Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta : Pembahasan Raperda Reklamasi Ilegal
Posted by @Redaksi on 30th July 2017
| 136 views

Aktualpress.com – Diwarnai aksi demo dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Pembahasan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura) pada Rabu 26 Juli di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta molor dari undangan jam 10.00 WIB hingga sekitar jam 11.30 WIB. Rapat gabungan para pemimpin fraksi tersebut pun berjalan sebentar, hanya sekitar setengah jam, yang akhirnya memutuskan untuk menghentikan pembahasan kedua raperda tersebut.

“Pembahasan Raperda dihentikan sampai ada arahan atau perintah atau surat dari pemerintah pusat terkait dengan urusan reklamasi,” ujar Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Triwisaksana usai rapat.

Menurut Koalisi, rapat kedua raperda tersebut secara prosedural hukum ilegal. “Pembahasan Raperda ini illegal,” kritik Nelso Nikodemus Simomura, Tim hukum dari Koalisi, Nelson Simomura dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Nelson menjelaskan setidaknya ada lima aturan hukum yang dilanggar oleh DPRD jika Raperda tersebut dipaksa dibahas. Pertama kedua Raperda disusun tanpa melibatkan partisipasi masyarakat terdampak,  baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib pasal 141 ayat (2) yang mengharuskan adanya masukan dari masyarakat.

Kedua, Raperda disusun tanpa didasarkan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jabodetabekpunjur dan Rencana Zonasi Tata Ruang Laut Kawasan Strategis Wilayah Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur) yang saat ini belum diselesaikan oleh Kementeriaan Kelautan dan Perikanan (KKP). KLHS dan Rencana Zonasi Jabodetabekpunjur merupakan pijakan utama bagi DKI untuk menyusun RZWP3K.

“Aturannya itu, dasar pertama adalah rencana tata ruang nasional, baru di bawahnya kawasan strategis Jabodetabekpunjur, lalu baru bisa bikin Raperda Zonasi. Sementara, ini yang kawasan strategis nasional Jabodetabekpunjur saja aturanya belum ada,” terang Nelson.

Pembahasan Raperda tersebut juga melanggar  UU Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemanfaatan wilayah pesisir yang harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat pesisir. Kedua Raperda juga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, sebab akan menghilangkan wilayah tangkap dan kehidupan nelayan. “Ironisnya, tak ada ruang bagi nelayan terdampak untuk ikut berpartisipasi, sehingga puluhan ribu nelayan pesisir Teluk Jakarta sangat dirugikan,” ujar Nelson.

PKS Tak Berani Janji Hentikan Reklamasi

Atas kritik keras dari Koalisi ini, Wakil Ketua DPRD Jakarta, Triwisaksana yang berasal dari fraksi pemenang Pilkada 2016, Partai Keadilan Sejahtera akhirnya mau menemui nelayan dan berjanji dalam pembahasan raperda selanjutnya terkait reklamasi, nelayan yang terdampak akan dilibatkan dan didengarkan suaranya. “Mereka berjanji akan dengarkan suara nelayan dan hentikan reklamasi,”

Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PKS

Namun, lain yang dikatakan dengan nelayan yang ditemui, lain pula dengan yang dikatakan di depan wartawan. Ketika ditanya apakah partainya sebagai partai pendukung Gubernur Anies Baswedan yang dalam kampanyenya berjanji akan hentikan reklamasi akan menghentikan reklamasi, Triwisaksana tak berani menjawab dengan tegas. “Ya itu kan kampanye, belum resmi.” elak Triwisaksana.

Pernyataan ini pun dikritik keras oleh koalisi. Koalisi menyebutkan bahwa sebelumnya dari PKS sudah berkomunikasi dengan koalisi soal janji mereka akan hentikan reklamasi, namun makin hari, sikap PKS makin berubah-ubah. “Padahal mereka sudah menang Pilkada, tapi setelah menang seolah-olah justru ingin melanjutkan reklamasi,” kritik Nelson. “Mestinya tegas dong bilang tolak. Selesai. Ini pakai ada kita lihat nanti segala.”

Menurut Koalisi, kedua Raperda tersebut sangat mengakomodir kepentingan pengembang properti reklamasi, tidak memperhatikan keberadaan masyarakat pesisir, nelayan tradisional, termasuk perempuan nelayan/pesisir  bukan untuk kepentingan umum.

Korupsi Reklamasi dan KPK

Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa Raperda disusun dengan cara-cara tidak terpuji melalui korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Muhamad Sanusi, dan diduga masih melibatkan banyak anggota dewan lainnya. Diantaranya Ketua DPRD DKI Jakarta yang didalam persidangan diduga terlibat dalam upaya lobby bersama pengembang reklamasi. Tindakan Ketua DPRD DKI Jakarta yang mengeluarkan surat tertanggal 20 Juli 2017 patut dicurigai sebagai bentuk keberpihakan kepada pengembang properti dibandingkan kepentingan rakyat DKI Jakarta.

“Kan itu Prasetyo sendiri mengakui bahwa pembahasan soal reklamasi itu dibahas di rumahnya Aguan, bos PT Agung Sedayu Grup itu,” ujar Nelson.

Nelson pun mempertanyakan kenapa Mengapa Ketua DPRD hanya memfokuskan kepada kedua raperda ini dibandingkan dengan Raperda lainnya.

Tak hanya itu, Koalisi juga mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi yang menurutnya tidak tuntas menangani kasus korupsi dalam proyek reklamasi. “KPK sendiri menghentikan pemeriksaan korupsi reklamasi hanya pada Sanusi (anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra) dan Ariesman Widjaja (bos PT Agung Podomoro Land, salah satu bos pulau hasil reklamasi). Padahal ini kan berjamaah,” papar Nelson. “KPK juga harus dikritik karena pengusutannya setengah-setengah.”

Nelayan Tak Dilibatkan

Tak hanya dalam pembahasan Raperda, sebelumnya, dalam pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) reklamasi Pulau C dan D yang digelar Pemprov DKI Jakarta pada 11 April, nelayan Muara Angke yang  Koalisi mengaku keberatan proses pembahasan AMDAL yang tak melibatkan pihak paling berkepentingan, yakni para nelayan.

Nelayan memprotes mengapa mereka sebagai stake holder, yang merupakan pihak yang paling terdampak  justru tidak diundang dan disertakan dalam tiap pembahasan-pembahasan strategis reklamasi. “Yang diundang malah yang tak punya kepentingan atau malah pro dengan proyek itu,” ujar Nelson.

Koalisi juga menegaskan bahwa pembahasan sidang ini adalah omong kosong dan tidak memiliki makna apapun karena Pulau C dan D serta bangunan di atasnya telah dibangun. Padahal AMDAL mestinya dibahas sebelum proyek pembangunan dilaksanakan.

Sebelumnya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerintahkan PT. Kapuk Naga Indah melakukan perubahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang mencakup Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS). Namun sampai saat ini dokumen KLHS tertutup dan tak dapat diakses secara luas oleh public. Kuat dugaan, dokumen tersebut memang belum disusun.  (Joko)

 

 

 

SHARE THIS: