Investasi Untuk LRT Jabodebek Keseluruhan Sebesar Rp 29,9 Triliun
Posted by Aktual Press on 10th December 2017
| 18 views
(tempo.co)

AktualPress.com—Pemerintah memutuskan struktur LRT Jabodebek masih menggunakan struktur existing sesuai dengan Perpres 49/2017. Di mana Kereta Api Indonesia (KAI) adalah penyelenggara Prasarana dan Sarana LRT sekaligus berperan juga sebagai investor utama dari proyek ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total investasi sekitar Rp 29,9 triliun, terdiri dari sarana, pra sarana, dan IDC. PT Adhi Karya telah mendapatkan penanaman modal negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun pada 2015 dan PT KAI juga mendapat PMN Rp 7,6 triliun.

Untuk pembangunan proyek tersebut KAI membutuhkan dana Rp 25,7 triliun sehingga melakukan pinjaman kepada Bank sebesar Rp 18,1 triliun dalam jangka waktu pinjaman 17 tahun.

“Jadi skema yang ada Adhi mendapat PMN di tahun 2015 sebesar Rp 1,4 triliun, dia melakukan right issue plus investasi di dalam pembangunan menggunakan balance sat dia sehingga mencapai Rp 4,2 triliun. Kemudian KAI yang mendapat PMN Rp 7,6 triliun dalam hal ini akan meminjam Rp 18,1 triliun sehingga dia memiliki Rp 25,7 triliun dalam jangka waktu pinjaman 17 tahun,” kata Menkeu di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (8/12).

Penerimaan dari proyek ini berasal penumpang atau karcis yang ada elemen subsidinya dan juga penyewaan TOD. Di mana revenue akan dikombinasikan untuk bisa mendapatkan hasil penerimaan yang untuk bisa membayar, sementara gap akan ditanggung oleh pemerintah.

“Memang dalam kesepakatan ini kami meminta Menhub untuk melakukan kesepakatan dengan KAI mengenai tarif dan subsidi yang akan diperlukan untuk LRT dalam masa pengembalian pinjaman, perjanjian konsesi antara Menhub dengan KAI, dan perjanjian pembangunan prasarana antara Menhub KAI dan Adhi,” jelasnya.

Sri Mulyani berharap BUMN bisa menjalankan secara baik sesuai dengan rencana dan tata kelola yang baik. Dalam proses ini ditegaskan tidak ada korupsi sehingga ini akan menimbulkan image yang baik terhadap Republik Indonesia dalam menjalankan proyek infrastruktur.

Sebab selama ini proyek infrastruktur sering dipersepsikan menjadi lahan yang tidak sehat. “Jadi kita berkomitmen, tata kelola dan anti korupsi akan dilakukan di semua lini,” tandasnya. (Zainab/merdeka.com)

SHARE THIS: