Kejar Pertumbuhan Ekonomi Tak Harus dengan Hancurkan Hutan
Posted by @Redaksi on 17th November 2017
| 37 views

AktualPress.com – Demi mengejar pertumbuhan ekonomi, eksploitasi masif industri yang merusak hutan-hutan Indonesia terus merangsak. Merambahnya Hutan Tanaman Industri (HTI) yang merusak tak hanya ekosistem hutan, namun juga kehidupan masyarakat adat di sekitar hutan makin tersingkirkan. Yang jika hal tersebut tak dikendalikan, maka di masa depan yang tidak jauh, generasi mendatang tak akan menikmati kekayaan hutan Indonesia.

Hal ini tentu harus dicegah. Memanfaatkan hutan bukan berarti harus dengan menghancurkannya. Berikut wawancara dengan Manager Kampanye Kehutanan dan Perkebunan WALHI, Fatilda Hasibuan:

Bagaimana kondisi hutan kita saat ini?

Hutan Indonesia saat ini terancam oleh korporasi, oleh Hutan Tanaman Industri (HTI). Kalau menurut kami (WALHI), HTI bukan hutan, tapi perkebunan kayu. Hutan bagi kita adalah multikultur, bukan monokurltur. Karena monokultur pasti merusakseperti tanaman ekaliptus atau sawit yang terkenal sangat merusak. Kalau karet atau coklat masih bisa ditanamain yang lain masih hidup. Begitu juga kopi kecuali jenis kopi yang 1-3 tahun berbuah itu.”

“Monokultur itu sangat tidak ramah pada tanaman lain. Dengan monokultur, akan merusak ekologi, memutus rantai ekosistem. Karena itu tak ada ketidakseimbangan ekosistem, misalkan akan banyak ular, atau semut, atau tikus, atau bahkan habitat suatu spesies hilang. Misal ular jadi makan manusia, orang hutan atau gajah jadi datang ke ladang.”

“Kita bukan mau kampanye buruk, tapi mestinya pembangaunan itu tak merusak kehidupan manusia. Pembangunan ekonomi itu harus mempertimbangkan manusianya juga. Di Indonesia kan jarang mengukur manfaat ekonomi dari usaha-usaha yang peduli dengan lingkungan. Semua dihitung dengan ekonomi yang padat modal modal. Mendirikan perkebunan misalnya, itu yang dihitung manfaat ekonomi, kapitalnya saja. Kalau masyarakat mengelola satu kawasan, misalnya satu daerah mereka kelola dengan bagus sesuai dengan kedaulatan lokal di situ, itu tak pernah dihitung menjadi pendorong ekonomi.”

Upaya masyarakat sebagai bagian pendorong ekonomi contohnya seperti apa?

“Masyarakat adat di seluruh di Indonesia, di Kalimantan, di Papua, di Padang juga, mereka itu kan mengelola lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam, lahan, hutan, itu kan sudah ada diatur di adat mereka. Di kehidupan mereka mereka sudah paunya aturan mereka sendiri. Misalnya hutan itu ada lapiasan-lapisannya. Ada hutan yang tak bisa disentuh, hutan larangan. Atau sungai larangan, yang atasnya larangan, hanya untuk ambil air, bawahnya tempat mandi, dan bawahnya lagi buat binatang.”

“Hutan atau sungai larangan ini, kalau dirusak nanti bisa bikin marah nenek moyang. Karena kalau dieksploitasi mungkin mereka akan ada sumber air, sumber tanaman yag mungkin bibit tanaman bisa hancur. Mereka tak mau sentuh ini karena mereka tahu kalau sentuh ini akan hilang kebutuhananya.”

“Dalam masyarakat adat kan ada tempat kayu, tempat menggembala, tempat tani, tempat pemukiman. Itu diatur di kepala mereka semua, dan dipatuhi, di kepala mereka, tak ditulis. Sistem ini yang banyak dirusak dengan masuknya modal. Sehingga yang dihitung manfaat ekonomi adalah hasil perkebunan, ekspor, cpo, devisa saja. Seolah hanya itu yang membuat masyarakat kaya.”

“Ini yang tak pernah dihitung, kedaulatan jangka panjang. Padahal mungkin kalau mereka kaya dibiarkan mengelola rakyatnya gak akan raskin. Mereka butuh puskesmas tak separah ini. Sekarang setelah mereka jadi perkebunan monokultur mereka jadi tergantung, ekonomi, politik, social dan budayanya. Warga buruh di HTI, sementara gaji buruh sekarang rendah. Stress, lahan yang hilang, budaya yang hilang, itu kerugian yang tak pernah dihitung. Yang dihitung adalah kapital berapa cpo yang dapat saja.”

Apalagi peran pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam mendorong ekonomi?

“Dari pangan misalnya. Dengan menghitung pangan yang dihasilkan dari hutan, misalkan buah-buahan. Di Indonesia saja rambutan bisa bermacam-macam, dan rasanya beda. Itu yang tak pernah didata oleh Dinas Kehutanan misalnya. Di kalimantan kan masih masih ada macam-macam rambutan seperti itu. Ini yang tak pernah dikelola, dikiranya gak ada manfaaat itu. Ini terbuang semua karena tak ada yang beli, tak ada pengangkutan. Harusnya di sini ada Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, kan harusnya mereka mempromosikan itu.”

“Misalnya di perbatasan Kalimantan barat dan Kalimantan Tengah, di Lamandau. Di situ masih ada hutan yang asli di dalam itu semua buah-buahan ada. Ketika musim buah itu sampai berjatuhan, kalau bawa truk itu bisa ambil gratis dua truk penuh. Itu tak pernah dilihat sebagai potensi. Ada durian warna kuning, warna merah. Di sini kan tak pernah lihat. Sementara buah durian itu diimpor dari Thailand. Itu yang tak pernah dihitung. Kalau ini dilihat, ini ada pasarnya, bisa dibuat pengepakan, dari Borneo bisa dibawa ke Jakarta misalnya.”

Pariwisata alam apakah juga bisa menyelamatkan hutan?

“Bisa. Sekarang juga yang sedang digalakkan itu pariwisata. Mulai ramai eko wisata. Ini juga bisa mempertahankan hutan. Kalau kita lihat potensi, kita gali budaya desa, kekerabatan, lalu diatur penggunaan hutannya. Kita sendiri sedang menggali itu, pemetaan hutan itu ini hutannya masyarakat ini pengelolaannya seperti apa. Kalau kita masukkan wisata itu bagaimana wisata yang tidak merubah budaya tapi memperbaiki, misal kurang bersih lebih bersih. Jadi bukan mengutamakan wisatanya, tapi wisata yang mengikuti adat di situ.”

“Konspe yang sedang kita kembangkan adalah Wilayah Kelola Rakyat (WKL). Konsep ini dibuat agar bisa melindungi lingkungan tetapi ekonominya maju. Tapi jangan dilihat ekonomi itu padat modal ya. Tapi ekonomi yang meliputi tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi. Semua ini mengacu kepada kedaulatan lokal, peraturan lokal, dan kebiasaaan lokal yang ada di tempat itu. Pola-pola penguasaan tanah di situ seperti apa, apakah privat atau komunal. Juga agar diakui oleh negara.” (Joko)

SHARE THIS: