Amnesty Internasional: Krisis Rohingya Mirip Represi Militer di Aceh dan Papua
Posted by @Redaksi on 16th September 2017
| 280 views

AktualPress.com – Krisis kemanusiaan yang melanda etnis Muslim Rohingya di Myanmar membuat dunia terhenyak dan menyorot tajam kepemimpinan Aung San Suu Kyi yang sempat digadang-gadang sebagai tokoh perdamaian hingga mendapatkan Nobel Perdamaian pada 1991 ini. Setidaknya sudah jutaan etnis Rohingya melarikan diri dari Rakhine Karena junta militer Myanmar melakukan pembersihan etnis dengan jumlah korban yang terus meningkat dari hari ke hari.

Dedi Usman dari Amnesty Internasional, dalam diskusi “Human Right and Violence in Regional ASEAN” di Aulia Griya Gus Dur, Jakarta, menyebutkan bahwa krisis pembersihan etnis minoritas Muslim Rohingya ini mirip dengan apa yang telah menimpa Indonesia dulu.

“Ini persis seperti dulu orang menganggap Timor Leste yang mayoritasnya Katolik, represi militernya seolah ditujukan pada orang-orang Timor Leste yang Katolik, karena kebetulan tentaranya banyak yang Islam. Atau di Aceh, pemberontakannya didominasi oleh masyarakat aceh yang Islam. Atau masyarakat Papua yang diidentikkan dengan Nasrani,” terang Dedi.

Menurut Dedi, sama seperti yang terjadi di Aceh, Papua dan Timor Leste, juga terjadi represi oleh pihak militer yang membuat isu-isu agama muncul dan memantik gerakan-gerakan jihadis, meski sebetulnya yang terjadi bukanlah isu agama, namun kekerasan militer pada organisasi etnis bersenjata yang memakan korban warga sipil.

Kekerasan Negara 

Malapetaka di Aceh sendiri dimulai sejak pemerintahan Orde Baru. Pada 1989, pemerintahan Soeharto menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Dengan status ini, pihak militer memegang kendali penuh atas provinsi paling barat di Indonesia itu. Status DOM resmi dicabut pada Agustus 1998, beberapa bulan setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Status DOM memang dicabut, tetapi represi militer tetap berlanjut. Pada Januari 1999, serangkaian operasi militer dilangsungkan di Aceh dengan alasan mengamankan situasi karena muncul serangan yang diduga dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang saat itu menjabat presiden, sempat mencari solusi politik untuk meredakan keadaan. Lembaga Centre for Humanitarian Dialogue—dikenal sebagai Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue yang berbasis di Jenewa, Swiss—turun tangan sebagai mediator antara Indonesia dan GAM. Undang-Undang otonomi khusus juga disiapkan bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

Namun upaya ini masih tak berbuah hingga mulai April 2003, militer Indonesia menambah jumlah personel di Aceh. Pada dini hari 18 Mei 2003, Megawati, yang menjabat presiden pada 2001 menggantikan Gus Dur, memberlakukan Daerah Operasi Militer untuk enam bulan ke depan. Sebanyak 30.000 tentara dan 12.000 polisi dikirim untuk melawan sekitar 5.000 tentara GAM. Inilah operasi militer terbesar oleh pemerintah Indonesia sesudah reformasi. Hingga kini, sepanjang era reformasi, belum ada operasi militer yang lebih besar dari itu.

Kekerasan-kekerasan militer ini juga terjadi di bumi Papua hingga saat ini. Pada 2016, menurut Setara Institute, terjadi 68 kasus kekerasan negara di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari setahun sebelumnya. Setara Institute menyebutkan, selama Oktober 2014-Desember 2015, terjadi 16 tindak kekerasan negara.

Bukan Konflik Agama 

Mencontohkan kekerasan-kekerasan negara melalui tangan militer di Indonesia, Dedi menegaskan bahwa apa yang terjadi di Rohingya juga seperti itu. “Itu bukan konflik agama dalam pengertian kekerasan antara masyarakat Islam dengan Budha, tapi kekerasan negara terhadap etnic arms organization yang diklaim oleh mereka yang kemudian ditujukan pada etnis minoritas Muslim,” terangnya.

“Kekerasan itu benar terjadi oleh negara, tapi apakah benar negara hanya merepresi etnis minoritas Muslim? Tidak. Karena yang direpresi adalah juga etnis armed organization yang lain, misalnya etnis Kachin dan Karen juga diserang,” tambah Dedi.

Perbedaannya dengan yang terjadi di Aceh dan Papua, tutur Dedi, adalah di Myanmar dalam kasus Rohingnya adalah, ada eksklusi konsep Rohingya sebagai bagian dari ras nasional Myanmar. “Itu yang membedakan dengan kasus di Aceh dan Papua dengan Myanmar, sehingga mereka diperlakukan dengan jauh lebih parah, karena etnis Rohingnya.”

Direktur Esksekutif Burma Human Rights Networks (BHRN), Kyaw Win, juga mengamini hal ini. Ia menegaskan bahwa yang terjadi di Myanmar pada etnis Rohingya bukanlah isu agama, tetapi pembersihan etnis oleh negara terhadap isu Rohingya dengan dalih isu agama dan terorisme. “Mereka justru ingin menunjukkan bahwa kami (Muslim Rohingya) berkaitan dengan ISIS,” ujar Kyaw. “Tolong, kami sungguh berharap, jangan bawa isu masuknya jihadis ke Myanmar, sebab itu tak membantu kami dan malah membantu propaganda militer.” (Joko)

SHARE THIS: