Tolak Reklamasi, Nelayan Muara Angke Tolak Pembahasan AMDAL Pulau G
Posted by @Redaksi on 14th July 2017
| 138 views

pulau gAktualpress.com – Merasa pemerintah menunjukkan tanda-tanda akan meneruskan proyek reklamasi Pulau G dengan mengadakan Pembahasan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Pulau G, nelayan Muara Angke menggeruduk aula Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Selasa 11 Juli. Para nelayan yang merupakan pihak paling terdampak atas reklamasi Pulau G ini kecewa karena pemerintah justru melakukan pembahasan AMDAL, apalagi tidak menyertakan nelayan Muara Angke yang paling terdampak.

“Kami ini nelayan asli, yang paling susah kena reklamasi. Tapi kenapa kami tidak diundang dan didengar suaranya?” protes salah satu nelayan Muara Angke, Suhali bin Urip dengan nada tinggi.

Menurut nelayan, pihak dari nelayan yang diundang dalam pembahasan AMDAL Pulau G oleh pemerintah tersebut sama sekali tidak mewakili mereka sebagai nelayan pinggir. “Mereka itu bukan wakil kami. Mereka itu nelayan tengah, kami ini nelayan pinggir. Reklamasi itu sangat berdampak bagi nelayan pinggir, mematikan usaha kami, budidaya kerang, rajungan. Mereka mah tidak kena dampaknya,” terang Hidayat, salah seorang nelayan.

IMG_20170711_111146

Terlebih, tutur Nelayan Muara Angke sama sekali tidak mengakui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang mengaku sebagai wakil nelayan. “Mereka bahkan tak pernah bertemu kami nelayan pinggir. Tapi mengatasnamakan sebagai wakil nelayan pinggir yang paling terdampak,” tandasnya.

“Kalau dia pernah ketemu kami, ngapain kami rame-rame berbondong-bondong ke sini demo? Mereka kemari kan diundang, kami yang paling dirugikan justru nggak,” tambah Dayat.

Dayat menuturkan, setidaknya ada 300 kepala keluarga nelayan di Muara Angke yang terdampak oleh reklamasi ini. Mereka lah yang sebenarya paling terdampak dan dirugikan, namun sama sekali tidak didengarkan suaranya.

Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Marthin Hadhiwinata menyebutkan, tak hanya di Muara Angke, seluruh nelayan pesisir atau nelayan pinggiran yang terdampak dan dirugikan oleh reklamasi ini mencapai tujuh belas ribu lebih kepala keluarga. “Ada 17.000 kepala keluarga nelayan yang terdampak di Jakarta,” tambahnya.

Tak Didengarkan Suaranya

Penolakan pembahasan AMDAL Pulau G ini semakin kuat karena nelayan menengarai bahwa ada upaya manipulasi dan rekayasa dalam pembahasan. Salah satu wakil nelayan yang menyuarakan suara nelayan pinggiran ini misalnya, Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Muara Angke, H. Sugiyanto yang ikut diundang dalam pembahasan pun mengaku di dalam ia tak diberi kesempatan untuk berbicara, ” Yang diberi kesempatan bicara itu justru yang bukan perwakilan murni nelayan, yang pro pengembang,” tandasnya.

Tak ayal, nelayan pun curiga bahwa pembahasan AMDAL ini adalah rekayasa saja. Apalagi statusnya masih dalam proses hukum. Menurut Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Marthin Hadhiwinata, hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak atas lingkungan hidup. Yaitu hak atas informasi bagi publik. “Tiba-tiba langsung bahas AMDAL. Itu pun tak hadirkan nelayan. Ini kan salah sekali,” ujar Marthin.

Menurut Marthin, hal ini menunjukkan adanya itikad buruk dari pemerintah. “Ada indikasi kuat persekongkolan jahat pemerintah dengan pengembang,” tambahnya. “Mereka jelas membangkang proses hukum. Seharusnya ya, berhenti dulu sampai proses hukum selesai,” tandas Marthin.

WALHI Boikot Pembahasan AMDAL Pulau G

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sendiri yang sebenarnya ikut diundang, karena tahu bahwa tak ada nelayan Muara Angke terdampak yang tidak diundang dalam pembahasan meski mereka yang paling terdampak, memutuskan untuk memboikot pembahasan AMDAL yang dianggapnya penuh rekayasa. Pembahasan Amdal sebelumnya yang pernah dilakukan oleh DLH DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu pun hanya mengundang sejumlah warga yang diklaim sebagai pendukung reklamasi, namun warga yang kontra reklamasi justru tidak diundang dengan alasan yang tidak diketahui.

Dalam rilisnya, WALHI menilai bahwa proses pembangunan proyek reklamasi Pulau G cacat secara hukum dan tidak bisa dilanjutkan karena sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. WALHI juga menilai bahwa seharusnya sudah tidak perlu lagi dilakukan pembahasan AMDAL jika Pulau G sudah terbentuk. Karena mestinya AMDAL dibuat sebelum pulau dibentuk.

Belum lagi dampak buruk yang menimpa nelayan Teluk Jakarta juga sudah menimpa puluhan ribu nelayan, maka sangat tidak relevan dan akan sangat tidak adil jika sidang pembahasan itu tetap dilakukan.

Reklamasi Rugikan Nelayan 

Kegigihan nelayan melawan reklamasi ini, dikarenakan reklamasi menghancurkan hidup nelayan. Ratono, nelayan yang membudidayakan kerang hijau di Muara Angke menuturkan, sebelum adanya reklamasi, ia bisa memanen lebih dari 1.000 ember tiap panen. Namun semenjak Teluk Jakarta diuruk reklamasi, hanya 200 ember bisa ia tangguk.

“Sekarang karena reklamasi berhenti sementara, jadi lebih baik, gemuk lagi, bisa dapat 400-500 ember,” ujar Ratono. “Sekarang sudah membaik seperti ini, eh, mau dibunuh lagi?”

“Masyarakat disuruh makan ikan, tapi tempat kami cari ikan kenapa malah ditutup pulau?” tambah Erna Rosalina, salah satu warga yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan.

Menurut Erna, tak hanya sangat merugikan nelayan yang kehilangan mata pencaharian, kaum wanita pun terkena dampak karena suaminya tak bisa melaut. Mereka beralih mencari penghasilan secara serabutan dan bertumpuk mulai dari jualan hingga menjadi buruh cuci. “Pekerjaan mereka bertumpuk. Ini mengganggu kesehatan mereka, terutama kesehatan reproduksi mereka,” terang Erna. “Untuk kebutuhan dapur saja kesulitan, apalagi sekolahkan anak.” (Joko)

SHARE THIS: