Reforma Agraria: Untuk Rakyat atau Untuk Korporasi?
Posted by @Redaksi on 31st October 2017
| 80 views

AktualPress.com – Dalam janji-janji politiknya saat Pemilihan Presiden, Presiden terpilih Joko Widodo menjanjikan akan melakukan reforma agraria agar rakyat kecil bisa sejahtera. Awal 2017, untuk ketiga kalinya dalam rapat paripurna Kabinet Kerja pun, Jokowi menyatakan pemerintah akan memfokuskan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria. Namun dalam prakteknya, reforma agrarian ini masih memiliki banyak catatan dan justru dinilai malah mengakomodasi korporasi alih-alih rakyat kecil.

Reforma agraria di tangan Jokowi dinilai condong pada ego sektoral demi kepentingan sektor dan pihak tertentu, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Monopoli-monopoli lahan oleh korporasi seperti Sinar Mas, Perhutani, korporasi tambang dan pariwisata justru menjamur. Keinginan besar Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur juga membuat pemerintah seakan mementingkan pengadaan lahan untuk infrastruktur, termasuk dengan cara menggusur masyarakat setempat.

Bagaimana sebenarnya reforma agraria saat ini berjalan? Benarkah reforma agraria ini untuk rakyat atau untuk korporasi? Berikut wawancara dengan Pakar Reforma Agraria Institut Pertanian Bogor, Dr. Ir. Gunawan Wiradi:

Bagaimana bapak terhadap reforma agraria yang didengungkan pemerintah saat ini?

“Yang dilakukan sekarang ini, lepas dari apa pun jangan diklaim sebagai reforma agraria.”

Kenapa tak boleh diklaim sebagai reforma agrarian?

“Karena reforma agrarian itu konsepnya restrukturisasi, bukan sekedar distribusi. Tapi redistribusi. Redistribusi itu istilah statistik, distribusi artinya sebaran, jadi mengatur ulang sebaran. Bukan sertifkat ini-itu, bukan itu. Jadi restrukturisasi kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah, untuk menghilangkan ketimpangan.”

“Kalau sekarang ini kan sertifikasi. Sertifikasi itu kan Anda punya 3000 hektar sudah punya sertifkat tidak diapa-apain, tapi saya punya setengah hektar digusur karena tak ada sertifikat. Bukan itu. Tapi supaya adil, Anda punya batas maksimum sekian, sisanya dibagikan kepada yang tidak punya tanah. Itu seharusnya.”

“Tapi untuk itu kondisi sekarang memang berat. Karena kita memang sudah terlanjur dicengkeram sistem ekonomi liberal.”

Beratnya bagaimana, Pak?

“Sertifikasi itu kan untuk mempermudah transaksi modal asing saja. Itu malah menggusur rakyat. Jadi malah bertentangan sebenarnya dengan reforma agraria. Tapi kalau saya mengatakan itu, terus nanti dikira melawan pemerintah. Bukan, ini mengoreksi pengertian supaya tidak menyesatkan generasi muda akan apa itu pemahaman tentang apa itu reforma agraria.”

Jika sertifikasi itu jika justru bertentangan dengan reforma agraria, mestinya bagaimana?

“Sertifikasi itu mestinya langkah teakhir. Langkah pertama itu registrasi. Itu harus dengan penelitian, ketimpangannya seperti apa, dirumuskan. Baru nanti dibuatkan undang-undangnya. Jangan undang-undang dulu.”

“Nah ini yang terjadi, terbalik-balik, prosedurnya kebalik. Karena dari awal memang sudah mungkin karena tak ada kemauan, ya? Kita tidak punya grand desain, desain komprehensif menyeluruh yang, tapi principal, baru sesudah itu melaksanakan programnya, baru pelaksanaannya, baru lembaganya. Dan yang paling esensial juga pengertian reforma agraria itu bukan kerja rutin.”

Tidak rutin bagaimana?

“Bentuknya ad hoc. Jadi di negara mana pun seperti itu, Jepang 4 tahun, India 5 tahun. Jadi proram yang ada batas waktunya. Nah karena itu lembaga pelaksanaanya sifatnya ad hoc. Kalau kementrian itu kan rutin, ini bukan, lembaga pelaksana khusus untuk itu. Berlangsung kerjanya selama ada program itu. Jadi ada batasnya. 5 ahun lah, 3 tahun lah. Sesudah itu lembaga ini bubar.”

Berapa banyak konflik agraria di Indonesia?

“O, banyak. banyak sekali.”

Contohnya?

“Banyak kasus, saking banyaknya saya sampai lupa. Almarhum Prof. Parlindungan sudah merekam 7.000 kasus selama Orde Baru sampai sekarang. Cuma sayangnya dokumen itu, beliau meninggal gak tahu ke mana. Dulu mau saya beli, mau saya analisis, hilang karena kantornya pindah, saya pergi ke Eropa. Itu hilang dua dus.”

Termasuk konflik agraria di pesisir juga seperti yang terjadi di Pulau Pari?

“Nah, begini UU Pokok Agraria itu yang ada sekarang, yang diundangkan 1960 itu memang harus saya akui, belum mencerminkan secara utuh waktu lahirnya ide itu. Karena ada perjanjian KMB uang berbelit-belit. Jadi belum menyangkut kehutanan, pesisir, belum ada. Akhirnya baru tanah pertanian sawah. Jabarannya baru itu, yaitu uu no 56 tahun 60, itu.”

“Karena itu belum mencakup. Akhirnya kan semakin ruwet, contohnya konflik agraria di Pulau Pari ini. Makin ruwet. Ini karena sesuatu yang belum dipahami betul. Kaitannya ya seperti sekarang ini, uu tumpeng tindih. Jadi saya bisa memahami kenapa itu terjadi. Karena antara BPN, ATR, kehutanan, beda pendapat karena masing-masing ada UU-nya yang membuat dia terikat. Jadi kalau saya ke sini nanti saya dipidanakan karena uunya begini. Jadi undung-undangnya malah menghalangi.”

Kenapa bisa separah itu?

“Dari awal itu, memang karena lahirnya Orde Baru yang mengundang investor asing itu yang bertengangan dengan ideologi kita. Ini warisan dari Orde Baru.”

Lalu apa solusinya menurut Bapak?

“Wah itu harus revolusioner. Dan revolusioner itu selalu mengabaikan hukum dulu. Lah wong sekarang UUD 45 diobrak-abrik gitu, kan? Tidak seperti yang dulu.” (Joko)

SHARE THIS: