Kementrian Perdagangan Akui Tak Punya Data Gudang Beras
Posted by @Redaksi on 20th January 2018
| 526 views

AktualPress.com – Kebijakan Kementrian Perdagangan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dipertanyakan oleh Komisi VI DPR-RI. Dalam pertemuan dengan Kementrian Perdagangan dan Bulog di DPR-RI membahas kebijakan impor beras dan gejolak peningkatan harga beras, Kamis 18 Januari, Komisi menilai kebijakan impor beras ini sarat masalah.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kepada Komisi VI menyebutkan Kementrian mengimpor beras karena berkurangnya pasokan beras medium di pasar rakyat yang menyebabkan harga melonjak.

Rata-rata harga beras medium nasional sendiri mencapai Rp. 10.969,- melampaui harga eceraan tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp. 9.450/kg di Jawa, Lampung Sumsel, Bali, NTB dan Sulawesi, Rp 9.950/kg Untuk Sumatera, Kalimantan dan NTT, dan Rp 10.250/kg untuk Maluku dan Papua. Dari tujuh wilayah, hanya Maluku dan Papua yang harganya masih berada di bawah HTE. Sedangkan wilayah lain masih di atas HTE dengan kisaran 5,5 persen – 16,7 persen. “Karena itu kami impor agar harga stabil,” ujar Enggartiasto, Kamis 18 Januari.

Mengafirmasi Enggartiasto, Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti menyebut, hingga saat ini sebagian beras yang diimpor dari Vietnam dan Thailand sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. “Tidak langsung semua, bertahap,” ujar Djarot.

Namun rencana impor beras ini dinilai Komisi VI ini akan merugikan petani. Pasalnya, impor beras berkebutuhan khusus yang akan dijual dengan harga medium ini dilakukan mendekati masa panen raya petani akhir Februari nanti.

Alasan Kementrian Perdagangan akan kurangnya pasokan pun dipertanyakan. Pasalnya kepada Komisi VI, Kementrian Perdagangan sama sekali tak bisa memberikan data valid akan jumlah gudang dan jumlah pasokan beras yang tersimpan di gudang seluruh Indonesia yang diminta.

Kewajiban pendataan dan pelaporan gudang beras tersebut tersebut merupakan dasar kebijakan untuk mengetahui apakah memang benar kekurangan beras atau ada stok di gudang, agar tidak disalahgunakan oleh mafia beras dan para pemburu rente. Jika tidak dilaporkan maka bisa diberi sangsi denda 2 Milyar, atau dipidana.

“Tidak punya datanya bagaimana bisa ambil keputusan?” ujar Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Azam Azman Natawijana yang menyatakan Komisi sudah meminta data tersebut bertahun lalu. “Ini kan rawan dimainkan mafia beras?”

Saat ditanya soal data gudang beras di Indonesia ini, Menteri Perdagangan mengakui pihaknya memang belum memiliki meski Undang-Undang mengamanatkan pencatatan data gudang dan beras. Enggartiasto menyebut saat ini Kementrian masih mengumpulkan datanya. “Saya belum tahu jumlahnya. Banyak yang belum melaporkan,” ujar Enggartiasto.

Pasokan vs Serapan Beras

Tidak adanya data valid tentang jumlah sebenarnya pasokan beras yang disimpan di gudang ini tak ayal menimbulkan dugaan ada yang tidak wajar dalam kebijakan impor beras ini.

Mengutip data Bulog yang menyebutkan stok beras Desember 2017 mencapai 1,1 juta dan aman sampai Mei 2018, anggota Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka mengatakan impor beras tidak masuk akal. Berdasarkan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rapart Koordinasi Terbatas 9 Januari 2018 sendiri, impor beras dapat dilakukan jika stok beras BULOG di bawah 1 juta ton.

Rieke menegaskan masalahnya bukan tidak ada stok beras, tapi pada serapan beras dari petani. Serapan beras pada panen raya Februari-April 2017 oleh Bulog sendiri yang hanya mencapai 42 persen. “Berarti kan ada yang tak terserap. Ada di petani, di pedagang, atau di mana. Itu yang harus didata.”

Selama belum ada data yang valid, Rieke menyebut, PDI-Perjuangan menolak keras impor beras karena akan merugikan nasib petani yang sebentar lagi panen. “Selama data belum riil, belum akurat, saya tolak impor beras.”

“Dari fraksi PDI-Perjuangan kami belum pernah mendengar statemen langsung dari Jokowi untuk impor selama mau panen raya ini,” tambah Rieke.

Rieke juga menepis tudingan bahwa stok beras tak cukup karena tidak ada panen dari petani. Dari data satelit Kementrian Pertanian, Rieke menyebut potensi produksi panen raya Januari ini saja dari total luas lahan 854.369 hektare, mencapai 4.236,133 ton. Untuk bulan Februari bahkan terus meningkat mencapai 8,553 juta ton, dan Maret berpotensi mencapai 11,812 juta ton. “Jadi jangan malah digiring-giring impor solusinya.”

Tim Pengawas Komisi VI DPR-RI

Ketua sidang, Teguh Juwarno dari fraksi PAN sendiri menyatakan Komisi masih belum puas atas jawaban Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pertanian dan menskors sidang sementara. Sidang akan dilanjutkan setelah tanggal 28 Januari.

Ketiadaan data yang valid tentang jumlah gudang dan pasokan beras di Kementrian, pedagang beras, dan petani menjadi fokus utama Komisi. Kevalidan data ini dianggap sebagai titik penting landasan kebijakan yang harus tercatat dan dilaporkan agar tak terjadi kesimpangsiuran.

“Satu sisi dikatakan sudah swasembada beras, di sisi lain dikatakan beras langka. Bahkan ada dibilang impor ini berntuk kecintaan Presiden pada rakyatnya, sementara di sisi lain kita tahu Presiden mau Nawacita dalam bentuk ketahanan pangan. Ini kan kontradiktif?” ujar Teguh.

Karena itulah, Teguh menyebutkan Komisi VI berencana membuat tim pengawas untuk memastikan beras di gudang terdata dan digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini untuk mencegah para mafia beras dan pencari rente yang mempermainkan harga.

“Untungnya kan 5 ribu per kilogram harga di pasarnya. Besar sekali,” ujar Teguh. “Kalau uangnya ke negara (Bulog) kita dukung, tapi kalau ke perusahaan lain tidak boleh.”

SHARE THIS: