Ombudsman Temukan Sertifikat PT Bumi Raya Bodong, Warga Pulau Pari Sujud Syukur
Posted by @Redaksi on 10th April 2018
| 35 views

AktualPress.com – Puluhan warga Pulau Pari yang sejak pagi berdemo di depan kantor Ombusman Republik Indonesia tak kuasa menahan tangis dan haru, diiringi takbir dan doa warga sontak syujud syukur di trotoar jalanan.

Hampir genap setahun melaporkan adanya maladministrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangun PT Bumi Raya yang merampas tanah milik warga, akhirnya dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) penerbitan sertifikat tanah PT Bumi Raya, Ombudsman menyatakan ada pelanggaran hukum.

Dalam siaran pers usai pertemuan dengan perwakilan warga Pulau Pari dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, BPN Jakarta Pusat, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ketua Ombudsman Alamsyah Baragih menyebut laporan warga ada pelanggaran hukum penerbitan sertifikat tanah PT Bumi Raya di Pulau Pari terbukti. “Kami temukan ada maladministrasi di sana,” ujar Alamsyah, Senin 9 April 2018.

Dalam proses penelusuran dokumen di Pulau Pari dari tahun 1974 ini, Ombudsman menemukan ada penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari. Ombudsman menemukan penerbitan 62 SHM tak mengikuti prosedur, di mana proses pengukuran sama sekali tidak diinformasikan kepada warga. Hasil pengukuran peta bidang tanah yang diklaim diukur pun sama sekali tidak diumumkan kepada warga sehingga warga Pulau Pari tak memiliki kesempatan menyatakan keberatan.

Warga Pulau Pari sendiri mengaku, tak hanya tak diberitahu, mereka sendiri tak pernah tahu ada pengukuran tanah di Pulau Pari. “Saya Ketua RT, tapi saya sama sekali tak tahu ada sertifikat yang diterbitkan BPN Jakarta Utara,” ujar Ketua RT 01 RW 04 Kelurahan Pulau Pari, Edi Mulyono.

Penerbitan sertifikat ini juga menurut Ombudsman menyebabkan terjadi monopoli kepemilikkan hak atas tanah dan peralihan fungsi lahan di Pulau Pari. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penerbitan sertifikat ini juga dinilai Ombudsman mengabaikan fungsi sosial tanah dan melanggar RTRW kawasan pemukiman.

Atas pelanggaran administrasi ini, Ombudsman mengeluarkan koreksi dan meminta kepada Inspektur Jenderal ATR/BPN RI dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta agar melakukan evaluasi proses penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari dan audit internal kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terkait penerbitan sertifikat tersebut.

Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Made Ngurah Priyatna, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti tindakan korektif yang dikeluarkan oleh Ombudsman. “Kita akan audit proses penerbitan SHM dan HGB di Pulau Pari,” ujar Made.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang ujar Made nantinya akan mengaudit prosedur dan kronologis penerbitan sertifikat oleh BPN Jakarta Utara dan menelusuri siapa yang bertanggungjawab. Sementara untuk SHGB, karena penerbitannya berkaitan dengan rekomendasi Bupati sebelumnya, Kementrian Agraria akan bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. “Akan kami lakukan dalam waktu 30 hari,” ujar Made.

Menyambut upaya audit Kementrian Agraria pada BPN Jakarta Utara, warga sudah siap akan memberikan hasil pengukuran lahan di Pulau Pari yang dilakukan oleh warga kepada BPN. “Warga sudah lakukan pengukuran lahan di Pulau Pari 100 persen. Tinggal nanti dibandingkan dengan data pengukuran BPN,” ujar Tigor.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang mewakili Gubernur Anies Baswedan menyatakan apresiasinya pada Ombudsman atas langkah koreksi ini. Menurut Sandiaga, hal ini sejalan dengan visi Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan wisata berbasis ekowisata dan melibatkan masyarakat lokal. “Tindakan korektif berkaitan inventarisasi aset-aset di Kepulauan Seribu ini juga jadi temuan BPK,” tambahnya.

Temuan adanya maladministrasi dalam proses penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari ini juga memberikan angin segar kepada warga yang dikriminalisasi perusahaan. Karena administrasi sertifikat tanah masih diperiksa, Alamsyah meminta kepada Kepolisian untuk menghentikan penangkapan kepada warga yang dikriminalisasi. “Jangan sampai ditetapkan terdakwa, ternyata secara administratif keliru. Bisa hancur kewibawaan polisi nanti,” ujarnya.

Warga Pulau Pari pun menyambut gembira temuan ini. Edi Priadi, pria yang menjadi korban pertama kriminalisasi perusahaan milik Pintarso Adijanto dan sudah sempat mendekam di penjara mengaku terharu mendengarnya. Ia berharap dengan adanya temuan ini, tak hanya warga bisa mendapatkan kembali hak lahannya yang diklaim perusahaan, warga yang dikriminalisasi seperti dirinya bisa bebas. “Jangan warga terus dikriminalisasi.”

Kuasa hukum warga, Tigor Hutapea dari KIARA juga menyebutkan, dengan adanya temuan Ombudsman dan langkah koreksi serta audit pada BPN Jakarta Utara ini, maka secara hukum kriminalisasi terhadap warga Pulau Pari sudah harus dihentikan. Tak hanya itu, Marthin Hadhiwinata dari KNTI menyebutkan, warga yang dikriminalisasi juga harus diberi ganti rugi karena menjadi korban dalam proses peradilan. (Joko)

SHARE THIS: