Pemerintah Dinilai Sembunyi-Sembunyi Terbitkan HPL dan Izin Lingkungan Pulau C dan D
Posted by @Redaksi on 21st August 2017
| 129 views

AktualPress.com – Meski banyak dikritik oleh nelayan terdampak dan organisasi lingkungan, nafsu pemerintah untuk menggol-kan proyek reklamasi meski jelas banyak melanggar aturan dan undang-undang rupanya sulit dihentikan. Setelah Kementrian Agraria dan Tatar Ruang diam-diam terbitkan Hak Pengelolaan Lahan di Pulau C dan D sehingga didatangi oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta pada Selasa 15 Agustus, Jumat 18 Agustus, Koalisi juga mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta mengadukan keluarnya izin lingkungan pulau reklamasi yang dinilai cacat hukum.

Koalisi merasa terkejut atas munculnya Hak Pengelolaan Pulau C dan Pulau D proyek reklamasi Teluk Jakarta yang tiba-tiba, tanpa pemberitahuan ke masyarakat terdampak. “Tiba-tiba saja hak pengelolaan ini muncul,” ujar pengacara publik LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simomura. “Masyarakat sebagai stake holder yang terdampak tak pernah diberitahu.”

“Padahal banyak persyaratan dan prosedur hukum untuk terbitkan HPL itu dilanggar.”

Nelson menjelaskan, syarat bisa dikeluarkannya hak pengelolaan mestinya harus sesuai Rencana Tata Ruang Nasional, Daerah, hingga Kota. Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang mensyaratkan adanya Detail Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan kota juga tidak ada. Hingga saat ini, belum ada Perda mengenai tiga peraturan tersebut untuk mengatur kawasan Pulau C dan Pulau D.

Peneliti Pesisir dan Kelautan Indonesian Center for Environment Law (ICEL) Ohiyongyi Marino menengarai, pemberian izin pengelolaan yang tidak transparan dan dipercepat ini merupakan bentuk tekanan pemilik modal.

“Saya menengarai ini untuk kepentingan pengembang, jadi dipercepat. Mereka kan sudah keluar uang, jadi ingin cepat-cepat modalnya kembali,” ujar Ohiyongyi.

Ohiyongyi Marino, Peneliti ICEL

Tak hanya Hak Pengelolaan Lahan, Pengumuman Pemberitahuan Izin Lingkungan yang baru pun, juga tak diberitahukan kepada masyarakat dan Koalisi. Ohiyongyi Marino menyebutkan, mereka baru tahu telah ada perubahan Izin Lingkungan dan Analisa Dampak Lingkungan Pulau C dan D dari akun Twitter PTSP. Dalam Twitternya, PTSP Provinsi DKI Jakarta memposting surat Pengumuman Permohonan Perubahan Izin Lingkungan Skala Amdal Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan di atas Pulau C dan D pada tanggal 8 Agustus 2017.

“Ini pada ngumpet-ngumpet ngasih izinnya, tidak transparan. Tidak diberitahu ke masyarakat,” kritik pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nelson Nikodemus Simomura.

Menunjukkan protesnya, Koalisi pun mendatangi Balaikota DKI Jakarta, di pendopo, Koalisi menyerahkan surat aduan tersebut untuk diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat. Setelahnya, Koalisi kemudian menuju ke PTSP. Koalisi mempertanyakan apa alasan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan surat ijin lingkungan yang baru tersebut.

“Amdal sebelumnya hanya Amdal bangun reklamasi. Setelah izin ini, berubah jadi Amdal bangun reklamasi dan pembangunan di atasnya. Nah ini yang seharusnya diberitahukan ke masyarakat sekitar bahwa Amdalnya ini berubah dari yang tadinya Amdal reklamasi menjadi amdal reklamasi dan pembangunan di atasnya,” ujar Ohiyongyi.

“Namun ternyata sama sekali tak diberitahukan pada nelayan sekitar dan organisasi lingkungan hidup. Apa dasar mereka dari amdal reklamasi menjadi amdal reklamasi dan pembangunan di atasnya? Ini yang kami pertanyakan, kenapa mereka mengubah dari amdal reklamasi menjadi amdal reklamasi dan bangunand i atasnya?” tambah Ohiyongyi.

Ohiyongyi menyebutkan, akibat pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi, yang itu pun menabrak hukum dan undang-undang yang berlaku, celakanya keberpihakan pemerintah pada kelestarian lingkungan menjadi sangat kurang. Ia menilai pemerintah terlalu mengejar pendapatan negara.

“Contohnya ya seperti reklamasi ini. Pemerintah ingin ada pembangunan, tapi tak perhatikan bahwa dampak-dampak reklamasi ini lebih besar bagi kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.

Tak hanya adanya kejanggalan dan ketidakterbukaan serta tak adanya partisipasi publik, dalam hal ini nelayan terdampak, Pemerintah DKI dan Banten, juga secara sepihak menandatangani Surat Perjanjian (MoU) untuk membangun jembatan penghubung dari Pulau C ke Kecamatan Dadap Tangerang pada hari yang sama. Hal ini dikritik keras oleh Koalisi karena bahkan Perda yang menjadi dasar pembangunan zonasi hingga saat ini pun masih belum ada. “Surat Perjanjian Kerjasama ini menambah panjang daftar pelanggaran Pemerintah DKI Jakarta,” kritik Nelson.

Menurut Nelson, adanya surat perjanjian kerja sama ini, yang bisa dipandang mengikat secara hukum menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sangat percaya diri bahwa proyek reklamasi akan tetap dilanjutkan meski pun di dalamnya ada banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang kasat mata.

“Mereka bersikeras melanjutkan karena ada uang besar. Padahal Jakarta itu APBD nya sudah terbesar di Indonesia,” ujar Nelson. “Tapi buat apa uang besar, kalau misalnya proyeknya melanggar hukum?”

KSTJ juga menyebut penyusunan dokumen AMDAL Pulau C dan D cacat hukum dan tidak taat prosedur karena tidak berdasarkan kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Namun hal ini dibantah oleh Kepala DPMPTSP Edy Junaedi membantahnya. Menurut dia, izin lingkungan AMDAL Pulau C dan Pulau D yang baru sudah menyertakan KLHS.

“(Izin reklamasi) yang lama itu kan sifatnya merupakan runtutan. Begitu kerangka acuannya keluar, maka AMDAL keluar, maka izin lingkungannya keluar. Jadi, yang dulu itu belum mengakomodir semua KLHS,” kata Edy. (Joko)

 

SHARE THIS: