Pemerintah Tegas Ubah ‘Ojol’ Jadi Perusahaan Transportasi
Posted by @Redaksi on 5th April 2018
| 175 views
AktualPress.com – Awal mula muncul banyak dipuji, ojek online atau ojol terbukti bukannya tanpa masalah. Demo ribuan ojek online pekan lalu di depan Istana Negara yang keluhkan nasib mampu membuat Presiden Joko Widodo beserta jajaran Menteri-Menterinya beraksi cepat, berembuk dengan dua perusahaan aplikasi ojol, Go-Jek dan Grab di Kantor Staf Presiden, Jakarta, 28 Maret.

Dalam pertemuan ini perusahaan aplikasi ojek online menjadi perusahaan transportasi disorot. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membenarkan hal ini dalam siaran pers di Kementrian Perhubungan, “Kita konsisten jadikan (perusahaan) aplikator jadi perusahaan transportasi,” ujar Budi, Senin 2 April.

Perubahan ini ujar Budi agar transportasi online ini bisa lebih diawasi untuk lebih melindungi mitra aplikator. Saat ini, pengawasan perusahaan penyedia aplikasi transportasi berbasis online dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika. Namun karena aplikator juga berhubungan dengan transportasi yang menjadi kewenangan Kementrian Perhubungan, maka pengawasan, pembinaan, serta hukuman dan sangsi juga akan di bawah Kementrian Perhubungan. “Nanti kami yang tindak.”

Menghadapi beberapa masalah seperti perekrutan dan penentuan tarif oleh aplikator selama ini tidak terkontrol, Kementrian juga memperketat perekrutan. Persyaratan SIM A umum dan uji kelayakan kendaraan tak akan dihapuskan seperti permintaan Aliansi Nasional Driver Indonesia (Aliando) karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Soal syarat kelayakan dan keamanan kita konsisten jalankan. Tak bisa dihapus.”

Direktur Jenderal Kementrian Perhubungan, Budi Setyadi juga menegaskan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tetap akan dijalankan. “Untuk roda empat saja, bukan roda dua. Kan roda dua belum ada payung hukumnya.”

Namun untuk menyesuaikan dengan adanya mitra, peraturan menteri ini akan direvisi. Budi berjanji proses revisi akan dilakukan secepatnya.

Budi Setyadi juga menyebutkan sudah 15 provinsi yang ditetapkan jumlah kuota untuk Kendaraan Angkutan Sewa Khusus di Indonesia sebanyak 29 ribu kendaraan. Daerah lain, ujarnya masih ditunggu untuk menetapkan kuota. Selain belum ada keinginan, penetapan kuota kendaraan beberapa daerah terganjal karena di beberapa provinsi seperti Maluku tak ada ojek online.

Mengenai tarif, meski meminta tarif dinaikkan agar bisa memenuhi kebutuhan mitra, Kementrian tidak akan menetapkan jumlah tarif, kebijakan jumlah tarif tetap di tangan aplikator.

Sesuai hasil keputusan pertemuan di Kantor Staf Presiden, proses perubahan perusahaan aplikasi transportasi menjadi perusahaan transportasi ini menurut Budi masih terus berjalan. Kementrian terus melakukan diskusi dan mediasi dengan aplikator untuk mengubah mereka menjadi perusahaan transportasi. (Joko)

SHARE THIS: