Anies Baswedan Gandeng KSTJ Untuk Hentikan Reklamasi
Posted by @Redaksi on 11th December 2017
| 193 views

AktualPress.com – Mengungkapkan keseriusannya untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengundang Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta ke Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 7 November. Dalam pertemuan ini Anies mendengarkan masukan dari Koalisi untuk menghentikan reklamasi.

“Kami diundang oleh Gubernur untuk membahas langkah-langkah menghentikan reklamasi,” ujar Perwakilan Koalisi, Tigor Gempita Hutapea, Kamis 7 November.

Dalam pertemuan yang dihadiri anggota Koalisi, WALHI, Komunitas Nelayan Tradisional, KIARA, LBH Jakarta, Rujak Center for Urban Studies, ICEL, Solidaritas Perempuan, mahasiswa dan perwakilan nelayan tersebut, Koalisi memaparkan hasil kajian ilmiah Selamatkan Teluk Jakarta kepada Anies. Dampak-dampak buruk reklamasi tersebut, tegas Tigor, tak hanya dampak secara lingkungan, tapi juga dampak sosial, budaya, ekonomi, dan hukum.

Untuk menghentikan reklamasi, Koalisi merekomendasikan kepada Anies untuk menarik Rancangan Peraturan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rancangan Tata Ruang.

Karena itu, langkah Gubernur Anies yang mencabut rancangan peraturan daerah  tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dari program legislasi daerah pada Selasa 5 Desember sangat diapresiasi oleh Koalisi. “Itu sesuai dengan rekomendasi kita,” ujar Tigor.

Selain itu, yang lebih penting lagi menurut Koalisi, perda rencana zonasi yang menjadi dasar hukum reklamasi juga harus dicabut. Tigor menjelaskan raperda yang sekarang masih mengakomodir wilayah Teluk Jakarta sebagai wilayah pemanfaatan umum. Hal ini membuat peluang reklamasi masih besar.

Untuk menutup pintu ini, wilayah Teluk Jakarta sebagai wilayah pemanfaatan umum harus diubah menjadi wilayah konservasi atau wilayah penangkapan wilayah tradisional. “Kalau dialokasikan seperti itu, maka akan menutup peluang untuk dilakukannya reklamasi,” jelas Tigor.

Selanjutnya, setelah perda zonasi dicabut, maka bisa dilakukan penegakan hukum terkait pembangunan-pembangunan yang masih berlangsung. Karena ketika rencana detail tata ruang pantura itu sudah dicabut, maka sudah tak ada lagi dasar hukum pendirian bangunan di pulau reklamasi. “Karena tak punya dasar hukum, ya harus ditertibkan.”

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan tidak lagi menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi, mencabut Izin-izin pelaksanaan reklamasi, melakukan pemulihan lingkungan hidup di wilayah teluk Jakarta, memulihkan hak-hak masyarakat pesisir yang menjadi korban reklamasi, menertibkan bangunan-banguan di pulau D, dan melindungi situs-situs sejarah Jakarta dan budaya betawi yang ada di Teluk Jakarta.

Anies Minta Bantuan KSTJ

Mendengarkan paparan dari Koalisi, Anies menyebutkan akan mempertimbangkan masukan dari Koalisi. Apalagi ia juga menyebutkan paparan Koalisi hasilnya sangat mirip dengan paparan tim yang telah ia bentuk sendiri.

Anies, dalam pertemuan itu juga menyebutkan bahwa sikapnya untuk konsisten menghentikan proyek reklamasi ini bukan karena alasan politik. “Tolong jangan dikaitkan reklamasi ini dengan politik. Saya lakukan ini karena reklamasi memang bermasalah,” ujar Anies.

Kepada Koalisi Anies mengeluhkan, banyaknya tudingan bahwa sikap anti reklamasi itu hanyalah sikap politik untuk mendulang suara belaka. Hal ini menurutnya mengaburkan masalah utama reklamasi yang dalam kajian banyak ahli berdampak buruk bagi lingkungan dan nelayan yang ia perjuangkan.

Ia mengaku, penolakan reklamasi pada momen Pilkada lalu memang banyak terpengaruh momentum politik, karena anti Ahok, bukan murni karena masyarakat benar-benar memahami bahaya dan dampak buruk reklamasi. Untuk itu, Anies meminta bantuan kepada Koalisi untuk memberikan penyadaran pada masyarakat.

“Anies minta banyak pihak beri pemahaman pada publik bahwa reklamasi ini berbahaya,” ujar Tigor.

Terkait permintaan Anies ini, Tigor menjelaskan Koalisi sendiri sudah sejak lama melakukan hal ini, memberikan informasi publik akan bahanya reklamasi dari sisi lingkungan, ekonomi, hukum, dan budaya.

Koalisi sendiri sudah merencanakan beberapa kegiatan untuk memberikan pendidikan dan penyadaran publik akan bahaya reklamasi. Pada 13 Desember nanti, merkea akan melakukan aksi mengelilingi pulau reklamasi. “Selain itu kita juga akan publish berbagai kajian yang kita susun, dan akan sampaikan infografis soal reklamasi.” (Joko)

SHARE THIS: