Utang Luar Negeri Indonesia, Masih Amankah?
Posted by redaksi2 on 22nd February 2018
| 65 views
Sumber: metrotvnews.com

Aktualpress.com— Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada  Januari 2018 bertambah sebesar Rp 21,4 triliun untuk menutup defisit anggaran. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Januari 2017 yang sebesar Rp 82,1 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat, sampai 31 Januari 2018, posisi utang Indonesia mencapai  Rp 3.958,6 triliun. Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 29,1 persen. Sedangkan, PDB Indonesia di 2017 meningkat sebesar Rp13.588,8 triliun.

Hal ini menunjukan jumlah ULN Indonesia masih terbilang aman karena berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, batas maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen terhadap PDB.

“Ini menggambarkan hal yang positif,” kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/2).

Menurut Anggota Komisi XI DPR Misbakhun, pertumbuhan jumlah utang Indonesia itu wajar selama digunakan untuk pembiayaan sektor produktif.

“Sepanjang utang itu digunakan terhadap sektor yang produktif, itu sah kita melakukan utang itu,” ujar dia.

Dia menjelaskan, sektor produktif itu seperti pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan pemerintah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat kepada masyarakat di masa depan. Misalnya, pembangunan pelabuhan dan tol laut dipercaya akan memangkas waktu tunggu kapal-kapal yang akan berangkat dari pelabuhan.

Sementara itu, konom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad H. Wibowo menilai, tambahan utang Indonesia yang dihabiskan untuk infrastruktur masih belum produktif dari sisi lapangan kerja.

Selama tiga tahun periode pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 134,6 ribu orang dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode tiga tahun pertama SBY-Boediono (2010-2012) yang bertambah sebanyak 483,6 ribu orang.

Menurutnya, dana yang besar untuk infrastruktur seharusnya bisa dipakai untuk mendorong peningkatan tenaga kerja. (Sihab/Republika/Metrotvnews)

SHARE THIS: