Kuota Impor Garam Ditambah, Mimpi Kedaulatan Pangan Kian Jauh
Posted by @Redaksi on 24th January 2018
| 197 views
AktualPress.com – Belum reda polemik impor beras 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand, pemerintah kembali mengejutkan publik dengan rencana menambah kuota impor garam untuk industri dari 2,2 juta ton menjadi 3,7 juta ton. Rencana impor garam ini pun tak ayal membuat nasib kedaulatan pangan Indonesia dipertanyakan.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyebut impor ini untuk memenuhi kebutuhan garam untuk industri petrokimia, pulp dan kertas, farmasi dan kosmetik, aneka pangan, pengasinan ikan, tekstil, penyamakan kulit, serta sabun dan deterjen. Kebutuhan garam industri pada Juli 2017 sendiri mencapai 2,3 juta ton.

Namun data pasokan garam sendiri simpang-siur. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik, Kementrian Kelautan dan Perikanan menyebutkan kebutuhan impor garam 2,2 juta ton, sementara Kementrian Koordinator Perekonomian menyebut kebutuhan impor 3,7 juta ton. Akhirnya, setelah keduanya melakukan rapat koordinasi terbatas, disepakati kebutuhan impor garam 3,7 juta ton.

Meski fakta historis membuktikan bahwa Indonesia sejak masa pra kolonial dan sepanjang masa kolonial (1902 – 1931) menjadi eksportir garam, namun ironisnya justru setelah merdeka, Indonesia berangsur menjadi pengimpor garam.

Hal ini dikritisi oleh Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati. Susan menilai, tradisi impor garam ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan. “Impor memang mudah, tapi sampai kapan bangsa ini akan terus impor?” ujar Susan, Sabtu 20 Januari.

Menurut Susan, selama ini pemerintah hanya mencari jalan mudah dengan mengimpor, tidak perhatian pada pasokan garam lokal. Susan mencontohkan bagaimana ketika terjadi Badai Dahlia menyapu ribuan ton garam di tambak-tambak di Lombok, Lampung, dan Jawa Tengah, pemerintah tidak serius menanganinya. “Respon standar saja saat ada bencana, warning system saja tidak ada.”

Tak heran, ujar Susan, banyak petambak garam lokal yang kemudian alih profesi. Petambak lokal juga mengalami kerugian dan harga jual yang rendah karena kesulitan akses distribusi serta kesulitan mencari pasar, pemerintah tak memberikan jaminan pasar. “Bahkan pernah harga jatuh sampai 200 rupiah per kilo.”

Hal ini diperparah dengan perundang-undangan yang sangat memudahkan impor. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam dengan Tujuan untuk Menyederhanakan Perizinan Impor Garam, pengimpor sangat dimanjakan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan negara bisa mengimpor sebelum panen raya dan perusahaan tak punya kewajiban untuk menyerap garam rakyat. Petambak garam pun makin gigit jari.

Hal ini sangat disayangkan oleh Susan. Menurut dia, sebenarnya Indonesia bisa memenuhi kebutuhan garam tanpa harus impor. Indonesia sendiri adalah negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas, 5.8 juta kilometer persegi termasuk ZEE dan merupakan wilayah perairan laut yang memiliki pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada -negara importir terbesar di dunia.

Fakta historis zaman kolonial pun membuktikan Indonesia bisa mengekspor garam. “Kuncinya di political will pemerintah. Kita bisa kok swasembada garam,” tegas Susan.

Jika selama ini persoalan utama garam industri di Indonesia kadar Natrium Chlorida (NaCl) belum bisa mencapai sampai angka 97,4 persen, maka pemerintah sebenarnya bisa menggandeng ilmuwan, lembaga riset, dan juga perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat menyelesaikan persoalan ini.

Kondisi kekurangan garam yang terus terjadi ini menurut Susan merupakan situasi yang sengaja dibiarkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan rente. Susan mengingatkan, selama politik pangan pemerintah adalah politik impor, maka target berdaulat dan swasembada garam pada tahun 2019 mustahil tercapai. (Joko)

SHARE THIS: