Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Dianaktirikan
Posted by @Redaksi on 24th November 2017
| 30 views
Parid Ridwanuddin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan KIARA

AktualPress.com – Semangat reforma agraria untuk lebih membela masyarakat kecil dalam konflik-konflik agraria di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Tak hanya lonflik agraria antara warga dengan perusahaan atau pemerintah di daratan, di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil kecil pun konflik agraria terus terjadi dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

Kondisi pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia pun hingga kini menghadapi banyak bahaya yang mengancam. Tak hanya mengancam ekosistem, juga mengancam kehidupan warganya. Berikut wawancara dengan Deputi Pengelolaan Pengetahuan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Parid Ridwanudin:

Bagaimana KIARA melihat kondisi pulau-pulau kecil di Indonesia?

“Ada satu hal yang sangat disayangkan. Reforma agraria yang didengung-dengungkan selama ini selalu diidentikkan dengan darat saja. Misalkan konflik masyarakat dengan PTPN, atau dengan Perhutani, kemudian dengan perusahaan sawit. Padahal kasus serupa juga sebenarnya bisa ditemukan di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.”

Konflik agraria di pulau-pulau kecil itu seperti apa?

“Setidaknya KIARA mengidentifikasi ada 4 kasus konflik ruang pesisir: Pertama reklamasi. Tak hanya di Jakarta yang sekarang lagi ramai. Di tempat lain misalkan di Tangerang itu ada 9.000 hektar. Lalu digeser lagi ke Semarang, di pantai Marina, Bali, Menado, Surabaya itu ada. Termasuk di Sulawesi utara, mereka hadapi reklamasi dari 1962, ini reklamasi pertama dan tertua di Indonesia. Total KIARA catat yang resmi kita rilis datanya itu 16-17 reklamasi total ada 100 ribu kepala keluarga yang terdampak. Jadi bayangkan betapa luas dan banyaknya yang terdampak. Dampaknya, secara sosial-ekonomi mereka kehilangan mata pencaharian, livehood, juga kerusakan ekologis yang butuh waktu lama untuk dipulihkan.

Kedua kasus pertambangan. Kasus pertambangan juga dampaknya juga memilukan. Tampang di pesisir dan di pulau-pulau kecil yang terakhir kita advokasi di bangka Belitung, dari 185 pulau, ada 1.100 lebih titik ditambang. Itu baru bangka Belitung, belum di Halmahera, itu hampir ada pulau kecil di sebelahnya itu habis ditambang, merah semua. Itu baru sekian puluh, dari ratusan tambang di Indonesia. Dampaknya apa? Masyarakat kehilangan mata pencaharian. Misalnya masayarakat itu Sulawesi Tengah itu ada kampung teri. Masyarakat hidup dari menangkap dan mengolah ikan teri, sekarang setelah datang perusahaan timah dan nikel, hilang kampung itu. Karena ada bukit di situ, dijadikan pabrik timah, terus tambangnya di pesisir itu, limbahnya dibuang di situ. Akibatnya, masyarakat yang dulunya di situ hidup dari teri hilang, sekarang jadi kuli di perusahaan.

Kasus lainnya di pesisir apa?

“Ketiga ada juga konflik yang dipicu karena pariwisata. Seperti di Pulau Pari di Jakarta ini, warga berebut lahan dengan . Pariwisata ini tak merusak alam, tapi dia tentu, ada pengusiranmasyarakat. Contoh misalnya KIARA pernah mengadvokasi kasus pengusiran 109 di Sunut Lombok Timur. Di pulau kecil sana datang perusahaan ke Pemda mau jadi tempat wisata internasional, namanya Ocean Resort, dari Singapura. Akibatnya 109 kepala keluarga dipaksa keluar, dipindahkan ke wilayah tebing, yang bahaya dan aksesnya jauh dari laut. Padahal nelayan kan butuh dekat air. Dengan dipaksa keluar mereka sudah kehilangan budayanya. Sampai sekarang apa yang dijanjikan ke mereka, sertifkat tanah, listrik, tak mereka dapatkan. Kehidupannya lebih buruk dari apa yang dijanjikan oleh perusahaan sebelumnya.

“Dan yang keempat konsevasi. Kan pemerintahan selalu jual isu perubahan iklim. Pemerintah Indonesia selalu jual pesisir dan pulau-pulau kecil karena hasil pertemuan terbaru peneliti jepang itu mangrove, karang, padang lamun dan ekosistem lain di pesisir itu mampu menyerap 10 kali lipat karbon dibandingkan hutan tropis. Nah itulah yang kemudian dijual di internasional, Indonesia punya sekian juta hektar mangrove, dan seterusnya. Tujuannya supaya lembaga asing atau donor berikan sumbangan bantuan untuk konservasi, untuk diproteksi. Konservasinya bagus, tapi dampak sosialnya masyarakat tak boleh masuk. Contoh di Banten, di Ujung Kulon nelayan ditangkap karena dituduh mengambil kepiting. Di tempat lain di NTT, di Halmahera ada nelayan dipenjara gara-gara menangkap ikan pari. Padahal masyarakat pesisir yang bekerja sesuai hak konstitusional dia.”

“Keempat tipe ini yang jadi sumber konflik di pesisir. Sumber-sumber agraria di sana kan ada airnya, ada tanahnya, ada SDA-nya, mangrove, terumbu karang, dll. Jadi bayangkan kalau si korporasi itu menguasai satu wilayah misalnya, ia tak hanya kuasai airnya, tapi juga kekayaan alamnya, ikannya, mangrovenya, dst. Akibatnya masyarakat di sana pun terdampak.”

Dari semua sumber konflik tersebut, mana yang paling besar dampaknya bagi warga pesisir?

“Paling besar pengaruhnya, dan paling serius adalah reklamasi. Reklamasi itu paling besar dan paling banyak korbannya di Indonesia, ada 100 ribu lebih kepala keluarga yang terdampak. Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada 52 proyek reklamasi di Indonesia. 52 itu ada yang akan, sedang, telah dibangun. Dari ke-52 proyek reklamasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan 28 reklamasi terindikasi korupsi. KIARA baru rilis 16-17 itu pencarian kita untuk kasus-kasus yang punya dampak langsung ke masyarakat. Karena ada beberapa reklamasi di kepulauan yang tak berpenghuni. Itu tidak kita hitung karena taka da nelayan yang terdampak, yang kita hitung yang warga pesisir terdampak.”

Pemerintah kan juga menggadang konsep reforma agraria, bagaimana KIARA memandangnya?

“Kalau dari konsep reforma agraria itu sendiri, KIARA melihat pemerintah belum punya grand desain, terutama untuk yang di pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau kita baca dokumen-dokumennya dia masih bicara hutan dan tanah-tanah di darat, belum pesisir. Yang kedua, secara regulasi, pemerintah justru memberikan kemudahan izin korporasi untuk kuasai pulau-pulau kecil. Contoh, di reklamasi Jakarta izin gampang banget keluar, tapi ke masyarakat sulit banget, bisa sampai tahunan. Contoh di Pulau Pari, itu juga cepet banget keluar sertifikatnya, tapi ke masyarakat sulit banget keluar sertifikat. Jadi dari sisi konseptual, dari sisi regulasi, pemerintah itu sepertinya tak punya niat baik untuk membuat masyarakat pesisir itu menguasai lahannya.”

Salah satu program pemerintah dalam reforma agraria aalah bagi-bagi sertifikat, bagaimana menurut Anda?

“Bagi sertifikat harus diprioritaskan ke wilayah konflik, yang butuh penanganan cepat. Misalnya, mas sehat, saya sakit, dokter misalnya harus prioritaskan mana tangani? Saya yang sakit. Yang sehat kan masih bisa nunggu. Harusnya begitu. Kalau mau, pemerintah itu lihat tempat yang ada konflik agraria di mana? Banyak di reklamasi, di Pulau Pari, Manado, Sulut, dll. Itu harusnya yang diprioritaskan. Kalau yang sekarang itu kan, yang sakit kronis dibiarkan, yang tidak sakit kronis dipercepat sertifikatnya. Itu kelirunya di situ.”

Mestinya pemerintah harus seperti apa dalam menjalankan reforma agraria ini?

“Petama, pemerintah itu harus meletakkan konsitusi itu sebagai nomor satu dalam bernegara. Di UUD 45, UU Agraria itu yang jadi pedoman. Jadi bukan UU sektoral yang menguntungkan korporasi dan merugikan masyarkat. Saya merasa, yang jadi pedomamnya itu kepentingan bisnis, bukan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Termasuk kasusnya reklamasi itu kan bisnis kepentingannya. Selalu yang dihitung-hitung keuntungan ekonomi. Padahal kalau dibantah, kalau reklamasi dilanjutkan PLN akan rugi sebulan 3 triliun. Bayangin, mana yang rugi mana yang untung?”

“Jadi jangan bicara dulu kepentingan ekonomi jangka pendek. Bicara itu generasi. Gimana itu masyarakat nelayan, gimana itu pertambakan, garam, budidaya ikan, gimana itu yang lain. Itu dulu yang diprioritaskan, yang diutamakan. Jangan kepentingan bisnis melulu.”

“Terus, kalau bicara pembangunan, itu jangan ngumpet-ngumpet. Kalau tidak ngumpet-ngumpet, tak akan ada masalah. Seperti reklamasi itu kan ngumpet-ngumpet prosesnya. Kalau sejak awal mereka libatkan dengan masyarakat itu gak ada masalah. Jadinya kan seolah-olah kucing-kucingan dengan rakyat. Setelah ada masalah besar kayak gitu, baru, kan? Dia cari bantuan sana-sini, klaim dukung didukung masyarakat, ilmuwan. Misalanya Luhut kemarin klaim didukung ITB. ITB kan gerah juga. Karena mereka juga gerak untuk masyarakat tak bisa diklaim kepentingan proyek.”  (Joko)

SHARE THIS: