MUI Menuju Organisasi Moderat Puritan
Posted by Lestari on 3rd November 2017
| 61 views

AktualPress.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan perhimpunan yang pengaruhnya cukup diperhitungkan, khususnya di kalangan umat Muslim Indonesia. Organisasi ini telah diangggap sebagai representasi ulama’ dari seluruh Indonesia. Karena itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI pun sangat menentukan dinamika pergerakan umat Muslim Indonesia. Dalam beberapa kasus, hal ini benar-benar terbukti. Contohnya, kasus penyerangan Jemaah Ahmadiah yang tersebar di berbagai tempat seperti Lombok, Parung-Bogor, atau pun Banten. Kehadiran Jemaah Ahmadiyah di berbagai daerah ini disambut oleh serangkaian aksi demonstrasi dari kelompok-kelompok Islam garis keras. Tak jarang aksi demonstrasi ini diiringi dengan tindakan-tindakan brutal, seperti pembakaran tempat tinggal, pemukulan, bahkan sampai pada taraf pembunuhan dengan cara yang sangat kejam. Para demonstran sendiri mengakui bahwa aksi mereka ini terinspirasi atas fatwa MUI tentang pelarangan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia, baik itu yang beraliran Qadiyan maupun Lahore. Padahal Jamaah Ahmadiyah Lahore memiliki keyakinan yang lebih dekat pada Sunni. Besarnya pengaruh MUI juga dapat dilihat dari penentuan halal-haram dalam makanan. Betapa masyarakat Muslim Indonesia, lebih tertarik untuk membeli berbagai makanan yang terlabeli halal dan menduga yang tidak terlabeli sebagai makanan haram atau setidaknya ragu untuk membelinya.

Besarnya pengaruh MUI terhadap masyarakat Muslim Indonesia semakin mempertegas pentingnya ideologi yang dianut oleh MUI dan orang-orang yang mengisi posisi penting di dalamnya. MUI sebagai salah satu organisasi Islam terkemuka di Indonesia, akan menjadi target penting dari kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang ingin mendominasi masyarakat Muslim Indonesia. Tapi faktanya kini, MUI lebih cenderung untuk menjadi puritan ketimbang moderat. Jika pada masa sebelum reformasi, kontestasi ideologi yang hadir di tubuh MUI adalah Islam tradisional (NU) dan Islam modern (Muhammadiyah). Tetapi setelah reformasi, paham-paham puritan dan radikal pun mulai turut mewarnai kontestasi tersebut.

Puritan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebuah paham yang menekankan pada pemurnian iman, termasuk penodaan agama, anti terhadap penyimpangan, bid’ah, pemurtadan, hingga liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Ciri lainnya adalah orientasi hukumnya yang ketat dalam beribadah, lebih sensitif pada persoalan moral, termasuk pornografi dan perjudian.

Seperti yang diulas oleh Moch. Nur Ichwan, MUI kini lebih pantas disebut sebagai organisasi moderat puritan. Meski MUI telah tersisipi paham-paham puritan semacam ini, tetapi dalam beberapa hal ia tetap memiliki sikap yang moderat. Contohnya, anti terhadap terorisme, menyetujui negara yang berasaskan pancasila, serta penerimaannya terhadap modernitas meski terhadap yang terakhir ini MUI sangat selektif.

Sebelum fatwa anti liberalisme, pluralisme, dan sekularisme dikeluarkan oleh MUI, beberapa posisi di dalam organisasi MUI sendiri masih diisi oleh beberapa orang yang dianggap liberal seperti Prof. Musdah Mulia. Tetapi, setelah fatwa ini dikeluarkan, MUI melakukan pembersihan diri total dengan cara mengeluarkan anggota-anggotanya yang terindikasi liberal dan di saat yang sama menambah volume anggota-anggota yang cenderung radikal dan puritan. Akibatnya, penyeimbang gagasan kelompok-kelompok radikal dan puritan di dalam tubuh MUI pun benar-benar tidak ada lagi. Ini juga faktor lain yang membuat MUI menjadi semakin puritan.

Beberapa indikasi yang membuat MUI terlihat bergerak menuju kepada puritan dan radikal adalah: pertama, normatisasi isu-isu halal dan haram telah mencapai ruang-ruang yang tidak tersentuh sebelumnya oleh ulama-ulama tradisional, seperti halal-haramnya makanan, kosmetik, obat-obatan, perbankan, asuransi, dan berbagai masalah ekonomi lainnya. (Perlu diingat bahwa sertifikasi halal ini mendatangkan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Jadi, wajar saja jika kebijakan ini menimbulkan prasangka negatif dari berbagai pihak terhadap kecenderungan oknum-oknum di MUI untuk mendapatkan uang dengan cara-cara keagamaan. Bandingkan jika sertifikasi dilakukan pada makanan-makanan yang haram, tentu tidak akan menguntungkan secara ekonomis tapi tetap berfungsi sebagai tanda halal-haramnya sesuatu dan tentunya akan menjauhkan anggota-angggota MUI dari godaan uang)

Kedua, orientasi teologisnya yang semakin konservatif. Terbukti dari terbitnya fatwa tentang larangan liberalisme, pluralisme, dan sekularisme, berikut pelarangan Ahmadiyah, doa bersama lintas agama, warisan beda agama, dan bahkan pernikahan beda agama dalam semua jenisnya (sesuatu yang secara terang tidak dilarang di dalam al-Qur’an). Ketiga, orientasinya yang hanya memihak kepentingan umat Muslim ketimbang kepentingan nasional. Berbeda ketika MUI di zaman orde baru yang berperan sebagai pelayan pemerintah dan melindungi kepentingan nasional ketimbang kelompok.

Beberapa indikasi yang telah disebutkan di atas bukanlah indikasi yang baku dan selamanya akan seperti itu. Kemungkinan bahwa MUI akan terus bergerak menjadi lebih radikal masih sangat mungkin terjadi, ketimbang mempertahankan identitas moderatnya. Terlebih setelah keberpihakan MUI dengan gerakan anti-Ahok yang terjadi beberapa waktu lalu. Jika MUI pusat telah mengambil sikap seperti ini, apalagi MUI cabang daerah yang notabene diisi oleh orang-orang yang pendidikannya berada di bawah orang-orang di MUI pusat. (AL)

SHARE THIS: