‘Sebelum Kembali ke Rakhine, Keamanan Warga Rohingya Harus Dipastikan ’
Posted by @Editor on 17th January 2018
| 47 views

Aktualpress.com–Juru bicara Komisioner Tinggi untuk Pengungsi PBB, Andrej Mahecic, mengatakan bahwa pengungsi Rohingya di Bangladesh harus dipastikan keamanannya sebelum mereka pulang ke tempat tinggal mereka di Rakhine state, Myanmar.

Hal ini dikatakan Mahecic dalam pertemuan media di Geneva, Swiss, pada Selasa (16/1/18).

“Tantangan utama harus diselesaikan,” katanya. “Salah satunya adalah memastikan bahwa mereka [pengungsi Rohingya] diberitahu tentang situasi di tempat tinggal mereka… dan keamanan mereka dipastikan,”

Sebelumnya pada hari yang sama, pemerintah Bangladesh dan Myanmar menyetujui pemulangan ratusan ribu pengungsi Rohingya dalam jangka waktu dua tahun.

Di bawah perjanjian antar kedua negara, Myanmar berjanji menerima pengungsi yang lari ke Bangladesh akibat serangan militer Myanmar pada Oktober 2016 itu.

Meskipun begitu, masih belum jelas apakah kelompok Rohingya yang tidak diakui sebagai penduduk Myanmar ini akan pulang karena dipaksa atau atas kehendak mereka sendiri.

PBB pada Selasa (17/10/17) melaporkan terdapat  582.000 pengungsi Rohingya yang lari dari Rakhine state ke Bangladesh sejak Agustus, dan ada ribuan lainnya yang terlntar di perbatasan negara.

Gelombang besar pengungsi ini telah menyebabkan tekanan yang besar bagi pemerintah Bangladesh dan sumber dana bantuan. Mereka menyebut krisis ini sebagai salah satu keadaan darurat kemanusiaan yang paling mendesak di dunia.

PBB pun mendesak pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk segera menghentikan tindak kejahatan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas itu.

“Permohonan kami kepada Aung San Suu Kyi adalah agar secepatnya menghentikan kejahatan,” kata Direktur HAM PBB di wilayah Asia dan Pasifik, Jyoti Sanghera, pada Rabu (11/10/17).

Sanghera menyuarakan kekhawatirannya bahwa pengungsi  Rohingya yang lari ke Bangladesh mungkin akan “dipenjara atau ditangkap” ketika kembali ke Myanmar karena tidak memiliki status kewarganegaraan atau hak-hak sipil lainnya. (ra/presstv)

SHARE THIS: