Nelayan Pulau Pari: Kami Tak Rela Pulau Pari Dirampas Taipan!
Posted by @Redaksi on 26th October 2017
| 58 views

AktualPress.com – Namanya Mustaghfirin, oleh warga Pulau Pari ia akrab dipanggil dengan sebutan Bobi. Ia adalah salah satu warga Pulau Pari yang paling awal membuka Pantai Perawan di Pulau Pari yang saat ini makin dikenal dan dikunjungi wisatawan. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, surga kecil di Pulau Pari yang dibangun secara swadaya oleh warga dilirik oleh PT Bumiraya Investindo (sebelumnya PT Bumiraya Griyanusa) milik taipan Pintarso Adijanto.

Kala menjaga Pantai Perawan, ia ditangkap polisi dengan tuduhan pungli. Bersama 2 nelayan lainnya, Edo dan Baok yang dituduh melakukan pungutan liar, ia harus menjalani persidangan dan mendekam di bui.  Setelah menjalani 27 kali persidangan selama 6 bulan, ia kini menjadi tahanan rumah sembari menunggu sidang putusan akhir dari hakim untuk menentukan nasib mereka. Berikut wawancara dengan Bobi:

Saat ditangkap dulu apa yang Bapak rasakan?

“Tentu saja kita shock, ya! Kita tidak melakukan kejahatan kok ditangkap. Masyarakat lokal kan punya hak untuk mengelola daerahnya sendiri. Dan ini bukan cuma di Pulau Pari saja, tapi juga di daerah lain juga ada. Ada penarikan dana untuk pembangunan fisik bangungan tersebut, yang sebelumnya sudah ada musyawarah dengan masyarakat.”

Bapak kan dituduh melakukan perbuatan criminal, bagaimana menurut Bapak?

“Kita walau orang bodoh tahu kriminal itu harus dihindari. Pertanyaannya yang dirugikan atau jadi korban itu siapa? Nggak ada itu yang dirugikan.”

“Sebenernya karena ada hal lain yang membuat kita dipaksakan bersalah dan dikriminilasisasi. Ini sudah bukan rahasia lagi. Bahwa ada kepentingan ingin menguasai lahan di Pulau Pari. Karena yang kami pantau Pantai Perawan itu memang aset, lahan basah buat siapa aja. Apalagi kayak investor, prospek ke depannya itu sangat cerah dan sangat berharga sekali. Pengembang melirik itu.”

Bapak tahu siapa pengembang itu?

“Ya, Pintarso Adijanto. Itu ada di sertifikat-sertifikat yang diklaim perusahaan.”

Apakah Bapak rela jika Pulau Pari dikuasai oleh pengembang?

“Jelas sekali saya tidak rela. Kita masyarakat Indonesia yang sudah turun-temurun di sini. Kita punya hak lah untuk mengelola tanah air sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Yang kita kelola itu pun Cuma sebagaian kecil dari yang ada di Pulau Pari, yang alhamdulillah dengan semangat gotong-royong kita maju. Karena sistem yang kita pakai maju dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Dan bisa kita buktikan majunya Pantai Perawan itu hasil dari swadaya masyarakat, bukan siapa-siapa.”

“Kami akan tetep melawan. Karena proses majunya, suksesnya kita, makmurnya kita ini bukan sekedar simsalabim dan adakadabra. Perlu proses panjang untuk sampai saat ini. Jelas kami akan melawan. Melawannya kita bukan istilahnya melwan negara. Tapi kita melawan dalam arti melawan untuk hak kita untuk hidup, mengelola. Kami bukan mengklaim, tapi mengelola. Kalau mengklaim kami tidak mengklaim itu bukan punya kita tidak.”

Perusahaan mengatakan jika dikelola swasta, maka akan menguntungkan warga. Apakah bapak setuju?

“Itu kan opini mereka. Kalau mereka kuasai Pulau Pari, jelas jadi persaingan dengan warga, persaingan artinya merugikan. Itu ujungnya merugikan masyarakat. Mereka akan bangun homestay, dengan homestay, rumah makan. Artinya homestay warga Pulau Pari akan tesraingi yang ujung-ujungnya pasti merugikan Pulau Pari. Enak bener kita yang buka mereka yang untung.”

“Saya punya pengalaman, jadi yang datang ke Pantai Perawan itu ada dari luar, anak-anak muda dari Bali dan Lombok yang juga daerahnya pesisir. Mereka cerita, awalnya yang mengelola warganya, dana dari masyarakat. Ketika diambil alih oleh pengembang ternyata apa? Masyarakat tersingkir. Masyarakat hanya jadi kacung dan kuli. Yang tadinya tempat bermain masyarakat, tempat mengais rejeki masyarakat, sampai saat ini temen-temen yang di sana itu tak bisa lagi. Mereka pesan, tolong pertahankan, tolong pertahankan jangan sampai kayak kita.”

“Sampai mereka bilang sedih sekali. Pesen mereka tolong pertahankan ini karena ini untuk kemakmuran rakyat. Karena negara ini merdeka untuk rakyat. Karena yang berjuan guntuk melawan penjajah aitu antara rakyat dan pemerintah. Bukan korporasi, bukannya pengembang. Jadi istilahnya wajar dong, kita sebagai ahli waris itu mencicipi, hidup tenang di negaranya sendiri. Punya hak mengelola di tempat sendiri.”

Waktu itu, Bapak kepikiran akan kena juga seperti mereka?

“Iya, sempat kepikiran. Pengembang itu kan punya uang. Mau mengembangkan pasti membangun dengan istilahnya gaya mereka kayak homestay, tempat makannya juga, tempat bermainnya juga. Di situ kita berpikir, kalau seandainya mereka masuk ke mari dan mengembangkan itu, contohnya kita ambil saja beberapa pulau dekat Pulau Pari, yang tempat kita cari ikan, cari rejeki di situ, ketika kita cari ikan kita boro-boro mampir ke situ, lewat aja kadang-kadang kalau rapat dimarahin oleh penjaganya. Kita gak mau seperti itu.”

“Seperti Puulau H, padahal dulu habis jaring ikan, kalau lapar kita bakar ikan di situ. Sederhananya nelayan, istilahnya ada kebebasan nelayan di tanah airnya sendiri, dalam arti itu tentu bukan merusak. Hanya singgah, setelah dapat hasil ikan mereka bakar, dimakan. Tapi setelah dibangun mewah begitu, kita gak bisa, kita lewat aja disuruh jauh. Ada larangan. Kita tidak mau Pulau Pari pun seperti itu pada anak cucu kita nanti pada masyarakat sendiri.”

Kalau Pulau Pari diambil mereka menurut Bapak apa yang akan terjadi?

“Kalau Pulau Pari diambil mereka, jelas itu banyak penlanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Itu jelas bertentangan dengan UU dan istilahnya peraturan-peraturan daerah. Apabila Pulau Pari diambil mereka, tentu membangun dengan gaya mereka pasti kelasnya sudah bukan menengah lagi, tapi atas. Pasti pasir-pasir yang ada masih alami itu bisa diambil utnuk penambahan pulau. Itu merusak. Gak hanya pasirnya, biotanya, merusak mata pencaharian nelayan sendiri.”

Pulau Pari sendiri sudah dikelola oleh warga sejak lama, tapi baru dipermasalahkan sekarang oleh perusahaan. Bagaimana pendapat Bapak?

“Ya itu. Kenapa baru sekarang? Kenapa bukan dari dulu kalau kami memang salah? Dulu saja jalan susah ke pantai perawan, jalan cuma 40 sentimeter lebarnya, sekarang sudah bisa pakai mobil. Ini bukan oleh pemerintah, tapi oleh swadaya masayrakat. Pak Lurah, juga Pak Camat juga waktu itu pun juga bilang, ini dibangun warga sendiri, Pak Camat bilang tolong buka wisata di Pulau Pari oleh warga, contoh di Pulau Tidung yang berjalan dengan sukses. Support moril dari beliau-beliau itu lah yang mempersilahkan untuk kepentingan masyarakat banyak yang membuat kita juga semangat.”

Sekarang Bapak kan sedang menunggu putusan putusan akhir dari hakim, apa harapan Bapak?

“Soal putusan hakim saya harap Pak Hakim, sebelum putuskan lihat dan dengar dulu, jangan asal putuskan. Adanya satu terdakwa harus ada pelapor. Sampai saat ini saksi gak nongol, juga korbannya. Juga kesaksian dari penyidik itu sendiri, dari kelurahan, kabupaten, itu gak ada masalah. Bahkan dari penyidik sendiri bilang taka da kekerasan atau keributan di lapangan. Hanya ada satu orang yagn tidak kami kenal.”

“Harapan kami, harapan masyarakat, harapan anak, harapan kelurag saya, kami mohon dibebaskan biar kami bisa bermasyarakat lagi, bermanfaat untuk masyarakat. Kami bersama masyarakat Pulau Pari akan terus melawan. Karena pada dasarnya, selama ini kami dizolimi, dipaksakan bersalah, padahal di lapangan yang dituduhkan itu tidak ada sama sekali. Warga akan melawan sampai putusan itu akan putuskan kami tak bersalah. Sampai nama kami bersih dari tuduhan-tuduhan itu.” (Joko)

SHARE THIS: