Yakin Pengelolaan Pesisir Oleh Masyarakat Bukan Pidana, Nelayan Pulau Pari Naik Banding
Posted by @Redaksi on 17th November 2017
| 28 views

AktualPress.com – Meski diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara enam bulan penjara atas tuduhan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama, nelayan Pulau Pari tetap melawan. Sehari setelah Jaksa penuntut umum ajukan banding, bersama ketiga nelayan tim hukum nelayan, tim penasehat hukum nelayan Tigor Hutapea dan Matthew Michelle Lenggu mendatangi pengadilan ajukan banding.

“Kita ajukan banding karena pengelolaan pesisir yang dilakukan warga bukanlah sebuah tindak pidana,” ujar Tigor, Selasa 14 November.

Putusan hakim rupanya tak menghentikan seteru antara 3 nelayan Pulau Pari dengan PT Bumiraya Investindo. Senin 13 November, Jaksa Penuntut Umum, Nur Said mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas putusan tanggal 7 November 2017 atas nama tiga nelayan Pulau Pari, Mustaghfirin alias Bobi, Mastono alias Baok, dan Bahrudin alias Edo. Dalam tenggang tujuh hari usai putusan, kedua pihak sama mengajukan banding atas putusan hakim.

Tigor menegaskan bahwa ketiga nelayan mengalami kriminalisasi, tuduhan pemerasan dan kekerasan yang dilakukan nelayan tak kuat. Putusan hakim tersebut menurut kuasa hukum nelayan Matthew Michelle Lenggu juga dinilai tak diurai lengkap oleh hakim tentang pemerasan yang dituduhkan. Akibatnya, hakim luput memenuhi uraian unsur kekerasan yang dituduhkan.

“Padahal dalam sidang terbukti tak ada satu pun ancaman kekerasan dari ketiga nelayan terhadap pengunjung,” ujar Matthew.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menjelaskan bahwa mereka dinilai melakukan pungutan liar dan pemerasan. Dalil yang digunakan adalah UU 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi. Selain itu, juga berdasarkan peraturan Pemprov DKI No 1Tahun 2015 tentang perubahan PP No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa pantai pasir perawan tidak termasuk dalam objek retribusi daerah.

Namun Koalisi Selamatkan Pulau Pari menilai hal itu tidak tepat. Karena tak adanya izin yang dimiliki oleh warga dalam mengelola pantai perawan merupakan permasalahan hukum administrasi, sehingga sanksi yang diberikan adalah teguran hingga penghentian tempat kegiatan, dan bukan sanksi pidana.

Koalisi menegaskan bahwa tiga nelayan yang dituduh melakukan pungutan liar dan melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP adalah tidak terbukti. Padahal, peraturan di Indonesia tidak mengatur tentang hal tersebut.

Apalagi masyarakat pulau pari juga telah lama mengelola daerah wisata tersebut. Setidaknya selama hamper 10 tahun, mereka mengelola dengan membangun banyak fasilitas yang menunjang pariwisata di pulau pari. Selama itu pula Pemerintah lokal tidak pernah mensosialisasikan adanya pelarangan donasi dan dipastikan pemerintah telah mengetahui warga melakukan pengambilan donasi.

Koalisi berharap pemerintah memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Serta Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Implementasi undang-undang tersebut bermaksud untuk memberikan perlindungan tenurial nelayan dan petambak garam di kawasan pesisir yang seharusnya menjadi agenda utama Pemerintah Indonesia dari sekarang hingga yang akan datang. Hal itu, Karena kehidupan masyarakat pesisir di dalamnya tidak hanya mencakup tentang laut dan perikanan, tapi juga bagaimana hak penguasaan maupun pengelolaan atas tanah untuk nelayan.

Mustaghfirin dan Mastono menyatakan, sebenarnya mereka sudah lelah mengikuti jalannya persidangan, namun mendengar kabar saat perkumpulan RT bahwa perusahaan sudah mengajukan banding, akhirnya bersama tim hukum mereka mengajukan banding. “Sebenarnya kita sudah, tapi kalau kita tidak banding, kita khawatir justru hukuman kita jadi lebih berat,” keluh Mustaghfirin.

Sementara Bahrudin, menyebutkan keluarganya mendukung banding ini meski beresiko akan menambah masa hukuman mereka. Ia mengaku siap menanggung resiko karena ingin melindungi hak masyarakat mengelola pantai agar tak jatuh ke tangan perusahaan. “Demi warga Pulau Pari,” ujar Bahrudin.

Kekhawatiran Bahrudin ini tentu bukan tanpa alasan, jika warga dinyatakan bersalah karena mengelola pantai secara swadaya, tentu nasib ratusan warga yang hidupnya dari pariwisata juga berpontensi akan dikriminalisasi pula. “Nanti pengelolaan pantai oleh masyarakat secara mandiri dimana pun bisa dianggap melakukan pidana,” ujar Tigor.

Kriminalisasi Seteru antara warga dengan PT Bumiraya Investindo (dulu PT Bumiraya Griyanusa) Potensi pariwisata di Pulau Pari menggiurkan. Penelitian Triyono dari Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, pada 2013 menilai potensi ekonomi pulau itu mencapai 12,36 miliar rupiah per tahun. Daya dukung fisik pulau bahkan mampu menyumbang nilai ekonomi hingga 171,68 miliar rupiah dalam satu tahun. (Joko)

SHARE THIS: