LBH Jakarta: Anasir Orde Baru di Balik Penyerangan Seminar 1965
Posted by @Redaksi on 20th September 2017
| 92 views
Sehari setelah penyerangan, aparat kepolisian masih menjaga gedung LBH Jakarta dan YLBHI

AktualPress.com – Pembubaran seminar sejarah Tragedi 65 di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan desakan massa mengejutkan banyak pihak. Bahkan polisi yang mestinya menjaga keamanan justru ikut memaksa merangsek masuk hingga ke lantai empat gedung LBH Jakarta dan mencopot spanduk seminar. Hal ini, bahkan tak pernah dilakukan pada masa Orde Baru.

LBH Jakarta sendiri merupakan rumah rakyat yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarkat yang tak mampu secara biaya. Karena itu, upaya penyerangan LBH Jakarta ini sangat disayangkan. Direktur LBH Jakarta, Al-Ghiffari Aqsa dalam siaran persnya menyatakan pembredelan seminar dan diskusi sejarah 1965 ini di belakangnya ada anasir Orde Baru.

“Di belakang pembredelan ini ada purnawirawan-purnawirawan Orde Baru. Ini merupakan tanda yang sangat jelas bahwa pengaruh Orba masih mencengkeram bangsa ini,” ujar Al-Ghiffari, Sabtu 16 September. “Ini sinyal bagi kita bahwa neo orde baru itu memang riil adanya.”

Pelarangan para penyintas, dan bahkan staf LBH Jakarta untuk masuk ke dalam bangunan, pembubaran, hingga merangsek masuknya polisi ke lantai empat, menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, merupakan bentuk nyata dari pelanggaran kebebasan bergerak serta pelanggaran memaksa memasuki area vital orang lain. “Ini tanda demokrasi kita sudah hilang. Ini sudah darurat demokrasi!” ujarnya.

Salah satu penyintas, pimpinan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan ’65, Bejo Untung, juga menyatakan kekecewaannya atas pembubaran seminar 1965 ini. Ia menceritakan bagaimana teman-temannya para eks tahanaan politik zaman Orde Baru di berbagai tempat dihalang-halangi oleh Kodim untuk mengikuti seminar di Jakarta ini. Juga berbagai kegiatan lain seperti di Pekalongan, Kroya, di Cilacap, Cirebon, dan tempat lainnya. “Ini pelarangan yang sistematis dan nasional,” keluh Bejo.

Oleh massa yang mendemo dan menyerbu gedung LBH Jakarta, para penyintas 1965 ini dituding sebagai ‘anak-anak PKI’ yang ingin kembali membangkitkan PKI. Namun Bejo menolak dengan sangat keras tudingan bahwa seminar sejarah 65 yang diadakan itu adalah upaya membangkitkan PKI seperti yang selama ini sering dituduhkan pada mereka. “Seminar ini tak pernah menyebut tentang kebangkitan PKI. Itu sama sekali tidak benar,” sanggahnya.

Menurut Bejo, para penyintas tragedi 1965 sudah sangat trauma dengan genosida yang terjadi kala itu. Mereka ketakutan dan sama sekali tak berani bermimpi mendirikan PKI. Apalagi negara-negara besar yang dulunya menjadi pusat PKI sekarang sudah runtuh. “Kami hanya ingin hak-hak kami yang dilanggar dikembalikan,” ujar Bejo.

Komitmen Negara Mengusut Pelanggaran HAM

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyebutkan, saat mendengar kabar bahwa aparat kepolisian mengepung LBH Jakarta dan melarang masuk para penyintas berusia lanjut untuk masuk, bahkan tak memperbolehkan mereka ke kamar kecil, ia menghubungi Kapolri Tito Karnavian. Usman Hamid menyatakan hal ini atas perintah Kapolri. “Pembubaran ini merupakan perintah, atau setidak-tidaknya atas sepengetahuan Kapolri,” ujar Usman.

Hal ini ujar Usman, membuat masyarakat tak urung mempertanyakan komitmen Negara dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tito, tutur Usman, sendiri mengatakan bahwa kepolisian berada dalam posisi dilematis karena ada kelompok anti Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ingin membubarkan acara, serta ada aturan hukum larangan PKI. Terlebih ada purnawirawan TNI dan Kepolisian yang mendesaknya membubarkan acara tersebut. “Kapolri mengatakan, ada permintaan dari purnawirawan-purnawirawan TNI dan Polri untuk membubarkan seminar.”

Campur tangan petinggi-petinggi purnawirawan militer di belakang Kapolri ini, menurut  Usman merupakan penyebab utama pembubaran seminar. “Ini sepenuhnya tindakan yang dimotivasi oleh tuntutan-tuntutan segelintir orang yang bersifat politis, yang sebenarnya tak memiliki kandungan ilmiah yang mestinaya jadi dasar kerja Kepolisian,” tandas Usman.

Alasan mengenai adanya sekelompok massa yang ingin membubarkan seminar serta adanya larangan bagi PKI, menurut Dedi tidak masuk akal karena justru tugas kepolisian lah menjamin keamanan. Begitu juga, para peserta diskusi bukanlah PKI, mereka adalah penyintas yang ingin meluruskan sejarah dan mencari keadilan.

Dedi Usman menyayangkan tindakan kepolisian ini. Menurutnya ini mengkhianati apa yang dipesankan oleh Presiden Jokowi yang berjanji akan menuntaskan beban masa lalu dan melepaskan generasi muda dari beban sejarah pada masa Orde Baru. “Sikap Kapolri ini membuat komitmen presiden menjadi hipokrisi, berbeda antara apa yag dikatakan dan yang dilakukan,” tandas Dedi.

Tragedi 1965 terjadi dan menjadi masa peralihan dari Orde Lama yang dikomandoi oleh Presiden Soekarno, menuju masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dalam peralihan rezim ini, Partai Komunis Indonesia yang dituding hendak melakukan makar dihabisi oleh militer. (Joko)

 

SHARE THIS: