Sertifikat HGB Reklamasi Pulau D Terbit, Nelayan Teluk Jakarta Kecewa
Posted by @Redaksi on 31st August 2017
| 171 views
Kepala Kantor Wilayah BPN M. Najib Taufieq tunjukkan wilayah HGB Pulau D

AktualPress.com – Puluhan ribu nelayan Teluk Jakarta yang baru-baru ini bisa tersenyum dan bernafas lega karena sejak reklamasi dimoratoriumkan kondisi biota laut membaik, ikan, rajungan, serta kerang hijau yang mereka ternak mulai kembali tumbuh subur dikejutkan dengan kabar diterbitkannya sertifikat Hak Guna Bangun Reklamasi Pulau D dan ditolaknya gugatan reklamasi di Mahkamah Agung tersentak. Tanda-tanda proyek reklamasi akan dilanjutkan pemerintah membuat nelayan kecewa.

Iwan, nelayan Muara Angke anggota Kesatuan Nelayan Tradisional dalam jumpar pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan sangat terkejut dan kecewa mendengar kabar reklamasi akan dilanjutkan. “Padahal nelayan sudah mulai tersenyum sejak dimoratorium, biota-biota laut sudah mulai subur dan mulai ekonomi meningkat lagi karena berhentinya reklamasi itu,” ujar Iwan, Kamis 30 Agustus.

Para nelayan khawatir, dengan diloloskannya sertifikat HGB Pulau D, maka kemungkina besar pulau-pulau lainnya juga akan dilanjutkan proyek reklamasinya. “Reklamasi di Teluk Jakarta ada 17 pulau. Kalau diteruskan semua, jelas, tamat nasib semua nelayan teluk Jakarta. Karena teluk Jakarta itu tempatnya ikan untuk berkumpul dari mana saja. Karena itu nelayan tradisional dari mana aja datang ke Teluk Jakarta untuk cari ikan,” ujar Iwan.

“Tapi Teluk Jakarta mau diuruk, direklamasi, tapi dampak-dampak reklamasi tak pernah dipikirkan. Contoh pula D dan D itu jelas dampak lingkungan di muara angke itu parah dan buruk sekali. Muara jadi dangkal, mata pencaharian sudah jelas kesulitan, biota laut banyak yang tak hidup di situ lagi,” keluh Iwan.

Puspa Dewi, dari Solidaritas Perempuan, juga menyebutkan, yang paling terdampak sebenarnya adalah kaum perempuan nelayan. “Nasib perempuan pesisir kurang mendapatkan perhatian, padahal mereka berkontribusi besar terphadap produksi dan pengelolaan perikanan. Tapi tak pernah dilibatkan dalam perbincangan kebijakan reklamasi ini.”

“Kami melihat Jokowi sangat gegabah memasukkan reklamasi dalam proyek strategis nasional. Hanya dihitung aspek investasi tapi tidak pada kehidupan nelayan, terutama nasib perempuan,” tambah Puspa.

Sebagai nelayan tradisional, Iwan pun menilai bahwa pemerintah tak mikrikan masyarakat kecil. “Pak Jokowi cuma memikirkan pengusaha besar dan developer. Tidak memikirkan masyarakat yang dibilang wong cilik, itu semua tidak ada. Pada fakta di lapanganan wong cilik tidak dipikirkan, yang dipikrkan orang-orang yang punya usaha dan yang punya biaya besar untuk rusak lautan,” protes Iwan dengan nada kecewa.

HGB Pulau D Melanggar Banyak Aturan

Sebelumnya di media sosial beredar sertifikat Hak Guna Bangun Pulau D yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara, Kasten Situmorang. Beredarnya sertifikat ini membuat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional panik, BPN pun mengadakan jumpa pers pada Selasa 29 Agustus untuk membenarkan penerbitan sertifikat Hak Guna Lahan dan Hak Guna Bangun Pulau D. Najib mengaku bahwa cepatnya penerbitan HGB Pulau D ini merupakan instruksi Presiden.

Perestuan penerbitan HPL dan HGB Pulau D ini, menurut Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, menunjukkan inkonsistensi Presiden Jokowi. Pasalnya tahun lalu pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, yang juga diketahui Presiden melakukan moratorium reklamasi. “Jokowi mengatakan harus memperhatikan keberadaan nelayan, lingkungan hidup dan tak boleh didrive oleh swasta,” ujar Tigor Hutapea. “Tapi bulan ini kita melihat Jokowi justru memberikan HPL pada Pemda DKI.”

Penerbitan HGB ini juga dinilai menabrak hukum karena tak adanya partisipasi publik dari nelayan dan organisasi lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat oelh Pemerintah Provinsi Jakarta pun dinilai cacat subsatnsi karena tidak melalui proses yang benar dan transparan serta partisipatif. Serta tidak emmpertimbangakan masalah sosial dan ekonomi, termasuk dampak ayang akan ditimbul dan dialmai oleh masyarakat pesisir Jakarta.

Matthew Michael LBH Jakarta

Matthew Michael dari LBH Jakarta juga merasa penerbitan HPL oleh mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ini janggal karena sangat cepat, “Dua hari sebelum cuti, Ahok langsung menerbitkan Pergub 206 tahun 2016 itu,” ujar Matthew. “Ini menunjukkan tata kelola pemerintahan yang sangat buruk.”

Menurut pakar tata kota Elisa Sutanudjaja dari RUJAK Centre for Urban Studies, Pergub 206 tahun 2016 yang dijadikan sebagai alas hukum pemberian HPL yang diberikan pada pemprov DKI Jakarta sendiri sebetulnya tidak pantas dijadikan dasar. HPL harus berdasarkan Peraturan Daerah, yaitu perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perda Rencana Kawasan Strategis Pantura-Jakarta. “Itu ada di Permen Agraria tahun 1999. Bentuknya Perda, tak pernah bentuknya Pergub.”

“Belum lagi, tiba-tiba ada kerjasama Pemrov DKI dengan Provinsi Banten untuk hubungkan jembatan Pulau D dan D ke Kecamatan Dadap, yang jelas itu tidak ada di rencana zonasi,” tambah Alissa. “Itu bagaimana prosesnya?”

Elisa juga menjelaskan bahwa dalam Panduan Rancang Kota nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Bangunan dan LIngkungan yang terbit sebelum UU Tata Ruang 2006-2007 disebutkan panduan rancang kota tak boleh untuk kawasan yang sampai ratusan hektare, batasnya hanya 5-60 hektare. “Ini peraturan yang buat pemerintah sendiri loh.”

“Kata Jokowi, kita terlalu lama memunggungi laut, di laut kita jaya. Tapi ternyata sekarang, presiden justru sedang  memunggungi laut,” kritik Elisa.

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Matthew Michail juga menyebutkan bahwa dalam Perpress 54 Tahun 2008 tentang Jabodetabekpunjur menggambarkan bahwa lokasi di Pulau C dan D itu merupakan zona hijau (P1) yang merupakan zona penunjang dari zona lindung (N1). “Kita tahu kan kalau di wilayah Kamal Muara ada hutan mangrove, ini wilayah N1, wilayah lindung. Karena dia wilayah lindung, maka lautnya itu wilayah penyangga 1 (P1), maka ini wilayah tak boleh ada pembangunan, karenan hutan mangrove ini akan mati,” terang Matthew. “Nah, kasus C dan D itu telah melanggar Perpres tadi, tentang pembagian ruang yang berada di depan N1 tersebut.”

Namun ternyata hal ini tak diperhatikan dalam menerbitkan HPL dan HGB oleh pemerintah. “Sangat terasa sekali ini didrive oleh investor. Artinya, pemerintah memang memiliki niat untuk terus lanjutkan reklamasi tanpa perhatikan tadi aturan hukum yang berlaku, tanpa perhatikan nelayan dan kondisi lingkungan. Tapi justru berikan servis pada investor untuk lakukan pembangunan properti di teluk Jakarta.” (Joko)

SHARE THIS: