PHK Dan Keamanan Kerja Masih Menjadi PR Bagi Pemerintah di Tahun 2018
Posted by Aktual Press on 31st December 2017
| 12 views
(tribunnews.com)

AktualPress.com—Labor Institute Indonesia atau Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan mencatat masih ada 5 permasalahan di bidang ketenagakerjaan di tahun 2017 yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah dan menjadi tantangan utama di tahun 2018 yang akan datang.

Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga mengatakan kelima permasalahan tersebut di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat digitalisasi, informalisasi tenaga kerja, BPJS, masih tingginya kecelakaan dan keselamatan kerja, hingga outsourcing.

PHK akibat digitalisasi ini terjadi di beberapa sektor, seperti ritel, perbankan, transportasi, dan manufaktur khususnya otomotif, tekstil, dan elektronik dikarenakan perubahan ekonomi digitalisasi.

“Kami mencatat lebih kurang 100 ribu pekerja kehilangan pekerjaannya di tahun 2017 ini dikarenakan digitalisasi disektor tersebut. Labor Institute Indonesia memprediksi di tahun 2018, PHK disektor-sektor tersebut akan semakin masif terjadi, dan pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut,” kata Andy melalui keterangan resminya, Minggu (31/12).

Sebagai akibat terjadinya PHK tersebut, menimbulkan tumbuhnya informalisasi tenaga kerja dengan akan semakin menjamurnya Pekerja Kaki Lima (PKL) atau Pekerja Mandiri yang akan menimbulkan kesemrautan penataan kota-kota besar, yang nantinya akan berdampak terhadap permasalahan social.

“Hal tersebut dapat kita dengan semakin masifnya PKL di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Lebih kurang 500 ribu PKL yang tumbuh ditahun 2017 ini,” imbuhnya.

Seiring dengan masifnya PHK akan menimbulkan permasalahan penarikan dana Jaminan Hari Tua (JHT) secara masif di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu sistem pendataan di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan mengalami kekacauan dikarenakan migrasi kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan ke BPJS Kesehatan yang semakin tinggi yang dikhawatirkan ketidaksiapan perangkat dan sumber daya di ke 2 BPJS tersebut dalam melakukan adjustment.

“Belum lagi permasalahan pelayanan BPJS Kesehatan yang sampai saat ini belum berjalan dengan maksimal dan permasalahan defisit yang menghantui BPJS Kesehatan,” jelas Andy.

Kemudian permasalahan kecelakaan dan keselamatan kerja (K3) yang masih cukup tinggi terjadi di tahun 2017 juga akan terjadi di tahun 2018, sebab perhatian perusahaan terhadap K3 ini masih rendah.

Menurutnya, hal ini diakibatkan sistem manajemen K3 (SMK3) perusahaan tidak berjalan dengan baik, dan masih banyak perusahaan yang tidak memiliki SMK3. Selain itu audit K3 dan Pengawasan K3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, dan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah.

Kemudian outsourcing tenaga kerja akan semakin menjamur dengan minimnya perlindungan bagi tenaga kerja outsourcing. Seperti minimnya perlindungan terhadap Jaminan Sosial (BPJS), kontrak kerja yang tidak adil, dan tenaga kerja outsourcing yang dibayar di bawah upah minimum.

“Pemerintah dituntut untuk segera merancang exit strategi dari ke lima permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di tahun 2017 ini dan akan semakin masif terjadi di tahun 2018 mendatang. Juga dapat mengantisipasi timbulnya gejolak sosial akibat permasalahan ketenagakerjaan ini,” pungkasnya. (Zainab/merdeka.com)

SHARE THIS: