MA Putuskan Stop Privatisasi, Swasta Masih Incar Air Jakarta
Posted by @Redaksi on 13th February 2018
| 644 views

AktualPress.com – Geliat perlawanan masyarakat menggugat privatisasi air oleh swasta di seluruh dunia kian hari kian menguat. Ini tak terelakkan, privatisasi air di berbagai belahan dunia terbukti merugikan masyarakat, air semakin mahal, pelayanan pun turun. Publik buntung, hanya swasta yang untung.

Trans National Institute (TNI) mencatat lebih dari 1600 kota di seluruh dunia sedang berjuang mengembalikan pelayanan publik ke tangan publik. Dari 835 remunisipalisasi atau pengembalian pengelolaan pelayanan publik ke tangan pemerintah kota, 267 upaya remunisipalisasi ada di sektor air dengan Perancis sebagai pelopor utama 106 kasus. Termasuk Jakarta.

Satoko Kishimoto, Transnational Institute

Keberhasilan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) di Jakarta yang berhasil memenangkan gugatan penghentian privatisasi air Jakarta oleh Mahkamah Agung dalam putusan nomor 31 K/Pdt/2017 merupakan sejarah besar dalam perjuangan melawan privatisasi air Jakarta. Peneliti TNI dari Jepang, Satoko Kishimoto bahkan memuji keberhasilan Jakarta menang di Mahkamah ini, “Ini langka sekali, sampai bisa menang gugatan di Mahkamah,” puji Satoko.

Namun meski sudah menang di Mahkamah Agung -yang notabenenya merupakan lembaga hukum yudikatif tertinggi- tak serta-merta remunisipalisasi air berjalan lancar. Swasta diam-diam berstrategi kembali untuk kuasai air, pemerintah pun masih berlihat setengah hati. Belum ada langkah nyata upaya pengambilalihan kendali dari perusahaan swasta.

Meski Mahkamah Agung telah memutus privatisasi air Jakarta harus disetop karena melawan hukum, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih gamang. Di tengah kegamangan, beralih nama perusahaan, swasta pun kembali mengincar.

Beberapa bulan sebelum putusan Mahkamah, sumber INDOPRESS.ID mengungkap saham perusahaan PT Aetra Air Jakarta atau Aetra milik Acuatico Group telah terlebih dulu terjual, dibeli oleh anak perusahaan Salim Group, PT Moya Holding Indonesia. Moya Holdings Indonesia mengakuisisi Acuatico Group dengan nilai US$ 92,87 juta pada 8 Juni 2017.

Hal ini tak urung menimbulkan pertanyaan. “Kalau sudah tahu kalah di Mahkamah, kenapa kok dibeli?” ujar anggota KRuHA dari LBH Jakarta, Matthew Michelle Lenggu dalam Diskusi PUblik “Remunisipalisasi Pengelolaan Air Minum di Jakarta”, Sabtu 10 Februari.
Konsultan PT Moya Holding Company, Sebastian Sharp yang ikut hadir dalam diskusi mengakui bahwa perusahaan memanfaatkan masa tenggang keputusan Mahkamah untuk melakukan pembelian saham dari Aetra. Meski mereka tahu bahwa Mahkamah sudah memutuskan privatisasi air melanggar hukum, PT Moya tetap mengincar pengelolaan air Jakarta.

Sebastian menyebut stake holder PT Moya, Irwan Dinata adalah sahabat karibnya. Sudah 20 tahun mereka bekerjasama dalam banyak proyek investasi bang, minyak dan manager saham. Tahun 2016, Irwan berinvestasi di PT Moya dan melirik pengelolaan air di Jakarta. Saat ini PT Moya memiliki dua investor, Tamaris dari Singapura memegang 62 persen saham, sedangkan investor dari Timur Tengah memegang 17 persen saham.

“Kami yakin ada profit ke depannya,” ujar Sebastian.

Menurut Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bambang Widjajanto yang hadir dalam Diskusi, merupakan hal yang wajar sebagian pihak mengetahui terlebih dulu isi putusan Mahkamah. Namun Bambang enggan menyebut swasta memanfaatkan hal masa jeda tersebut untuk mengakuisisi. “Sudah biasa itu,” ujar Bambang.

Namun meski menganggap perusahaan mengetahui isi putusan terlebih dahulu dan memanfaatkannya, menyitir putusan Mahkamah, Bambang menyebut sebagai bahan kebutuhan primer, pengelolaan air mutlak harus dikendalikan oleh negara.

Langkah untuk remunipalisasi pengelolaan air ini, ujarnya, secara hukum, ada dua opsi, pertama privatisasi langsung dihentikan dan opsi kedua, karena ada Perjanjian Kerja Sama (PKS), harus ditunjang letter of support dari Gubernur. Namun sebelumnya, menurut Bambang perlu dibentuk task force atau tim kerja dari semua elemen masyarakat untuk mengumpulkan data dan merumuskan bagaimana proses pengambil alihan pengelolaan air dari swasta ini.

Matthew menyambut positif ajakan Bambang, menurutnya memang harus ada kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah agar pengelolaan pelayanan publik ini menguntungkan masyarakat. “Sejauh ini kan belum ada satu pun kolaborasi dengan Pemprov atau siapa pun. Semua dilakukan secara sepihak.”

Andreas Harsono

Namun pakar air Jakarta, Andreas Harsono menyebut pembentukan task force untuk mengumpulkan data sebelum eksekusi ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena datanya sebenarnya sudah ada baik di pengadilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta di berbagai LSM.

Menurut Andreas yang paling penting adalah langkah-langkah nyata yang lebih jelas seperti menugaskan satu tim untuk negoisasi yang ditunjuk oleh Gubernur atau Presiden dengan Aetra dan Palyja untuk hentikan kerja sama. Juga menghentikan perjanjian kerjasama antara Aetra dan Palyja dengan Kementrian Keuangan dan Kementrian Pekerjaan Umum.

“Itu kan belum dilakukan. Jangan hanya slogan-slogan saja!” kritik Andreas.

Menurut Andreas, kuncinya ada pada political will pemerintah, baik Pemerintah Provinsi mau pun Pemerintah Pusat Jakarta, di tangan Gubernur dan Presiden. Meski keberhasilan gugatan di Mahkamah banyak dipuji bahkan oleh aktifis remunipalisasi dunia seperti Satoko Kishimoto (TNI) dan David Boys dari Publik Sercive International (SNI), namun Andreas menyoroti lambannya proses peralihan pengelolaan dari swasta ke pemerintah. “Lamban karena tidak ada political will pemerintah,” ujar Andreas.

Andreas mencontohkan di negara lain, eksekutifnya langsung melakukan perundingan dengan pihak perusahaan agar swasta juga jangan sampai rugi. Di beberapa kota seperti Barcelona, Paris, dan yang terbaru di Buenos Aires seminggu lalu, eksekutif langsung melakukan negoisasi dengan swasta untuk memperlancar proses pengambilalihan pengelolaan air dari swasta.

Di Jakarta sendiri, selain Gubernur Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama yang tidak mengajukan banding saat gugatan privatisasi dimenangkan dan Gubernur Anies Baswedan yang menyatakan privatisasi air harus dihentikan, nyaris Gubernur lain tutup mata pada privatisasi. Namun baik Anies mau pun Ahok pun menurut Andreas masih belum melakukan langkah nyata menghentikan privatisasi. Terlebih Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang tadinya pemilik saham Aetra juga menjual sahamnya.

Meski merugikan Matthew menilai entah karena alasan apa Pemerintah Provinsi masih gamang terhadap remunisipalisasi ini. Ia berharap pemerintah lebih tegas dan menunjukkan political will-nya mendukung nasionalisasi aset PAM Jaya.

Pembina Serikat Pekerja Air Minum Indonesia, Feri Watna menyebutkan selama diprivatisasi, tak hanya merugikan PAM Jaya, lebih 50 persen warga Jakarta dirugikan karena tak mendapatkan akses air minum dan air bersih. Target tekanan air yang dalam PKS 0,73 hanya bisa dicapai 0,3. Dalam sesi pelayanan pun, rekening nol mencapai lebih dari seratus ribu. Feri menyebutkan di Aetra ada 40-50 ribu rekening nol, sementara di Palyja ada sekitar 80-90 ribuan rekening nol. “Apanya yang lebih baik? Justru pelayanan buruk dan kita juga rugi karena keuntungan PAM Jaya dibagi dengan Aetra dan Palyja!”

Apalagi dengan langkah Salim Grup yang diam-diam membeli saham Aetra dan Palyja, air Jakarta akan dikuasai oleh satu perusahaan. “Bukan lagi duopoli seperti dulu, tapi sudah jadi monopoli malahan,” ujar Feri.

Selama 20 tahun air dikelola swasta, BP PAM Jaya juga mencatat banyak target yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama tak dipenuhi Aetra dan Palyja. Masih banyak wilayah yang tak terlayani jaringan pipa air, utamanya yang dihuni masyarakat miskin. “Sekitar 59 persen warga berpenghasilan rendah belum terlayani. Paling banyak ada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat,” ujar Kepala Badan Pengawas PAM Haryo Tienmar.

Namun Direktur Utama PDAM Jaya, Erlan Hidayat menyatakan bahwa meski Mahkamah sudah menyatakan pengelolaan air harus dikembalikan ke tangan PAM Jaya, mereka belum siap untuk mengelolanya tanpa melibatkan swasta. Namun hal ini ditampik keras oleh Serikat Pekerja Air Minum Indonesia Feri Watna dari PAM Jaya dan juga perwakilan pekerja dari Palyja.

“Yang belum siap apanya? Yang sekarang kerja mengelola air itu memang siapa? Ya kita!” ujar Pembina Serikat Pekerja Air Minum Indonesia, Feri Watna. “Pekerjanya ada, infrastrukturnya ada, apanya yang belum siap?”

Andreas Harsono juga mengamini pernyataan Feri, PAM Jaya sangat mampu mengelola air tanpa campur tangan swasta. Menurut Andreas, syarat-syarat remunisipalisasi sebenarnya sudah terpenuhi. Menurutnya kemenangan publik dalam gugatan privatisasi membuktikan bahwa bahwa privatisasi sudah saatnya dihentikan secepatnya. “Kemenangan dalam gugatan ini menunjukkan mereka punya data, argumentasi, network interansional, juga punya uang untuk danai gugatan sekian tahun ini.”

Matthew Michelle Lenggu pun mempertanyakan pernyataan ketidaksiapan pemerintah untuk mengelola air Jakarta. “Absurd kalau pemerintah bilang belum mampu. Pekerja, barang, infrastruktur, alat, ada semua kok. Lengkap. Belum siap di mananya?” (Joko)

SHARE THIS: