Indonesia Gabung Forum Anti Pencucian Uang dan Dana Terorisme
Posted by redaksi2 on 3rd July 2017
| 1627 views
Sumber: Kumparan
Sumber: Kumparan

AktualPress.com— Indonesia akan bergabung dalam forum negara-negara yang memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Financial Action Task Force (FATF).

Dalam sidang pleno di Valencia, Spanyol, FATF pada Jumat (23/6) lalu, Presiden FATF yang didukung oleh mayoritas peserta sidang, memutuskan untuk segera memproses keanggotaan Indonesia dalam FATF.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti  mengatakan, hal ini bisa dicapai karena lobi insentif yang dilakukan oleh Delegasi RI dari unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, PPATK, KBRI Madrid, dan PTRI Jenewa.

Nufransa mengungkapkan, proses pembahasan akhirnya disepakati untuk dimulai pada Sidang Pleno FATF di Argentina pada Oktober 2017 mendatang.

Dalam surat resmi tanggal 29 Juni 2017 yang dikirimkan oleh President FATF Juan Manuel Vega-Serrano kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa sidang pleno di Valencia memutuskan untuk mendukung Indonesia memroses keanggotannya secara resmi.

“Sidang pleno sepakat untuk membuka keanggotaan untuk Indonesia,” ujar Juan Manuel dalam rilis resmi Kemenkeu, Ahad (2/7).

Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa aplikasi Indonesia didukung secara bulat atau unanimous oleh 37 anggota FATF. Hal ini memiliki arti strategis karena  FATF merupakan suatu forum kerja sama antarnegara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan oterorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional.

Untuk itu, Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia yang juga merupakan anggota G-20, sudah seharusnya  berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.

Nufransa menilai, hal-hal yang menjadi nilai positif Indonesia antara lain adalah kemajuan signifikan dalam aspek regulasi, koordinasi dan implementasi dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam hal ini, kemajuan Indonesia dinilai signifikan. Pasalnya, Indonesia telah memiliki UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 9/2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maupun penerbitkan Peraturan bersama mengenai proliferasi senjata pemusnah massal.

Selain itu, pengalaman dan  kapasitas Indonesia dalam isu ini juga dipercaya dapat memberi nilai tambah yang signifikan bagi FATF beserta anggota dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Adapun di tingkat Internasional, Indonesia merupakan anggota aktif dalam The Egmont Group, Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG), termasuk menggiatkan serangkaian kerja sama Financial Intellegence Unit (FIU) Indonesia dengan FIU negara-negara lain.

Nufransa mengatakan, Indonesia juga berkontribusi terhadap komunitas internasional dengan menyusun Regional Risk Assessment on Terrorism Financing yang pertama di dunia, menginisiasi National Risk Assessment on Money Laundering/Terrorist Financing, dan menyusun AML/CFT Perception Index yang pertama di dunia. (Sihab/Republika/Kumparan)

 

SHARE THIS: