Nelayan Indonesia di Luar Negeri Masih Bergulat dengan Nasib
Posted by @Redaksi on 20th December 2017
| 231 views
Risca Dwi, Solidaritas Perempuan

AktualPress.id – Di hari Pekerja Migran Dunia 2017, nelayan anak buah kapal Indonesia masih bergulat dengan nasib. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mencatat dari sekitar 2,7 juta warga negara Indonesia bekerja di sektor perikanan sebagai nelayan, setidaknya ada 18.450 nelayan anak buah kapal perikanan di luar negeri . Dari jumlah ini, perlindungan terhadap hak-hak asasi mereka banyak yang tak terlindungi.

Ketua DPP KNTI, Marthin Hadhiwinata menyebutkan, makin banyak nelayan Indonesia yang memilih menjadi anak buah kapal di luar negeri karena di daerahnya tidak sejahtera. Hal ini, tuturnya, dikarenakan tata kelola perikanan yang buruk dan tak adanya perlindungan dari pemerintah terhadap nelayan lokal.

Di sisi lain, para agen juga merayu nelayan lokal dengan janji masa depan cerah dan gaji yang tinggi di negeri orang. Hal ini tak ayal membuat banyak orang yang tingkat kesejahteraannya rendah mudah terpikat tanpa memperhitungkan kerentanan dilanggar hak-hak asasinya.

KNPI mencatat setidaknya terdapat lima bentuk kasus utama yang dihadapi oleh nelayan ABK perikanan, mulai dari sengketa ketenagakerjaan, penyelundupan manusia, traficcking in Persons, illegal fishing hingga penyalahgunaan narkoba. Kelima hal ini menghantui nasib pekerja migran ABK Indonesia di laut asing.

Risca Dwi dari Solidaritas Perempuan menyebutkan, bermacam masalah yang mengancam buruh migran ini, termasuk ABK, akarnya ada pada Undang-Undang 39 Tahun 2004 yang memberikan wewenang kepada swasta untuk melakukan penempatan nelayan.

Risca menjelaskan, pada Undang-Undang 39 tahun 2004 ini, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berada penuh di tangan swasta, yang saat itu berada di tangan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) -saat ini Perusahaan Pengerah Jasa Tenaka Kerja Indonesia Swasta (PPJTKIS) dinilai lebih memprioritaskan profit dan mengabaikan aspek perlindungan buruh.

“Tak ada campur tangan pemerintah sama sekali di situ,” ujar Risca, Senin 18 Desember dalam aksi memperingati Hari Migran Internasional 2017 di depan Istana. Ia menyebutkan pemerintah hanya menyiapkan regulasi dan pengawasan. Tapi pada prakteknya di lapangan, dari perektrutan, pendataan, pelatihan, penampungan, sampai pemberangkatan dan perlindungan diserahkan penuh ke swasta.

Meski sudah direvisi dengan UU No. 18 Tahun 2007 yang lebih memprioritaskan perlindungan pada buruh migran, namun hingga kini, tutur Risca, nasib buruh migran masih ada di tangan swasta.

Hal ini dikarenakan pengawasan yang merupakan kewenangan negara tak dilakukan dengan maksimal sehingga banyak PJTKI yang menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Risca mencontohkan soal calo atau sponsor yang merekrut calon buruh di kampung-kampung yang sama sekali tak ada peraturannya. Siapa pun bisa menjadi calo. “Sama sekali ada satu pasal pun atau mandata yang diberikan uu 39 dalam kasih calo dari pjtki atau tidak dalam rekrut orang.”

Akibatnya, buruh migran pun tak terdata, tak terpantau oleh pemerintah. Karena hubungan antara si calo dan calon buruh ini personal, ketika si calo merekrut calon buruh dengan memberikan janji-janji atau memberikan uang pun itu gak ada yang tahu, sehingga tak ada yang bisa diminta pertanggunjawaban saat di lapangan yang terjadi tak sesuai janji. Tak hanya itu, dari desa juga tak ada pendataan buruh migran, Pemda pun tak diberi kewenagnan tugas untuk mengawasi karena semua kewenangan terpusat di pemerintah di nasional.

Nasib Nelayan Indonesia di Kapal Asing

Arif Ambari, mantan pekerja di bagian Pengiriman Tenaga Kerja Nelayan PT Jafar Abadi, kepada menyebutkan, sepanjang ia bekerja melayani pengiriman tenaga kerja nelayan, tak ada peran dari pemerintah. “Hanya business to business, antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya,” ujar Arif.

Dari agen di Indonesia, nelayan Indonesia dihubungkan dengan agen di luar negeri. Dari agen luar negeri inilah, ABK diserahkan kepada kapal yang bekerjasama dengan agen. Saat berada di kapal ini, ABK Indonesia sering mendapat kekerasan dari mandor kapal. “Yang paling banyak melakukan kekerasan itu kapal-kapal Cina, Taiwan dan Korea,” ujar Arif.

Kekerasan di kapal pada ABK Indonesia ini, ujar Arif, biasanya terjadi karena ada perbedaan budaya, seperti memukul kepala yang jika di Indonesia dianggap menghina, di luar tidak. Dalam soal konsumsi pun, karena daging babi lebih murah dari daging ayam, banyak ABK Indonesia yang mayoritas Muslim dipaksa memakan babi.

Kekerasan ini, tutur Arif, banyak terjadi di pemberangkatan, karena anggapan bahwa nelayan lokal dari Indonesia yang tradisional dan belum berlayar ke luar negeri itu dianggap tidak berpengalaman. Arif menceritakan, bahkan sampai ada seorang ABK yang karena stress menjadi korban kekerasan di dalam kapal memutuskan untuk menceburkan diri ke laut dari kapal dan hilang.

Di kapal-kapal Cina, Taiwan, dan Korea, ABK Indonesia selain mendapatkan kekerasan, juga digaji pas-pasan, bersih 300-350 dolar per bulan, sementara ABK luar negeri digaji 500-600 dolar. Ini jauh di bawah gaji koki yang mencapai 1200 dolar. Sementara di kapal-kapal Eropa seperti milik Rusia, nasib ABK Indonesia lebih baik. Selain mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak-haknya dipenuhi, gajinya juga lebih tinggi. Untuk ABK, gaji mencapai 400 dolar, sementara bagi ABK yang berpengalaman mendapat gaji 700-800 dolar dengan gaji koki mencapai 1500 dolar.

“Kapal Eropa lebih baik karena memang untuk seleksi pekerjanya juga lebih ketat. Kalau kapal-kapal Asia, mereka lebih longgar, banyak yang bodong juga,” terang Arif.

Tak hanya di laut, saat kembali dari laut pun ABK masih harus berhadapan dengan penyunatan gaji mereka. Bagi ABK, ada dua sistem gaji, pertama akhir bulan gaji diberikan di kapal oleh pemilik kapal secara langsung, dan kedua gaji dikirimkan ke agen. Pada gaji langsung, ABK terancam diperbudak oleh pemilik kapal karena gaji ditahan oleh pemilik kapal, jika tidak bekerja sesuai perintah pemilik kapal, gaji tidak diberikan. Sementara jika gaji diberikan oleh agen, banyak juga terjadi penyunatan oleh agen yang mengurangi gaji ABK.

Ratifikasi KILO untuk Lindungi Nelayan

Ketua DPP KNTI, Marthin Hadiwinata

Semua permasalahan yang mengancam ABK dari Indonesia ini, menurut Marthin bisa diperbaiki dengan cara ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007. Dengan ratifikasi ini, ujarnya, pekerja perikanan dan nelayan Indonesia akan memiliki standar perlindungan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja perikanan dan nelayan yang bekerja diatas kapal skala-industri termasuk nelayan dengan kapal tradisional skala-kecil.

Salah satu modal ratifikasi ini, ujar Marthin adalah Indonesia telah memiliki kebijakan penting meski belum cukup kuat melindungi nelayan ABK Kapal Perikanan. Dalam UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, setidaknya terdapat empat ketentuan yang penting untuk melindungi pekerja perikanan Indonesia.  Terakhir pengakuan terhadap pekerja migran di sektor perikanan: “Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan” dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu dengan meratifikasi KILO 188 yang telah berlaku mengikat sejak 17 November 2017, akan memperkuat perlindungan di setiap negara anggota KILO 188 dimana kapal nelayan ABK asal Indonesia berlabuh yang harus memenuhi standar KILO 188. “Di hari Pekerja Migran Sedunia 2017 ini, kita mendorong negara segera meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai bentuk konkrit negara melindungi nelayan Indonesia yang beraktivitas di perairan nasional maupun yang bermigrasi keluar negeri.”

Belum diratifikasinya KILO 188 ini, menurut Marthin terganjal karena beberapa Kementrian terkait masih keberatan meratifikasinya, KKP, Kemenaker, Kemenko Maritim, Kementrian Perhubungan dan Kementrian Luar Negeri. Keberatan departemen terkait ini, ujar Marthin ada terkait pada penempatan buruh migran. Penempatan ini, terang Marthin, berkaitan dengan agen dan perusahaan agen penyalur, dan perusahaan yang mempekerjakannya. “Saya kira keberatannya dalam konteks bagaimana berbagai kewenangan Kementrian itu bisa dicabut. Saya duga di dalamnya ada bancakan-bancakan, makanya agak keberatan.”

“Mereka yang bertanggungjawab dan saling terkait. Harus ditunjuk siapa yang bertanggungjawab melindungi migran Indonesia. Saya kira Presiden yang harus menunjuk itu,” tandas Marthin. (Joko)

SHARE THIS: