Jeratan Kapitalis Di Tanah Indonesia
Posted by Lestari on 6th July 2017
| 229 views
Sumber: BeritaKalimantan.co
Sumber: BeritaKalimantan.co

AktualPress.com – 2021 akan menjadi tahun berakhirnya kontrak operasi penambangan PT Freeport Indonesia di tanah Grasberg, Timika, Papua. Setelah berpuluh-puluh tahun diperpanjang, tahun 2021 pasti menjadi tahun bahagia yang memerdekakan sumber daya alam Indonesia dari jeratan kuat para kapitalis Amerika. Namun tunggu dulu, karena belum tentu.

Jeratan itu semakin kuat, bagai tali rafia yang sedikit demi sedikit diganti dengan tali rantai lengkap dengan gemboknya. Tidak akan mudah melepaskan diri dari jeratan para kapitalis yang super kaya tersebut. Tidak akan mudah melepaskan diri dari jeratan para kapitalis yang sudah bercokol sejak masa orde baru tersebut. Akan banyak proses, rayuan, tekanan, dan ancaman dari pelbagai pihak yang diuntungkan perusahaan raksasa Freeport di Indonesia. sungguh, memang tidak akan mudah melepasnya.

Berita santer yang terdengar belakangan ini mengatakan bahwa ada kemungkinan besar Freeport akan diperpanjang lagi 20 tahun dengan pelbagai persyaratan, antara lain: pembangunan smelter, jaminan stabilitas investasi, dan divestasi saham. Persyaratan ini pun masih sedang dirundingkan untuk memperoleh kesepakatan. Dari sini, terlihat bahwa kesepakatan adalah tujuan utama perundingan yang diadakan para menteri di Kantor Kementerian Keuangan pada hari selasa lalu.

Logikanya, Freeport ingin kontraknya yang tinggal 4 tahun tersebut diperpanjang hingga 20 tahun lagi. Para kapitalis yang berkumpul di dalamnya ingin memperoleh investasi jangka panjang hingga mencapai US$ 15 miliar. Bagi mereka, angka keuntungan yang super tersebut adalah batas skala konomi yang layak. Lagi-lagi, hanya keuntungan pribadi kapitalis saja yang dijadikan alasan keberatan, tidak ada sedikitpun kepedulian kepada kondisi rakyat di sekitarnya dan dampak lingkungan yang telah diakibatkannya selama puluhan tahun. Haruskah kita menunggu 20 tahun lagi untuk merasakan kemerdekaan sumber daya alam kita?

Kabarnya, perundingan tersebut dijadwalkan selama 8 bulan, dari mulai bulan Februari lalu hingga Oktober mendatang. Bahkan, pihak para kapitalis Freeport ingin segera bersepakat sebelum deadline tersebut. Tentu segera mengantongi izin kontrak Freeport lebih baik dan menguntungkanuntuk mereka.

Toni Wenas sebagai Vice President dari PT Freeport pun sangat optimis akan memperoleh perpanjangan izin dan mendapatkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak, baik bagi Freeport sendiri maupun bagi pemerintah Indonesia.

Boleh jadi tidak ada lagi ruang untuk tidak bersepakat, bahkan tidak ada lagi ruang untuk kata “Freeport selesai, silahkan pergi”. 20 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk sikap menunggu. Menunggu kapan moment merdeka itu tiba, menunggu kapan jeratan para kapitalis itu terbuka, dan menunggu kapan sumber daya alam Indonesia yang kaya raya ini dimiliki dan dirasakan oleh rakyat yang semestinya.

Saya harap perundingan ini pun melibatkan rakyat Papua yang merasakan dampak kinerja operasi Freeport secara langsung. Suara mereka penting untuk didengar. Mereka lah yang tahu secara detail bagaimana operasi Freeport sebenarnya, apakah berpengaruh baik bagi Indonesia sendiri atau tidak, apakah syarat-syarat yang dikemukakan para menteri dan ahli tersebut akan memperbaiki sistem Freeport ke depannya.

Ketika bulan Oktober nanti tiba dan kesepakatan untuk perpanjangan izin Freeport telah disetujui meskipun dengan kadar persyaratan yang tetap atau bahkan dikurangi, freeport akan memiliki spirit baru untuk semakin memperluas wilayah penambangannya guna memperbanyak keuntungan. Kita sebagai rakyat harus tetap mengawasi kinerjanya bersama pemerintah Indonesia, karena bagaimanapun juga, jeratan kuat kapitalis tersebut telah mengenai kita bersama. (AL)

SHARE THIS: