Masyarakat Adat Dikambinghitamkan atas Kebakaran Hutan
Posted by @Redaksi on 23rd June 2017
| 190 views

bakar sawitAktualpress.com – Langkah korporasi sektor hutan dan perkebunan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusah Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang mengajukan Uji Materi (Judicial Review) pada pasal 88 ke Mahkamah Konstitusi, 29 Mei lalu, menurut Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), merupakan upaya untuk menutup-nutupi praktis buruk korporasi dengan mengkambinghitamkan masyarakat adat. Langkah ini ini dianggap merupakan upaya untuk melemahkan peran negara dan masyarakat sipil untuk melindungi alam dan lingkungan.

Berikut wawancara dengan Manajer Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Even Sembiring terkait hal ini.

Bagaimana pendapat WALHI terkait upaya asosiasi pengusaha yang melakukan Judicial Review terhadap pasal 88 ini?

“WALHI melihatnya pengajuan pengujian pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga pasal 88 dari dua asosiasi pengusaha, itu berusaha mereduksi dan melemahkan peran negara dan rakyat sipil dalam upaya menegakkan sektor lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan. Dan itu sistematis.”

Melemahkan seperti apa?

“Ok, pertama kita bicara soal Pasal 69 ayat 2. Sebenarnya kan itu bicara ada perlindungan bagi masyarkat adat. Ada dispensasi bagi masyarakat adat untuk melakukan aktifitas pertanian dengan cara membakar  2 hektar tanah. Dan pembatasan hanya 2 hektar per kepala keluarga dan dibatasi dengan varietas tanaman lokal sesuai komunitas mereka. Jadi mereka membakar lahan itu bukan untuk sawit, tapi untuk tanaman lokal mereka. Dan ini legal. Dilindungi undang-undang.”

“Anggapan bahwa praktek-praktek pembakaran hutan ini dilakukan oleh masyarakat adat, karena itu salah. Apalagi kalau dilihat statistik kriminalnya, saya contohkan di Riau, tahun 2013, 2014, 2015, itu statistik penegakan hukum pengenaan tersangkanya 80 persen pada orang per oranganan, bukan terkait kebakaran di lahan konsesi oleh korporasi. Padahal, kebakaran banyak terjadi di areal konsesi perkebunan dan perhutanan.”

“Nah, selanjutnya kita bicarakan kalau mereka beranggapanan bahwa keputusaannya bertentangan dengan konstitusi, dengan UUD ini sebenarnya kan kekeliruan. Karena sebenarnya kalau kita lihat, hak masyarkat adat ini, identitas dan kearifan lokalnya itu dilindungi juga. Ada pasal 18b, ada pasal pengakuan dan perlindungan teradap tradisi dan eksistensi masyarakat lokal ini.”

“Kedua terkait dengan pengusulan pasal 88 tentang strict liability. Pertama ini kritiknya kan pasal 88 ini hanya bisa diarahkan ke pasal perdata ya, apakah hak gugat oleh masyarakat atau hak gugat oleh negara atau yang dilakkan oleh NGO, lembaga lingkungan hidup. Tapi dalam permohonan Refly Harun,  ini bisa dilihat, mereka masih bingung memposisikan yang mana. Mereka menyebutkan strict liability ini bisa dioperasionalkan di soal pidana. Sama sekali nggak. Itu kekeliruan mereka yang selanjutnya. “

Bagaimana dengan alasan bahwa ‘strict liability’ tersebut mengganggu jalan usaha mereka?

“Mereka memang menganggap kalau strict liability is mengganggu jalan usaha mereka. Tapi ini kan bukan bicara masalah kesalahanya, memang pembuktian kesalahannya bisa dihapuskan. Tapi kita melihat act mereka melakukan pembakaran. Nah kalau pelanggarannya bisa menjerat mereka, kan ndak relevan, yang dijerat kan act-nya ya. Pertanyaannya, mereka punya peralatan yang cukup tidak? Sarana prasarana yang cukup tidak untuk mengatasi kebakaran? Ada aktifitas membakar tidak? Mengeringkan gambut tidak? Sebenernya kan ini ya.”

“Dan yang kedua, strict liabitliy ini sudah diberlakukan secara globlal, bukan cuma di di Indonesia. Bahkan kemarin diterangkan oleh hakim, bahwa prinsip strict liablitiy ini bukan sesuatu yang berasaskan prinsip asas kesalahan, tapi ia sudah diatur secara universal di seluruh dunia. Bahkan di beberapa negara untuk peroperasian di pidana.”

“Mereka mestinya kan bertanggungjawab atas kebakaran di arealnya. Mereka bilang kalau kebakaran itu bukan disebabkan oleh kami, seharusnya kami tidak bertanggung jawab dong. Itu justifikasi mereka. Tapi pertanyaannya seperti ini, kalau mereka tak mampu bertanggungjawab, mereka tak harus menguji pasalnya, tapi mereka bisa mengukur diri mampu menjaga areal konsesinya. Kalau areal konsesinya terlalu besar kembalikan saja ke negara. Negara dan rakyat masih butuh itu.”

Jadi menurut anda masyarakat adat dikambinghitamkan?

“Ya. Kan mengada-ada ini. Semua ini merupakan upaya sistematis mereduksi peran negara dalam hukum dan hak masyarakat adat. Seolah-olah mereka mengkambinghitamkan bahawa kebakaran ini bukan di wilayah konsesi mereka, dan masyarkat adat lah yang bersalah. Padahal fakta di lapangan tidak seperti itu. Jelas mereka ingin menghapus hak masyarakt adat dalam melakukan pembakaran hutan.”

“Harus dipahami, jangan dilihat pembakaran masyarakat adat ini dalam skala besar. Mereka kan menanam jagung, cuma untuk mengambil beberapa pupuk. Itu menghasilkan arang, tidak merusak tanah, bahkan untuk melanjutkan tradisi mereka. Langkah uji materi korporasi ini sebenernya ini sebuah upaya untuk menggeser fakta bahwa membakar hutan itu disebabkan oleh masyarakat adat, bukan oleh praktik buruk korporasi yang mengeringkan gambut yann gampang terbakar. Nah sebenarnya logikanya begitu, mereka mengkambinghitamkan masyarakat adat untuk menunjuk bahwa warga adat itu penyebab kebakaran hutan paling besar.”

“Mereka menyalahkan masyarakat adat bahwa masyarakat lah penyebab utama kebakaran lahan. Padahal UU-nya juga tak beroperasi , mereka membakar skala kecil juga ditangkap, statistik kriminalnya dominasi masyarakt kecil. Padahal Kalau lahan yang dibakar kan bisa dicek berapa sih kebakaran di lahan masyarakat adat dengan di lahan konsesi korporasi? Jauh sekali, masyarakat adat itu membakar hanya 2 hektare, dan itu terkendali, sementara kebakaran oleh korporasi sampai ribuan hingga jutaan hektare totalnya.”

Bagaimana sebenarnya praktik buruk korporasi dalam pembakaran hutan ini?

“Kalau sepanjang yg kami perhatikan di WALHI, penyebab utama kebakaran lahan itu praktek buruk korporasi. Pertama, model perkebunan monokultur, kedua mereka bangun air kanal, dan membuat air gambut yang basah itu airnya turun dan jadi kering. PP no 71 tahun 2017 yang mengatur tinggi permukaan air di lahannya juta tidak mereka patuhi. Nah itu sebenarnya penyebab utama kebakaran lahan.”

“Praktik pembangunah monokultur itu kan merusak cara hidup masyarakt adat. Mereka yang tadinya mendapatkan air, kayu, yang sebelumnya gratis dari hutan jadi tidak dapat air. Praktek-praktek korporasi yang mengeringkan gambut ini, menyebabkan kebakaran gampang terjadi, jadi mereka juga kesusahan menanam tanaman cocok tangan. Kerusakan gambut juga berkorelasi dengan kekurangan pasokan air untuk masyarkat adat. Kebakaran besar di gambut itu juga mengakibatkan pencemaran besar udara, polusi yg luar biasa, takhanyha dirasakan masyarakat adat, tapi dirasakan sampai luar kota, bahkan luar negara.”

“Kalau masyarakat adat itu kan ada aturannya, mereke bikin batas, mereka menyediakan air, kebakarannya tidak akan meluas. Karena mereka menjaga ini. Jadi ndak mungkin meluas. Tapi terkait masyarakt yang tak mematuhi prinsip UU, hukum adatnya, dan menanam kelapa sawit, bukan tanaman lokal, kita tidak melarang penegakan hukumnya. Tapi kita minta penegakan hkumnya juga adil. Jangan semua menyasar orang-orang kecil saja, tapi korporasi besar itu tidak disentuh sama sekali. Contohnya di Riau, ada 18 tesangka, walau pun itu masih kecil, tapi sebuah kemajuan. Tapi dalam prakteknya 15 diantaranya kan dihentikan penyidikannya. Yang kita minta itu penegakan hukum yang adil. Kalau bisa pada rakyat kenapa ke korporasi juga ndak bisa?”

Apa yang akan terjadi jika hal ini terus dibiarkan?

“Ini bisa mengahpus identitas masyarakat adat. Dengan dilarang membakar lahan, mereka tak bisa meneruskan cara hidupnya. Ketika masyarakat adat yang sudah punya tradisi membakar dengan keraifan mereka membatasi apinya, mereka menanam tanaman yang sesuai dengan tradisi varietas lokalnya, ketika mereka dilarang membakar,  mereka tak bisa meneruskan aktifitas hiudupnya, dan dilanjutkan pencarian pemenuhan kehidupan sehari-harinya. Akhirnya mereka kan tidak bisa bertahan hidup dan mencari pemenuhan kehdiupan sehari-harinya. Secara Otomatis mereka kan tak bisa punya akses lagi mengambil kayu, berburu di hutan, ikan di sungai, karena sudah jadi lahan konsesi dan dilarang masuk.”

“Dengan ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhannya, otomatis kan ada kemungkinan investasi meminta ijin baru di areal baru masyarakat ini dengan alasan pemenuhan masayrakat adat jadi buruh mereka dengan dalih penyerapan tenaga kerja kelapa sawit. Dan ini juga bisa menjadi praktek untuk merebut lahan-lahan baru dan memperkuat areal  konsesi korporasia. Ada potensinya seperti itu. Dan itu yang kita khawatirkan.” (Joko)

SHARE THIS: