Objek Sengketa Diubah Diam-Diam, KSTJ Cabut Gugatan HGB Pulau D Reklamasi
Posted by @Redaksi on 4th April 2018
| 267 views

AktualPress.com – Objek Sengketa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mencabut gugatan HGB Pulau D Reklamasi. Usai dicabut, Koalisi akan ajukan gugatan baru.

Surat Jawaban dari PT Kapuk Naga Indah dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Tergugat II Intervensi kepada Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sebagai penggugat pada tanggal 7 Februari 2018 membuat Koalisi memutuskan mencabut gugatan HGB Pulau D Reklamasi.

Pasalnya dalam surat jawaban, tergugat menyebutkan instansi yang menerbitkan Obyek Sengketa dan Nomor Obyek Sengketa bukanlah Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, bukan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara seperti yang didalilkan Koalisi.

Nomor Objek Sengketa pun berubah, dari Nomor SK No.1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Kapuk Naga Indah tanggal 23 Agustus 2013 (objek sengketa) menjadi Nomor SK: 1697/HGB/BPN-09.05/2017.

Revisi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara ini diubah secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Koalisi. “Kami sama sekali tak diberitahu,” ujar Marthin Hadiwinata, anggota Koalisi dari KNTI di PTUN Jakarta Utara, Rabu 28 Maret.

Akibat revisi perubahan objek sengketa tersebut, kepada hakim Koalisi menyebutkan, gugatan awal yang diajukan meski pun nantinya menang tidak akan dapat dieksekusi karena nomor objek sengketa yang digugat berbeda dengan nomor objek sengketa yang ada sekarang. Perubahan objek sengketa ini juga dapat menyebabkan gugatan Koalisi ditolak karena surat keputusan yang lama sudah tidak ada lagi.

“Makanya kami cabut gugatan ini,” ujar Nelson Shimomura, anggota Koalisi dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Nanti akan kami gugat ulang.”

Dalam gugatan barunya nanti, Nelson menyebut akan menambahkan mengenai revisi diam-diam BPN Jakarta Utara ini dalam gugatan.

Kuasa hukum BPN Jakarta Utara Haidir Bya dan kuasa hukum PT KNI Herman Zakaria menyetujui pencabutan gugatan ini. Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Adhi Budhi Sulistyo menyatakan akan memberikan putusan sela minggu depan terkait pencabutan gugatan.

Perubahan sepihak objek sengketa oleh tergugat ini menurut Nelson adalah langkah manipulatif tergugat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada surat keputusan yang lama.

Nelson menyebutkan, salah satu contoh nyata kesalahan tersebut dapat dilihat dari proses pengukuran dan pengolahan data fisik serta yuridis yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2017. Padahal surat keputusan tersebut terbit pada tanggal 23 Agustus 2017. “Kan aneh, Surat Keputusan terbit tanggal 23 Agustus, tapi kok proses pengecekannya tanggal 24 Agustus?”

Saat Haidir Bya dan Herman Zakaria dimintai komentarnya soal pencabutan gugatan oleh Koalisi ini, kedua wakil tergugat menolak memberikan komentar atas pencabutan gugatan. (Joko)

SHARE THIS: