Trump Serang Imigran yang Masuk AS dengan Ungkapan Kasar
Posted by @Editor on 12th January 2018
| 121 views

Aktualpress.com—Presiden AS Donald Trump menggunakan bahasa yang kasar dan tidak diplomatis dalam menyerang imigran yang masuk ke negaranya. Kepada para pejabat, Trump bertanya mengapa “orang-orang dari negara ‘busuk’ masuk ke [AS]”.

Imigran yang dia maksudkan adalah dari El Salvador, Haiti dan negara-negara Afrika.

Pernyataan ini diberikan Trump dalam  pertemuan di Gedung Putih pada Kamis (11/1/18) dengan para pejabat AS. Sejumlah pejabat dilaporkan sangat terkejut dengan kalimat Trump itu dan menuding sang presiden dari partai Republik itu bersikap rasis.

“Mengapa kita menerima orang-orang dari negara busuk masuk ke sini?” kata Trump, seperti dilaporkan oleh The Washington Post.

“Mengapa kita menerima lebih banyak orang Haiti?” tanyanya. “Usir mereka keluar.”

Daripada menerima imigran dari negara-negara tersebut, Trump dilaporkan lebih mau menerima imigran dari negara-negara Eropa seperti Norwegia.

Gedung Putih tidak menyangkal laporan mengenai ungkapan kasar Trump. Namun, mereka menegaskan bahwa sang presiden mendukung kebijakan imigrasi yang menerima “orang-orang yang bisa berkontribusi kepada masyarakat kita.”

Dilaporkan The Washington Post, sumber di Gedung Putih mengemukakan, saat itu senator Demokrat, Richard Durbin, berkata, Kongres bisa menghapus sistem “visa lotre”.

Visa lotre adalah pemberian status warga permanen AS berdasarkan Undang-Undang Imigrasi 1990.

Setiap tahun, Departemen Imigrasi bakal menyeleksi orang-orang yang berasal dari negara dengan tingkat imigrasi terendah untuk menerima status tersebut.

Program tersebut dikritik banyak kalangan di AS karena jika diberikan kepada orang yang salah, bakal membuat AS jatuh ke dalam aksi terorisme.

Sumber itu lalu melanjutkan, sebagai ganti dari penghapusan visa tersebut, Kongres ingin memulihkan perlindungan kepada imigran asal Haiti, El Salvador, dan negara di Afrika.

Perlindungan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan imigrasi bipartisan. (ra/presstv/kompas)

SHARE THIS: