Freeport ‘Berhutang’ Rp 400 Triliun Pada Indonesia  
Posted by @Redaksi on 17th July 2017
| 162 views

 

Freeport-indAktualpress.com – Sebagai perusahaan yang telah mengeruk keuntungan tak terhitung dari tanah Papua, PT Freeport Indonesia ironisnya banyak tidak memenuhi kewajibannya pada pemerintah Indonesia. Setidaknya, PT Freeport Indonesia memilik ‘hutang’ sebanyak Rp 200 triliun yang harus dibayar pada Indonesia.

Menurut juru bicara Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Esktraktif untuk Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Agung Budiono PT Freeport Indonesia membuat negara berpotensi rugi hingga ratusan triliun. “Potensi kerugiannya dekati Rp 200 Triliun,” ujar Agung dalam diskusi  “Mengkaji Kedaulatan Negara Terhadap Kontrak Karya Freeport” di Indonesia for Global Justice 13 Juli 2017.

Potensi kerugian ini, sesuai data dari Badan Pengawas Keuangan, tutur Agung, berasal dari keengganan Freeport membayar pajak serta tanggungjawab atas kerusakan alam akibat pembuangan limbah operasional di sungai, muara, dan laut.

IMG_20170713_161434Badan Pengawas Keuangan sendiri mencatat, pemerintah daerah Papua telah memperkarakan kasus pajak air tanah ini ke pengadilan pajak pada tahun lalu. Pada 17 Januari 2017, Pemerintah Papua telah memenangkan gugatan atas klaim pembayaran pajak tersebut di Pengadilan Pajak Jakarta. Pemerintah Provinsi Papua menagih tunggakan  pajak PT Freeport Indonesia selama kurun waktu 2011-2015 beserta dendanya. Nilainya  mencapai Rp 3,4 triliun.

Freeport juga melakukan pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare. Freeport tak mengantongi izin pinjam-pakai pada 2008-2015. Aktivitas pertambangan ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Negara kehilangan penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan. Potensi kerugian negara Rp 270 miliar.

BPK juga menemukan hitungan tim pengawas Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak konsisten dan hasil penilaian yang tidak akurat. Ditemukan pula ketidaksesuaian laporan reklamasi dengan fakta di lapangan. “Ada kelebihan pencairan jaminan reklamasi sebesar US$ 1,43 juta atau Rp 19,4 miliar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 25 Mei 2016,” terang Agung.

Penambangan Freeport juga membuat kerusakan gara-gara membuang limbah operasional di sungai, muara, dan laut. Pemerintah tak mampu mencegah kerusakan hingga produksi Freeport telah mencapai 300 ribu ton. Potensi kerugian negara Rp 185 triliun. Dana paska tambang periode 2016 pun belum disetorkan pemerintah dengan potensi kerugian negara US$ 22,29 juta atau sekitar Rp 293 miliar.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dinilai kurang ketat mengawasi Freeport dalam hal dampak penurunan permukaan akibat tambang bawah tanah. Hal ini mengakibatkan Potensi kerugian negara Rp 185,563 triliun.

Freeport Harus Membayar

Potensi kerugian negara ini adalah jumlah yang sudah terhitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sementara potensi kerugian lain yang belum terhitung diperkirakan jauh lebih tinggi dari ini. Penasehat ahli Indonesian Human Right Comitte for Social Justice (IHCS), Gunawan, menyebutkan, rekam jejak Freeport yang menutup-nutupi laporan hasil pertambangan kepada pemerintah memiliki pontensi kerugian amat besar bagi negara.

“Di Tembagapura Freeport kan tidak mengakui dia ambil emas. Hasil tambang itu mineral apa saja pun tidak dilaporkan ke pemerintah,” ujar Gunawan. “Kita pun tak tahu apa sebenarnya yang Freeport ambil, kan?”

Menurut Gunawan, ‘hutang’ ini harus dibayar oleh Freeport, dan pemerintah harus menuntutnya tanpa terkecuali. “Freeport harus membayarnya,” tandas Gunawan.

Renegosiasi Kontrak dan Hak Rakyat Papua

Sementara terkait Kontrak Karya antara PT Freeport dengan pemerintah Indonesia yang juga sedang ramai diperdebatkan, Agung menyebutkan bahwa perjanjian baru Ijin Usaha Pertambangan Khusus mesti tunduk pada hukum nasional dan bukan merupakan bentuk perpanjangan kontrak. “Jangan diperpanjang kontraknya, biar dikelola oleh Indonesia,” ujar Agung.

Agung juga menegaskan bahwa persetujuan masyarakat adat yang tanah ulayat atau tanah adatnya masuk di wilayah Kontrak Karya juga harus diperhatikan.Khususnya suku Amungme serta suku Kamoro yang tanahnya dicaplok oleh Freeport. “MoU tanggal 13 Juli tahun 2000 yang ditandatangani oleh Lemasa dan PTFI, Freeport sudah menyatakan mengakui tanah adat atau ulayat tersebut,” terang Agung.

Selain itu, renegosiasi Kontrak Karya PTFI, seharusnya juga tidak hanya mengubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dan kewajiban membangun pabrik smelter, tapi juga terkait dengan pembatasan luas tanah yang dipergunakan serta rencana kegiatan dan alokasi dana tanah pasca tambang, kewajiban peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (larangan ekspor bahan tambang mentah dan kewajiban membangun smelter), pengutamaan pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa dari dalam negeri serta pengusaha lokal, kewajiban divestasi saham kepada Pemerintah, Pemda, BUMN, BUMD dan badan usaha swasta nasional, kenaikan pembayaran untuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak, dan mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

“Jika hal-hal tersebut diabaikan, dikhawatirkan Undang-Undang Minerba akan dilanggar,” terang Agung. Tak hanya itu, renegoisasi pun bisa berlarut-larut dan menambah jumlah kerugian negara.

Yustisia Rahman, peneliti Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA) juga menegaskan bahw pengelolaan sumber daya alam oleh pihak ketiga hendaknya diatur dalam kerangka hukum publik yang membuka peluang dilakukannya renegosiasi secara berkala. Dan pemerintah tak perlu takut untuk menegakkannya.

“Negara memiliki legitimasi yuridis untuk melakukan penataan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan atas nama kepentingan nasional,” tandas Yustisia. (Joko)

SHARE THIS: