Komisi IV DPR RI: Impor Garam Harus dengan Rekomendasi KKP
Posted by @Redaksi on 26th January 2018
| 193 views

AktualPress.com  – Rencana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk menambah kuota impor garam industri dari 2,2 juta ton menjadi 3,7 juta ton, atau sekitar 68 persen tanpa mematuhi rekomendasi Kementrian Kelautan dan Perikanan mendapat sorotan Komisi IV DPR RI. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, jelas menyatakan impor garam harus mendapat rekomendasi dari menteri terkait, yaitu Menteri Kelautan.

Tanpa rekomendasi dari Kementrian Kelautan ini, dikhawatirkan petani garam lokal akan dirugikan dengan masuknya garam impor ke pasaran. Meski garam yang diimpor adalah garam produksi dikhawatirkan garam tersebut akan bocor ke konsumen. “Kalau pasar digerojok impor garam yang cuma 600 perak dan bocor keluar dari industri, tentu petani tak akan tertarik buat lahan baru pertambakan garam,” ujar  Menteri Kelautan dan Perikanan Sudi Pudjiastuti Senin 22 Januari.

Susi mengakui saat ini pemerintah belum bisa mengalahkan garam impor yang harganya murah. Ia menjelaskan, selain industri garam luar negeri yang besar, jaringan distribusi lokal juga sangat mahal. Mengirim garam dari daerah ke Jakarta misalnya, dibandingkan dari Australia ke Jakarta biayanya bisa 10 kali lipat. Dalam kondisi seperti ini, menaikkan impor garam hingga 68 persen tentu akan makin merugikan petani garam.

“Kita biasa (rata-rata) impor garam 2,2 juta ton per tahun. Untuk apa (tiba-tiba) impor 3,7 juta ton garam?” ujar Menteri Susi.

Data BPS dalam dua tahun terakhir memang mencatat impor garam tak pernah melebihi angka 2,4 juta ton. Indonesia mengimpor garam 2,14 juta ton pada 2016 dan 2,31 juta ton pada 2017 (data hingga November). Jika dilihat dari 2010, impor garam rata-rata per tahun hanya mencapai 2,2 juta ton. Bahkan, kecenderungannya menurun 3,85 persen per tahun.

Keputusan impor 3,7 juta ton garam ini merupakan kesepakatan rapat koordinasi Kementrian Perdagangan, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan beberapa lembaga lain. Sementara Susi menyebut jumlah impor ideal yang  tidak bentrok dengan masa panen petani garam adalah 2,1 ton. Itu pun, tegasnya, pengimpornya harus oleh PT Garam, bukan oleh perusahaan lain.

Pengabaian rekomendasi Kementrian Kelautan tersebut menurut Susi merupakan bentuk penikungan terhadap otoritas KKP. “Saya merasa di-override. Menko yang meng-override. Padahal itu amanat UU ke saya untuk lindungi petani garam,” ujar Susi.

Berdasarkan data dari Kementrian Kelautan, kebutuhan garam nasional sekitar 4 juta ton per tahun. Di mana garam industri sebesar 2 juta ton, dan garam konsumsi 1,9 juta ton. Sedangkan produksi garam nasional mencapai 3,8 juta ton terdiri dari garam rakyat 3,1 juta ton, dan PT Garam sebesar 700 ribu ton.
Komisi IV Sepakat Tolak Impor Garam

Anggota Komisi IV DPR RI pun ikut mempertanyakan penambahan jumlah impor hingga 3,7 juta ton ini. Viva Yoga Mauladi dari Fraksi Partai Amanat Nasional menyebutkan, mestinya impor garam harus melalui rekomendasi Kementrian Kelautan untuk mencegah mafia mengambil rente dan merugikan petani.

Dari partai penguasa, PDI Perjuangan, Ono Surono juga mempertanyakan Kemenko Perekonomian yang mengacuhkan rekomendasi Kementrian Kelautan. “Ini soal konstitusi,” ujar Ono.

Rapat Kerja Komisi pun mengeluarkan sikap tegas untuk menolak impor garam produksi 3,7 juta ton ini. Komisi menyebut impor bisa dijalankan jika mematuhi rekomendasi Kementrian Kelautan.

“Kami dukung Menteri Susi, impor harus dengan rekomendasi KKP,” tegas Pimpinan Sidang, Michael Wattimena, dari Fraksi Demokrat. (Joko)

SHARE THIS: