Swasta Enggan Lepas Privatisasi Pengelolaan Air Jakarta
Posted by @Redaksi on 11th August 2017
| 108 views

AktualPress.com – Air merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Ia termasuk barang publik yang merupakan hajat hidup orang banyak, yang menjadi hak siapa pun untuk mendapatkannya tanpa terkecuali. Konstitusi kita menjamin itu semua. Tapi apakah air kita benar-benar menjadi barang milik publik? Setidaknya di Jakarta, air masih dalam cengkeraman privatisasi swasta.

Berikut wawancara dengan Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Matthew Michele Lengu mengenai kondisi pengelolaan air di Jakarta, yang meski pada 2015 telah dimenangkan secara hukum agar tak boleh lagi diprivatisasi dan dikembalikan pengelolaannya ke negara, tapi hingga saat ini, masih dipegang oleh swasta.

Bisa sedikit diceritakan awal mula privatisasi air di Jakarta?

“Awalnya ini sebenarnya pengelola air di Jakarta masih dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. Namun sekitar tahun 1997 ada dua perusahaan asing masuk. Thames Water Overseas asal Inggris serta Suez Lyonnaise des Eaux asal Perancis. Thames kini menjelma menjadi PT Aetra Air Jakarta sementara Suez Lyonnaise melahirkan PT PAM Lyonnaise Jaya.”

“Dalam perjanjian kerjasama itu isinya sangat-sangat berat sebelah. Seperti, jika seandainya dalam pengelolaan air mereka rugi, maka negara yang nanggung kerugian itu, Sudah gitu hampir semua aset yang negara pegang, harus negara kasih semua ke perusahaan. Semua pipa air yang kuasai si Palyja ini. Ini sejak tahun 1997 sampai saat sekarang.”

“Kita menemukan fakta sebenanrya bahwa ini masuk, kedua perusahaan ini main belakang, saat masuk ke Jakarta, presiden Soehartu itu langsung menunjuk Aetra dan Palyja ini. Kedua perusahaan ini masih punya afiliasi dengan anak-anak Soeharto, keduanya pun menggandeng perusahaan nasional milik kroni Soeharto. Thames bermitra dengan PT Kekar Pola Airindo yang dimiliki anak Soeharto, Sigit Harjojudanto sementara Suez Lyonnaise menggandeng Salim Group yang membawa bendera PT Garuda Dipta Semesta. Jadi kedua perusahaan ini main jalur belakang. Perjanjian kerja sama ini juga timbul karena disponsori rezim yang berkuasa, bisa goal karena memang juga ada semacam memo, ketebelece untuk segera joint venture ini, perjanjian kerjasama lah untuk pengelolaan air Jakarta.”

Bagaimana kondisi pengelolaan air di Jakarta saat ini sejak dipegang oleh swasta?

“Kondisi pengelolaan air di Jakarta masih dikelola oleh swasta, dikelola oleh perusahaan Palyja dan Aetra. Kedua perusahaan ini membagi wilayah, Barat dan Timur itu dikelola Palyja, Utara-Selatan itu Aetra. Selama mereka menguasai industri air di Jakarta, kedua perusahaan ini mematok harga yang sangat tinggi ke masyarakat. Kurang-lebih perusahaan menerapkan harga 7800/meter kubik liter untuk konsumsi air sehari-hari. Sayangnya harga yang sedemikian mahal itu tidak diimbangi dengan layanan pengelolaan air yang diterima warga. Warga masih mendapatkan air yang kualitasnya buruk, tak bisa langsung diminum, terkadang air masih mati-mati juga, mampet salurannya. Contoh di Jakarta Barat itumereka airnya suka nggak keluar, tiap hari, warga sampai biasa menghitung tiap hari Senin, Selasa dan Rabu air mati. Jadi apa yang sudah dibayar oleh masyarakat, konsumen itu tidak sepadan dengan yang dibayar.”

Bagaimana perbandingan harga air di Jakarta sendiri dengan di luar negeri?

“Perbandingan di negara lain, misalnya seperti Singapura, mereka itu tidak punya sumber air, mereka impor air dari Malaysia. Masyarakat hanya bayar sekitar Rp. 3.000,- dan itu airnya bisa minum. Di sana disediakan air keran siap minum di jalan-jalan, cukup bersih dan terjamin.  Itu Singapura, kalau dibanidngkan dengan negara Asean lainnya, Indonesia, khususnya di Jakarta lebih besar biaya konsumsi air ketimbang yang ada di negara lain. Sementara perbandingan dengan daerah lain, Jakarta juga paling mahal. di Surabaya sektiar 3000 rupiah dan 3500 rupoiah, itu pun PAM yang kelola, bukan swasata.”

Apa sebenarnya masalahnya sehingga jauh sekali harga dan kualitas airnya?

“Problemnya, hampir setiap tahun Palyja dan Aetra itu mengklaim rugi. Jadi sudah sudah airnya mahal, klaim selalu rugi. Rp 7800 per kubik meter itu mereka anggap belum balik modal. Tapi ironisnya, tidak pernah ada audit sama skeali. Sampai satu ketika ada audit di sektiar tahun 2010, kita pertanyakan kok bisa nggak untung? Kok rugi melulu? Lalu muncul audit yang memunculkan, ada pernyataan dari BPK bahwa skema privatisasi air di Jakarta itu membawa dampak kerugian ke negara. Kalau perusahaan merugi, itu artinya negara harus talangi kerugiannya Palyja dan Aetra sesuai perjanjian. Makanya kita gugat.”

“Swasatanisasi air di Jakarta ini kan berarti kayak gini, berarti ini ada kewenangan negara, secara hukum, pasal 33, konstitusi, bumi air udara kakeayaan negara itu untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tapi di sini justru malahan peran negara ini diambil alih oleh swasta. Jadi swasata yang mengambil peran negara terhadap pengelolaan air, dan mereka juga melakukakannya bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi bikin masyarakat makin sulit jangkau akses pada air. Padahal air itu kan kebutuhan pokok sehari-hari, tapi masih diterapkan biaya mahal.”

 

“Kami menolak itu dan pandangan kita simpel banget kok, kita mau mengembalikan pengelolaan air ini kepada pemerintah. Caranya gimana? Ya mesti dibatalkan itu perjanjian kerjasamanya, karena tidak sesuai dengan konstitusi. Putusan MK juga seperti itu.”

Dalam sidang pada 2015 gugatan sempat dimenangkan oleh hakim, apa alasan hakim memenangkannya?

“Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi pada pertimbangannya, jadi MK itu membatalkan UU Sumberdaya Air Nomor 9 tahun 2004. Karena pada waktu itu MK memutuskan UU itu nuansanya lebih banyak nuansa privatisasi, orang jadi gak punya akses dapatkan air, air itu jadi komoditas, komoditas yang berbayar. Padahal itu sebenarnya itu barang milik bersama. Majelis Hakim pada tingkat pertama di kasus air ini mereka merujuk ke putusan ini.”

“ Hakim juga merujuk pada komentar Komentar Umum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Nomor 15 yang menyatakan semua orang berhak mengakses air. Berdasarkan kedua prinsip itu, hakim memutuskan Perjanjian Kerja Sama pengelolaan air Jakarta bertentangan dengan hak air masyarakat. Intinya semua orang berhak mengakses air. Dan tindakan pernjanjian kerjasama ini yang pada khirnya mengontrol biaya air yang bertentanga dengan hak air masyarakat itu bertengangan dengan HaM. khususnya hak ekonomi sosial budaya”.

 

“Pertimbagnan hakim ini keren, patut diapresiasi, karena menguatkan hukum bahwa air harus dikelola negara. Hakim konsisten denga putusan MK juga dengan konstitusi sendiri, pasal 33. Kepusutan hakim ini merupakan sesuatu keputusan yagn baik terkait persoalan sumber daya alam, dalam hal ini air. Mudah-mudahan pertimbagnan air ini bisa diikuti oleh hakim-hakim lain yang juga memutuskan persoalan sumber daya lain. Hakim itu menguatkan posisi negara dalam rangka menguatkan sumber daya.”

Bagaimana dengan banding yang mereka lakukan karena kalah di pengadilan?

“Ya, karena kita menang mereka ajukan banding. Kami kalah di banding, kalahnya mereka menyerang kami dari sisi formal, dari sisi formalitas prosedur, bukan di substansi hukumnya. Kita ajukan lah kasasi di Mahkamah Agung, kita ajukan sektiar Februari 2016, kemudian baru kemudian keluar nomor perkaranya di MA itu 2017.”

“Palyja bertahan dengan argumen-agrumen yagn sifatnya compare data, bisnis. mereka berpendapat bahwa pihak ketiga –masyarakat, klien yang kami wakili- itu tak bisa batalkan kerjasama. perusahan berpendapat pihak ketiga (masyarakat) tak bISa batalkan perjanjian bisnis kedua belah pihak, karena pihak ketiga tidak ada urusannya dengan pengelolaan air. perjanjian privat ini kan perjanjian antara negara dan perusahaan, kenapa masyarakat turut campur? Kata mereka. Jadi memang oleh mereka dikemas sebisa mungkin sebagai sesuatu hal yang privat, mereka masih menganggap bahwa air ini masih dalam bentuk komiditas, yang bukan lagi barang publik, tapi barang privat.”

Secara hukum memang bagaimana soal perjanjian privat ini?

“Jadi kalau dalam hukum perdata itu kan ada 4 syarat perjanjian: ada kata sepakat,  para pihak yang melakukan perjanjian itu cakap, dalam artian mereka punya kewenangan dalam perjanjian,  ketika mau melakukan perjanjian harus ada objek tertentunya, entah jasa atau barang, dan keempat  objeknya mesti halal, dalam artian apa pun yang diberjanjikan tak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.”

“Nah, di sini ada pertentangan antara konstitusi dengan ekonomi privat. Apabila ini terjadi maka konstitusi harus ditegakkan. Berangkat dari itu tadi, objeknya tak boleh dong bertentangan dengan hukum yang berlaku. dengan kata lain, kalau ada perjanjian privat, mau itu barangnya air atau tambang atau apa pun dalam pengelolaannya tak boleh bertentangan dengan ketentauan dalam konstitusi.”

“Apa ketentauan konstitusinya? Ya nggak boleh dong hilangkan peran negara. Justru dengan adanya perjanjian kerjasama ini, justru malah sebaliknya, gak sesuai konstitusi. Dengan perjanjian kerjasama ini seluruh kerjasam air dikuasai oleh swasta, swasta jadi bossnya. Padahal kan mestinya negara yang menguasai.” (Joko)

SHARE THIS: