garam

garam lokalKetika Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono dan kroni-kroninya ini diduga menikmati keuntungan miliaran rupiah dari penyelewengan garam impor, di sisi lain petambak garam rakyat justru kian terhimpit dan terbentur usahanya. Pasalnya, harga garam yang mereka produksi yang sudah rendah makin turun gara-gara garam impor untuk industri tersebut diolah menjadi garam konsumi dan sengaja dijual untuk konsumsi rumah tangga. “Ini tak adil bagi petambak lokal,” kata Ketua Pengembangan Hukum dan Pengembangan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata.

Marthin berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib para petani garam lokal yang sangat dirugikan oleh kebijakan impor garam, terlebih karena adanya korupsi mafia garam yang juga merugikan negara ini.

Ketua Penggalangan dan Partisipasi Publik KNTI Misbahul Munir juga menilai petambak lokal mampu memproduksi garam kualitas industri jika Pemerintah mau meningkatkan kapasitas mereka, baik dari sisi luas lahan tambak maupun kemampuan produksi. Selain itu, Misbahul menganggap data kebutuhan garam industri versi Pemerintah tak valid sehingga volume impor yang diperlukan juga tak jelas. Semua yang terjadi ini, menurutnya terjadikarena ada pihak-pihak yang berupaya mempertahankan statu quo impor garam demi keuntungan segelintir orang. “Ini permainan mafia garam,” katanya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memprediksi kebutuhan garam nasional 2017 mencapai 4,5 juta ton yang terdiri dari 2,3 juta ton kebutuhan industri dan 2,2 juta ton kebutuhan konsumsi. Kebutuhan garam konsumsi sebenarnya bisa dipenuhi produksi garam nasional yang diprediksi 3,2 juta ton dari petambak rakyat dan 1,4 juta ton dari PT Garam. Persoalannya, kualitas garam nasional diakui tak mampu mencapai kualitas garam industri yang berkadar natrium klorida minimal 97 persen. Walhasil, impor garam untuk kebutuhan industri pun dinilai tetap diperlukan. (Joko)

SHARE THIS: