Nelayan Pulau Pari Diputus Bersalah, Negara Gagal Lindungi Nelayan
Posted by @Redaksi on 9th November 2017
| 38 views

AktualPress.com – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus vonis 6 (enam) bulan penjara kepada 3 nelayan Pulau Pari, yaitu Mustaqfirin alias Boby, Mastono Alias Baok dan Bahrudin alias Edo pada Selasa 7 November karena dianggap bersalah melakukan pungutan liar kepada wisatawan di Pantai Perawan dianggap sebagai kegagalan negara dalam melindungi hak-hak konstitusional nelayan.

Dalam rilisnya, KIARA menilai putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945  yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Putusan majelis hakim juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menegaskan bahwa masyarakat pesisir memiliki hak untuk mengelola dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kuasa hukum nelayan, Matthew Michelle Lenggu menilai dakwaan pasal 368 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemerasan yang dituduhkan tak diurai lengkap oleh hakim. Matthew menilai hakim luput memenuhi uraian unsur kekerasan yang dituduhkan. “Fakta tak adanya kekerasan tidak dipertimbangkan hakim, padahal dalam sidang terbukti tak ada satu pun ancaman kekerasan dari ketiga nelayan,” ujar Matthew.

Keputusan ini juga dianggap sebagai preseden buruk yang bisa mengancam keberlangsungan pengelolaan pulau-pulau kecil yang berbasis kerakyatan, terutama dalam eko pariwisata berbasis lokal. “Karena dengan putusan ini, pengelolaan pulau-pulau kecil oleh masyarakat itu dianggap salah oleh hukum,” terang Matthew.

Pasal 4 huruf C dan D UU Nomor  1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengakui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan oleh masyarakat  dengan tujuan tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya.

Bahkan Pasal 61 ayat 1  dan 2 UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menuntut Pemerintah untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 juga telah memberikan pengakuan hak bagi nelayan untuk berdaulat atas wilayah sendiri. Mandat dari putusan MK adalah  Negara harus menjamin terpenuhinya 4 hak konstitusional nelayan Indonesia salah satunya hak untuk mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil.

Keputusan hakim ini, dianggap telah mencederai semangat melindungi hak-hak masyarakat lokal dan dikhawatirkan, tak hanya bagi masyarakat Pulau Pari, namun juga akan berdampak pada semua masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia. Peneliti maritim Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Dedi Supriadi Adhuri, menyebutkan keputusan ini akan berdampak seirus pada pengelolaan pesisir berbasis masyarakat local.

“Kemampuan pengelolaan masyarakat akan terganggu. Untuk berlanjut kan dipengaruhi kemampuan mereka untuk menggenerate uang dari pengelolaan, dan salah satu caranya dengan pungutan itu,” ujar Dedi. “Kalau tak ada uang dari mana mereka bisa mengelola pesisirnya?”

Solusinya, tutur Dedi, warga bisa meminta ijin lokasi ke pemerintah untuk mengelola pantai. Jika sudah mendapatkan ijin lokasi praktek, maka pengelolaannya diakui negara dan menjadi legal.

Mustaghfirin, warga pengelola Pantai Pasir Perawan yang didakwa bersalah juga menyatakan keberatan. Selain menurutnya tak terbukti mereka melakukan kekerasan seperti yang didakwakan, dengan keputusan ini maka pengelolaan pariwisata swadaya yang memakmurkan warga Pulau Pari terkena imbasnya. “Nanti semua masyarakat bersalah semua. Tak boleh mengelola pantai. Kami juga khawatir nanti ini ditiru di pesisir lain dan masyarakat lokal di tempat lain juga tak bisa mengelola pantai,” terang Mustaghfirin.

Arif Pujianto, warga pengelola Pantai Bintang yang dibuka secara swadaya oleh masyarakat di Pulau Pari setelah Pantai Pasir Perawan juga menyatakan keberatan dan kekhawatirannya. Menurutnya, keputusan ini akan berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Pulau Pari yang mayoritas wisata pantai.

Setelah berembug dengan warga, ketiga nelayan yang sudah menjalani masa tahanan 6 bulan, yang artinya impas dengan masa tahanan yang diputus hakim, menurut kuasa hukum nelayan dari KIARA, Tigor Hutapea siap berkorban dan akan mengajukan naik banding. “Kita akan naik banding,” ujar Tigor.

Warga Pulau Pari sendiri telah berpuluh-puluh tahun menetap, membuka wisata dan mengelola secara mandiri. Uang hasil dari wisatawan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pantai perawan sisanya untuk membayar petugas kebersihan, membangun mushola dan membantu anak yatim. Pengelolaan ini dilakukan mandiri tanpa keterlibatan pemerintah. Keteguhan mereka tetap bertahan karena warga khawatir tak bisa lagi mengelola pantai untuk pariwisata yang mereka buka secara swadaya.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini menghasilkan dua  catatan merah atas gagalnya Negara dalam memastikan perlindungan hak-hak nelayan Indonesia. Pertama, negara gagal melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman privatisasi dari investasi dan korporasi. Kedua, Negara gagal mengakui dan melindungi hak-hak nelayan mengelola wilayah pesisir dan pulau kecil.

Presiden Joko Widodo yang menyampaikan laut sebagai masa depan bangsa tampaknya hanya menjadikan laut dan pesisir sebatas jargon semata.  Kepulauan seribu masuk dalam proyek KSPN yang berarti masyarakat pulau-pulau kecil terancam oleh investasi. (Joko)

SHARE THIS: