Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Belum Tersentuh Reforma Agraria
Posted by @Redaksi on 3rd November 2017
| 58 views

AktualPress.com – Tiga kali dalam masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna Kabinet Kerja menyatakan pemerintah akan memfokuskan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria. Namun dalam prakteknya, reforma agrarian ini masih memiliki banyak catatan, salah satunya reforma agrarian belum menyentuh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hal ini diungkapkan oleh oleh Peneliti maritim Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dedi Supriadi Adhuri dalam Dialog Publik ‘Kontekstualisasi Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diadakan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Menteng, Jakarta, Senin 30 Oktober. “Masyarakat pesisir, nelayan masih marginal posisinya baik dari segi penguasaan lahan di pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Dedi.

Penyebabnya, menurut Deputi Pengelolaan Pengetahuan KIARA, Parid Ridwanuddin karena reforma agraria selama ini masih diidentikkan dengan daratan atau tanah berupa hutan dan sawah lahan pertanian semata. Ini mengakibatkan perhatian pada konflik agraria yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil terabaikan meski pun banyak juga pelanggaran tata ruang di sana.

KIARA mencatat ada empat penyebab kasus konflik ruang dengan masyarakat di pesisir: reklamasi, pertambangan, pariwisata dan isu konservasi. Di mana kasus reklamasi tercatat merupakan penyumbang terbesar konflik agraria di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Empat Penyumbang Konflik Agraria di Pesisir

KIARA dalam rilis resminya pada 2016 mencatat ada 16 proyek reklamasi di Indonesia yang secara langsung berdampak buruk pada warga di sekitarnya. Proyek reklamasi ini membuat warga kehilangan mata pencaharian serta kerusakan ekologis yang sangat parah. Ini terjadi mulai dari reklamasi tertua dan pertama di Indonesia di Manado, hingga reklamasi Teluk Jakarta yang ramai dibicarakan orang saat ini. KIARA mencatat, luas lahan yang terdampak mencapai 19.066,813 hektre, dengan total warga pesisir yang terdampak mencapai 107.361 kepala keluarga. “Jadi bayangkan betapa luas dan banyaknya yang terdampak,” ujar Parid.

Parid menjelaskan, KIARA mencatat ada 16 reklamasi karena hanya dikhususkan pada reklamasi yang berdampak langsung pada warga pesisir dan pulau-pulau kecil. Mulai dari Teluk Jakarta, Pantai Swering, Pantai Marina, Pesisir Manado, Teluk Benoa, Pantai Balikpapan, Anjungan Pantai Losari, Pantai Talise, Pantai Kenjeran, Pesisir Lamongan, Pulau Serangan, Pantai Bitung, Pantai Tanjung Merah, Pantai Boulevard, Teluk Tangerang dan Teluk Kupang.

Kementrian Kelautan dan Perikanan sendiri mencatat ada 52 proyek reklamasi di Indonesia. Dan dari jumlah ini, Komite Pemberantasan Korupsi sudah menyatakan 28 proyek reklamasi terindikasi korupsi. Dari sisi Amdal, kesemua proyek reklamasi ini juga dinilai bermasalah.

Kedua adalah kasus pertambangan. KIARA mencatat ada ratusan tambang di Indonesia yang merusak kehidupan warga pesisir. Di Bangka Belitung misalnya, dari 185 pulau ada 1.100 titik yang ditambang. Ada 18 wilayah pesisir yang ditambang dengan  Tambang-tambang ini membuat masyarakat pesisir kehilangan mata pencaharian karena air laut tercemar. Di Sulawesi Tengah, Kampung Teri, sebuah kampung yang warganya hidup dari ikan teri bahkan sampai musnah karena limbah dari perusahaan timah mencemari laut dan membunuh ikan teri yang biasa mereka panen.

Sektor pariwisata juga, tutur Parid menyumbang konflik agraria di pesisir. Sektor ini tidak merusak alam, namun membuat masyarakat terusir dari tempat tinggalnya karena daerah tempat ia tinggal dikooptasi oleh korporasi. Selain itu, masyarakat juga terhalang untuk mencari ikan di daerah pariwisata tersebut. Dan karena dipisahkan dari air, kehidupan sosial dan budaya mereka juga hancur. Hal ini juga dipacu dengan upaya pemerintah yang menjual pariwisata pesisir yang digadang-gadang bisa memicu pertumbuhan ekonomi, namun sayangnya yang terjadi adalah konflik perebutan lahan dan sumberdaya antara warga yang tinggal di sana dengan korporasi yang ingin memonopolinya.

Di Jakarta sendiri, dari 342 pulau yang ada di Kepulauan Seribu, 67 pulau sudah menjadi milik swasta. Di mana Pulau Pari yang saat ini warga sedang bersengketa dengan PT Bumipari Investindo (tadinya PT Bumiraya Griyanusa) milik taipan batubara Pintarso Adijanto terkait klaim kepemilikan lahan. Sudah tujuh warga dikriminalisasi oleh PT Bumiraya, tiga warga sedang menunggu putusan akhir, dan empat lainnya sedang dalam proses penyidikan dan pra peradilan.

Terakhir, isu konservasi alam juga berdampak bagi warga pesisir. Penelitian ilmuwan Jepang yang menemukan bahwa mangrove, karang, padang lamun dan ekosistem lain di pesisir mampu menyerap 10 kali lipat karbon dibandingkan hutan tropis membuat pemerintah menjual isu perubahan iklim di dunia internasional agar mendapatkan donor lembaga asing untuk konservasi. Hal ini, juga berdampak pada nelayan pesisir yang dimasukkan ke bui karena dianggap merusak lahan konservasi.

Dari kesemua masalah ini, Parid menilai secara regulasi, celakanya pemerintah justru memberikan kemudahan izin korporasi untuk menguasai pulau-pulau kecil. Sementara untuk masyarakat sangat sulit mendapatkan izin mengelola mengelola. “Contoh reklamasi Teluk Jakarta itu kan izinnya gampang banget keluar,” terang Parid.

Reforma Agraria: untuk Rakyat atau Korporasi?

Pakar Reforma Agraria Institut Pertanian Bogor, Dr. Ir. Gunawan Wiradi juga mengutarakan kritik yang sama. Gunawan berpandangan UU Pokok Agraria tahun 1960 belum mencerminkan secara utuh permasalah agraria di Indonesia. Di antaranya masih belum mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurutnya apa yang dilakukan sekarang oleh pemerintah tidak layak diklaim sebagai reforma agraria. Menurut Gunawan, konsep reforma agraria adalah restrukturisasi, bukan sekedar distribusi, tapi redistribusi. “Jadi mengatur ulang sebaran. Restrukturisasi kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk menghilangkan ketimpangan,” terangnya.

Gunawan juga mengkritik langkah pemerintah yang terlalu fokus melakukan sertifikasi yang terlalu memanjakan korporasi. Menurutnya sertifikasi ini pada prakteknya justru mempermudah transaksi modal asing dan menggusur rakyat. Jadi malah bertentangan sebenarnya dengan reforma agraria,” tandasnya.

Menurut Guanwan, sertifikasi mestinya adalah langkah teakhir. Langkah pertama adalah melakukan registrasi yang diawali dengan penelitian komprehensif untuk mengetahui masalahnya apa. Baru nanti dibuatkan undang-undangnya. “Nah ini yang terjadi, terbalik-balik,” kritik Gunawan. “Kita tidak punya grand desain, desain komprehensif yang menyeluruh, tapi principal. Baru sesudah itu melaksanakan programnya, baru pelaksanaannya, baru lembaganya.” (Joko)

SHARE THIS: