Kawal Proyek, Tentara Bersenjata Lengkap Resahkan Warga Dadap
Posted by @Redaksi on 26th December 2017
| 244 views

AktualPress.com – Warga Kampung Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang semingguan terakhir merasa resah atas kehadiran aparat TNI AD Kodim 0506 Tangerang bersenjata lengkap yang berjaga 24 jam di pemukiman mereka.

Warga mengaku merasa tertekan dan terimintidasi dengan kehadiran tentara ini. Warga merasa keamanannya terancam dengan kedatangan aparat. Warga menduga kedatangan mereka untuk menjaga proyek pembangunan tanggul air dan rumah susun yang dibangun Pemda Kabupaten Tangerang, sekaligus pembangunan jembatan reklamasi yang menghubungkan pulau C dan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Namun proyek tanggul air, rusun dan jembatan reklamasi ini ditolak warga Dadap karena  tidak memiliki  amdal, tidak terbuka dan tidak melibatkan warga. Saat TNI-AD Kodim 0506 Tangerang mengawal alat-alat berat masuk, warga pun melawan.

“Sudah tiga kali ada crane masuk, kita usir mereka,” ujar salah satu warga penjual soto yang menjadi wakil ibu-ibu Dadap, Lisnawati, Jumat 22 Desember.

Tak hanya orang dewasa, akibat datangnya tentara, anak-anak pun ikut terdampak. “Anak saya, Riski, 6 tahun, tiap lihat tentara datang bilang ke saya, Bu ada tentara, nanti ditembak!” tutur Lisnawati.

Kedatangan aparat sejak tanggal 15 Desember ini pun, menurut mantan ketua RT 03 ini sama sekali tidak diberitahukan kepada warga terlebih dahulu. Dengan dalih karya bakti TNI, aparat TNI-AD ini menjaga proyek.

Dalam rilisnya, LBH Jakarta dan KIARA menilai pengerahan dan pengunaan kekuatan TNI- AD menjaga proyek rusun dan jembatan bertentangan dengan fungsinya yang diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI  dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara.

Di hari yang sama, sebagian perwakilan warga kampung baru  dadap menemui Komnas HAM dan memintanya untuk memanggil pimpinan TNI-AD Kodim 0506 Tangerang agar menarik pasukannya dan menghentikan pembangunan proyek rusun dan jembatan reklamasi yang melanggar hak warga.

Komandan mereka di tenda yang dibangun di depan ruko, Suparno, yang mengaku dari Babinsa, menyebutkan mereka ditugaskan mengawal proyek tanggul air untuk mencegah banjir saja. “Kalau jembatan pulau reklamasi itu bukan tugas kami,” kata Suparno.  “Juga bukan soal penataan pemukiman, hanya untuk cegah banjir saja.”

Suparno menyebutkan, ada 15 tentara TNI-AD yang dikerahkan untuk melakukan pengawasan. Tak hanya melakukan pengawasan dan pengamanan, ia menyebutkan saat pembangunan tanggul nantinya, mereka akan turun untuk membantu.

Namun, Tigor Huapea dari KIARA menilai pengerahan tentara tetap bertentangan dengan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pengamanan, menurut dia, wewenang kepolisian. “Itu pun tanpa menenteng senjata.”

Jika tentara berdalih ikut membangun tanggul, Tigor bertanya, kenapa mereka duduk-duduk saja dan tak mengerjakan apa-apa. “Kalau karya bakti seharusnya mereka kerja, bukan cuma duduk-duduk sambil bawa senjata. Ini jelas penjagaan, untuk intimidasi, bukan untuk kerja bakti!”

Kekhawatiran Warga Kampung Dadap

Warga Kampung Dadap khawatir rumahnya tergusur oleh proyek rusun dan reklamasi

Bagi ibu-ibu Kampung Dadap, kekhawatiran terbesar mereka adalah akan hilangnya lahan tempat mereka tinggal. Warga juga merasa rusun bukanlah solusi bagi mereka. Berkaca dari rusun-rusun lain yang penghuninya kesulitan hidup dan bekerja, mereka pesimis rusun bisa mensejahterakan mereka.

Tak hanya melihat di televise nasib warga yang tinggal di rusun namun penuh masalah, warga juga menyebutkan banyak saudara mereka yang tinggal di rusun mengeluh karena kamar yang mereka datatkan terlalu kecil, tak cukup untuk seluruh anggota keluarga.

“Rumah kita sudah luas gini dikasih satu kotak di rusun, anak kita giman? Kalau ini rumah sendiri, walau rumahnya kebanjiran, rombeng, sekarang ke depan bisa dibangun anak cucu saya, gak akan hilang.” Ujar Lisnawati. “Kalau di rumah susun otomatis kami sengsara. Ditinggal anak-anak kami. Tak mungkin kami tua nangkrin kan di rumah susun?

Warga juga mengkhawatirkan sumber penghidupan mereka jika dipaksa pindah ke rusun. “Kalau sampai bangun rusunawa dan rumah deret, ini otomatis usaha kami terancam, yang punya kontrakan juga.  Gak mungkin satu tempat ini dagang semua, kan?” tandas Lisnawati.

Dalam beberapa kali pertemuan warga dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Tangerang, Iskandar Mirsyad, dan aparat kecamatan serta desa, pemerintah kabupaten menyebutkan, untuk mengatasi rob yang menenggelamkan kampung Dadap, pemda menyiapkan rumah susun di lahan seluas 8000 meter persegi, serta 300 meter tanggul sepanjang bibir pantai.

Rencananya, setelah rumah susun jadi warga akan dipindahkan ke rumah susun dan rumah lama mereka diratakan dengan tanah. Namun karena kejelasan nasib lahan mereka tak jelas, warga menilai pemerintah tidak jujur “Kita pertanyakan lahan kita ini mau dikemanain? Tapi mereka gak ada penjelasan untuk apa,” ujar Edi, salah satu tokoh masyarakat.  “Apalagi ini bawa tentara untuk intimidasi warga.” (Joko)

 

SHARE THIS: