Mengurai Sengkarut Tata Kelola Kota DKI Jakarta
Posted by @Redaksi on 5th September 2017
| 74 views

AktualPress.com – Meski menjadi kiblat pembangunan dan tata kelola kota di Indonesia, tata-kelola kota Jakarta masih semrawut dan penuh masalah. Dari soal abainya kemacetan, konservasi lingkungan, peruntukan lahan, rencana tata kota, serta daerah-daerah zonasi masih bertumpuk. Akibatnya, rakyat miskin yang sebenarnya memiliki hak konstitusi untuk hidup di Jakarta pun makin tersingkirkan, digusur oleh kekuatan uang dan modal.

Apa sebenarnya penyebab buruknya tata kelola di Jakarta ini? Berikut wawancara dengan pakar tata kota Elisa Sutanudjaja dari RUJAK Centre of Urban Studies.

Bagaimana Anda melihat tata kelola kota Jakarta saat ini? 

“Jakarta tak punya perencanan yang baik tata kelola kotanya. Terutama tak punya pengetahuan yang cukup untuk mengetahui kapasitas yang bisa ditanggung itu apa? Kondisi yang sekarang itu apa, itu tak pernah dilakukan.”

“Tak punya perencanaan contohnya seperti ini, penambahan renstra Koefisien Lantai Bangunan (KLB) contohnya, itu gak ada batasnya. Yang mulai diterapkan Pak Basuki ya? Dia bilang kamu mau terapkan KLB kamu punya uang berapa, saya tambahin sesuai uang kamu. Nah, ini kan aneh, kalau kamu punya rencana tata ruang, bukan uang yang atur dong, tapi batasnya daerah itu hanya bisa menampung orang berapa, kapasitas berapa, ya itu KLB nya, Koefisien Lantai Bangunannya. Bukan karena kamu punya uang berapa.”

“Terus, kalau sudah punya rencana tata ruang biasanya tidak pernah dipatuhi. Jadi contohnya, di  rencana tata ruang tahun 1985-2005 itu disebutkan arahannya, pembatasan ke arah utara karena untuk lingkungan hidup. Tapi kan tidak dilakukan, tahun 1995 sesudah itu Soeharto keluarkan perpressnya itu untuk reklamasi kan? Tapi reklamasinya kalau dibaca lagi diarahkan untuk reklamasi sebetulnya, untuk lingkungan hidup, tidak seperti sekarang yang untuk komersil. Tapi bukan berarti Soeharto bener, ya, sama aja gak bener, cuma maksudnya ada upaya ke situ.”

“Soal tata ruang kota Jakarta, pertama kita tak punya penelitian dasar soal apa kapasitas kita, kita orang seperti apa, secara ekonomi seperti apa? Kayak profil gitu ya? Entah itu lingkungan hidup dan warganya, sampai gak gak punya perencanaan. Nah, begitu tak punya perencanaan, implementasinya akhirnya tebang pilih, kan?”

Sebenarnya daya tampung dan daya dukung kota Jakarta ini seperti apa? 

“Tidak tahu. tidak ada yang pernah lakukan penelitian. Pemerintah juga tak pernah lakukan penelitian. Makanya kalau dibilang daya dukung dan daya tampung Jakarta tidak cukup, oke, mana studinya, ndak ada kan? Padahal sebenarnya bisa dihitung semuanya. Misalnya gini, sudah tahu jenisnya tanah seperti ini, kondisinya delta, sungainya 13, oke jadi tahu lah mana yang harus dikonservasi mana yang nggak. Sudah tahu arahnya ke mana. Lalu dari situ ketahuan, ternyata dari 13 sungai ini jika dengan seperti ini, maka bisa mensuplai air sebesar ini. Ini kan harusnya gitu cara menghitungnya.”

“Yang paling sederhana saja, orang hidup butuh air, kan? Nah hitung saja dari air. Lalu orang butuh udara segar, akhirnya keluarlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus besar, akhirnya nanti ketahuan lagi, jumlahnya itu berapa ruang kebutuhan untuk permukiman, lalu ketahuan jumlah orangnya berapa. Jadi sebenarya itu kan matematika sederhana sih. Tapi itu saja tak dilakukan.”

Tanggungjawabnya siapa yang mestinya melakukan penelitian itu?

“Ya itu kan tanggungjawab pemerintah meski pun pemerintah belum bisa melakukan. Cuma, pemerintah yang harus mengumpulkan dan melakukan studi, setelah itu jadi data dasar untuk keluarkan rencana tata ruang. Itu kan sebelum rencana tata ruang keluar ada naskah akademis, cuma baca naskah akademisnya memang tak pernah ada penelitian seperti itu.”

Apakah itu diharuskan dalam Undang-Undang? 

“Soal diharuskan sih memang tidak, paling mungkin ada di cara membuat peraturan-peraturan daerah berdasarkan naskah akademis itu biasanya ada. Tapi ini sebenarnya logik saja sih. Kalau misalnya mau melakukan perencanaan yang baik, ya harus tahu kondisi awal.”

Ketika kondisi awal tidak tahu karena tak adanya penelitian, apa yang akan terjadi? 

“Ya akhirnya kan jadinya dia ad hoc. Ad hoc, karena tidak tahu, o di sini kurang, ya udah ditambah KLB, oh ternyata di sini nahan, KLB harus naik, dan seterusnya. O, di sini ternyata kurang ruang terbuka hijau, ya kita gusur kampung sebelah sana, misalnya.”

“Padahal contohnya kita lihat Jakarta Utara ya, Muara Angke itu lebih kecil daripada cluster Golf Mediterania Indah Kapuk, contohnya itu. lalu Semper itu lebih kecil dari Kelapa gading. Maksudnya, tidak ada artinya orang kampung digusur, kan? Jadi akhirnya seperti itu, terkompensasinya ke arah yang salah, gitu. Padahal yang memberikan kontribusi kerusakan, belum tentu orang miskin, yang kampung-kampung itu. Itu kan gak adil, siapa yang punya uang, siapa yang punya akses untuk bikin sertifikat, mereka yang menang. Karena orang miskin tidak bisa. Jadi akhirnya berdasarkan itu, bukan berdasarkan rencana. Rencana bisa dibelokkan seperti sekarang kan?”

Saat ini, dorongan untuk membuat penelitian itu apa sudah ada?

“Sudah ada. Sekarang kan ada peninjauan kembali tata ruang. Jadi tata ruang RTRW 2020 ini ditinjau. kemarin pertemuan dengan Bappeda katanya mau direvisi, cuma revisi itu ada dua macam, hanya diganti Perdanya atau revisi pasal per pasal. nah itu soal lain ya?”

“Nah ini kesempatannya, ini ada gubernur baru, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia punya rencana peninjauan kembali, peninjauan tata ruang, peninjauan kembali rencana detail tata ruang, harus bikin RWZP3K dan harus bikin Perda Kawasan Strategis Pantura 1, 2, 3, dan 4. nah satu lagi ini dia harus bikini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun Di masa dia, juga harus bikin rencana yang 20 tahun. Nah itu kalau dia pintar memakai momentum itu, dia bisa mulai dari sekarang begitu hari pertama jabat, dia bisa bentuk atau pun apa sistem organisasi yagn baik, cara yang baik, untuk merencanakan yang bener-bener. Jangan dikasih konsultan, ditenderin, gitu. Tender kan kita tak pernah tahu hasilnya kayak apa?”

Bagaimana dengan persoalan transportasi di Jakarta? 

“Memang tak ada pembatasan kendaraan kan, selain ganjil-genap yang gak ada studi efektifitasnya. Ya ini ada dualisme, katanya ingin kurangi kemacentan, ingin kurangi polusi, tapi yang dibatasi sekarang bikin fly over terus, ruas jalan tol dalam kota mau bikin juga. Aneh, padahal kan tahu, kalau nambah jalan pasti nambah macet. Kalau mau mengurangi kemacetan, mengurangi polusi jangan bikin 6 ruas jalan tol. Ya itu mikirnya sesederhana itu saja. Saya gak paham itu.”

Dengan berbagai masalah pelik ini, mestinya bagaimana agar tata kelola kota Jakarta membaik? 

“Gimana ya? Ini ada banyak layer, misalnya saat pada peninjauan kembali, sayangnya sangat teknokratis ya, karena sistemnya check list yang tata ruang itu, ada musti ada dari beberapa sisi gitu. Pemerintah pertama harus punya niat, niat itu harus ditunjukkan bahwa mereka itu bertekad untuk buat Jakarta lebih baik, dengan berbagai cara kan? Harus dengan partisipasi masyarakat, kolaborasi, apa pun segalanya.”

“Di satu sisi warganya juga harus peduli. Memang ini akhrinya perlu ada dialog, gitu. Kalau misalnya memungkinkan itu semua ya musti ada badan independen yang planning commision seperti di New York atau apa pun. Bukannya di sana lebih bagus ya, tapi planning commision ini bener-bener bekerja untuk melihat jangka depan, tak punya afiliasi dengan parpol atau apa pun dan independen. Jadi bukan Bappenas bukan Bappeda. di luar pemerintah, sehingga gak ada interest yang masuk. Ya itu dan cara mekanisme partisipasi publik itu banyak sekali apalagi dengan teknologi segala macam.” (Joko)

SHARE THIS: